POLITIKDaerahMaluku UtaraPILKADA 2024

MUI Malut Bikin Blender Pilkada Malut, Ini Alibi Samlan Usai Dikecam Kiri-Kanan

×

MUI Malut Bikin Blender Pilkada Malut, Ini Alibi Samlan Usai Dikecam Kiri-Kanan

Sebarkan artikel ini
HABIB AHMAD ASSAGAF ST Menilai pertemuan Samlan- Sherly adalah Langkah Blunder MUI Malut

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara bikin kaget khalayak. Diam-diam, organisasi yang diharamkan bermain politik praktis ini, bertemu calon gubernur Malut, Sherly Tjoanda. Pertemuan itu mengindikasikan adanya pelanggaran netralitas lembaga yang mengurus urusan keagamaan tersebut. Tapi MUI berkeras, pertemuannya itu tidak berhenti di salah satu paslon, melainkan akan dijadwalkan ke semua paslon. Hmmmm, alibi MUI setelah ketahuan belangnya?

JScom, JAKARTA – Habib Ahmad Assagaf, ST, salah seorang tokoh muda dan pengusaha Maluku Utara menyemprot aksi Majelis Ulama Indonesias (MUI) Maluku Utara bertemu Sherly Tjoanda sebagai langkah blunder MUI di politik Pilkada.

“Kita akui, salah satu peran MUI adalah wadah promosi perdamaian dan toleransi hingga penetrasi keberagaman di kehidupan berbangsa dan bernegara. Cuman MUI sebagai kelembagaan yang independen, apalagi dibiayai oleh negara, haruslah menjaga Marwah independensi itu. Bukan malah mencampuri politik secara partisan,” semprot Habib Ahmad.

Habib juga menyesalkan sikap Ketua MUI Maluku Utara yang cenderung tidak memaknai MUI sebagai sebuah lembaga keagamaan yang independen. MUI harusnya tampil memayungi masyarakat, termasuk dalam politik, MUI wajib sebagai lembaga penetrasi. Menjaga kelembagaan agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis yang muaranya merusak akhlak umat.

Bacaan Sahabat JS  Duh... Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024

“Satu hal penting yang harus menjadi dasar politik MUI adalah mengamankan Fatwa MUI soal pilihan pemimpin yang dikeluarkan secara resmi dan berlaku sejak tahun 2016 lalu. Ini penting diketahui oleh Ketua MUI dan jajarannya agar dalam bersikap, apalagi sikap politik personal dari pengurus MUI harus tegak lurus dengan Fatwa MUI dimaksud,” beber adik kandung politisi nasional Almarhum M Iqbal Assagaf ini.

Beritadetik.id merilis kecaman Ketua Front Aktivis Muslim Maluku Utara Alan Ilyas. “Meskipun MUI memiliki peran dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama di Maluku Utara, hal yang mesti diingat bahwa tugas MUI yang paling penting adalah menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran Islam di Maluku Utara,” ujarnya.

Bacaan Sahabat JS  KPU Bali Minta Aksi Tuntut Mundur Ketua KPU RI Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

Menurut Alan, kehadiran MUI bisa saja dimaknai sebagai bentuk dukungan kepada yang bersangkutan oleh masyarakat. “Jika MUI Maluku Utara berniat bersilaturahmi dengan para kandidat, maka jangan hanya dengan Sherly. MUI juga harus bersilaturahmi dengan MK-BISA, Husain-Asrul dan Aliong-Sahril. Ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa MUI Maluku Utara sedang ‘bermain mata’ dengan Sherly,” tambah Alan Ilyas.

Sebagai badan pembimbing, pembina, dan pengayom umat Islam di Maluku Utara, harap Alan, MUI harus mampu memberikan kesejukan bagi umat Islam. Apalagi kondisi umat Islam Maluku Utara saat ini tengah terbelah antara boleh atau tidaknya memilih pemimpin non muslim. Sebab Sherly merupakan kandidat beragama non muslim.

“Terkait larangan memilih pemimpin non muslim ini, saya harapkan sikap MUI Maluku Utara harus tegas. Sebab MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa terkait larangan memilih pemimpin non muslim pada tahun 2016 lalu. Dengan demikian sikap MUI Maluku Utara tidak boleh berlawanan dengan keputusan fatwa MUI Pusat terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Bacaan Sahabat JS  Sudah Setor Rp. 115Jt, Gagal Masuk Parlemen, Oknum Caleg Minta Kembalikan Uang ke Komisioner KPUD

Setelah di”cincang” kiri kanan, Ketua MUI Maluku Utara, Dr. Samlan Hi. Ahmad, memberi klarifikasi. Samlan menyatakan bahwa MUI sebagai lembaga mitra tetap berkomitmen menjaga netralitas, sesuai dengan surat edaran MUI Pusat untuk seluruh Indonesia.

“Prinsipnya fatwa MUI wajib dilakukan, dan dia tidak berada di ruang hampa. Fatwa itu dikontekskan dengan perkembangan zaman sesuai sistem demokrasi yang kita anut, dan macam-macam, kira-kira seperti itu,” kata Samlan kepada wartawan, Sabtu (26/10)

Samlan beralasan, bahwa pertemuan tersebut hanya bersifat memberikan masukan. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari sektor pendidikan, ketimpangan ekonomi, lingkungan hidup, dan isu-isu lainnya yang menjadi perhatian bersama.

“Kami tidak hanya bertemu dengan Sherly. Sebelumnya, kami juga sudah bertemu dengan Aliong, dan berkomunikasi dengan Muhammad Kasuba, meski pertemuannya belum terjadwalkan. Ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan Sultan Husain,” jelasnya.(red)