Bicara Netralitas ASN, Pegiat Medos Tantang Wa Zaharia, Beranikah Menindak Sesama Alumni STPDN?

Netralitas ASN jadi topik bicara di awal kedatangan Wa Zaharia S.STP di Kepulauan Sula. Alumnus STPDN yang ditunjuk jadi Pejabat Sementara Bupati Kepulauan Sula berjanji akan menindak tegas ASN yang terlibat praktik politik praktis di Pilkada 2024. Angin segar dan sejuk bagi perindu tegaknya aturan soal prilaku ASN berpolitik. Tapi bukankah kalimat seperti ini juga lagu lama yang saban hari diperdengarkan Sekda Muhlis dan Bupati Fifian? Pegiat Medsos menantang Wa Zaharia buktikan ucapannya, beranikah Wa Zaharia menindak dua Yunior Alumnus STPDN yang sudah divonis Bawaslu Kepulauan Sula sebagai Pelanggar Undang Undang.

JScom, JAKARTA – Statemen perdana Pjs Bupati Kepulauan Sula, Wa Zaharia S.STP. Omongan pejabat seperti ini harus dibuktikan, bukan sebatas bicara. Karena banyak pejabat sebelumnya juga sudah banyak “omon”, bahkan ada surat edaran Bupati, tapi tidak bisa menindak ASN tertentu di lingkup Pemda Kepulauan Sula.

Demikian Munandar Frangky Silayar menanggapi euphoria “kalimat kedatangan” Wa Zaharia, Pjs Bupati Kepulauan Sula, sesaat setelah injak kaki di Hai Sua Poa Bai. “Pjs Bupati kiranya tidak umbar bicara ke publik. Soal Netralitas ASN di Kepulauan Sula ibarat hantu, setiap orang hampir membicarakannya, tapi banyak orang takut bertemu,” ujar Franky mengawali bincang dengan www.jurnalswara.com.

Frangky menantang Pjs Bupati Kepulauan Sula Wa Zaharia membuktikan ucapannya. Frangky meminta Wa Zaharia bertindak cepat, menjemput bola, menyelesaikan perkara Pelanggaran Undang-Undang yang melibatkan dua orang juniornya, Alumnus STPDN, yaitu Kabag Pemerintahan Suwandi dan Inspektur Kepulauan Sula Kamarudin Mahdi.

“Pjs Bupati berani atau tidak. Jangan cuma omon-omon. Perkara Kamarudin dan Suwandi sudah selesai di tingkat penanganan Bawaslu dan Gakumdu Kepulauan Sula. Mereka terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Lainnya, sebagaimana rekomendasi Bawaslu yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN),” papar Frangky.

Pegiat Media Sosial ini menguatirkan statemen Pjs Bupati Wa Zaharia segendang sepenarian dengan Sekda Muhlis Soamole dan Bupati Fifian sebelumnya. TransPemilu menilai Bupati dan Sekda Sula tidak konsisten dalam implementasi Surat Edaran Bupati tentang Netralitas ASN di Pilkada 2024. Pemda hanya diam, meski bukti keterlibatan oknum ASN dan pejabat di pemerintahan Kepulauan Sula nyata ada di depan wajah.

“Bupati Fifian dan Sekda Muhlis Soamole telah gagal memastikan netralitas ASN di Kepulauan Sula. Kedua pejabat ini tidak mampu menghadapi dua ASN Pelanggar Undang-Undang, Kamarudin dan Suwandi.  Atau, bisa jadi kekuatan dua pejabat (Kabag Pemerintahan dan Inspektur) di Pemda Kepulauan Sula ini sangat perkasa dan haram disentuh,” ujar Frangky.

Informasi yang diperoleh media ini, Bupati Fifian dan Sekda Muhlis Soamole disinyalir melindungi dua oknum pejabatnya, masing-masing Kamarudin Mahdi dan Suwandi H Gani. Padahal kedua Pejabat ini resmi ditetapkan oleh Bawaslu Kepulauan Sula melalui Rekomendasi kepada KASN sebagai Pelanggar Undang-Undang lainnya.

Sebelumnya Ketua Transpemilu Muhammad Akbar justeru merasa lucu atas sikap pemerintah daerah yang tidak menghargai Surat Edaran Netralitas-nya sendiri. Karena diketahui, dari sumber di internal Pemerintah daerah Kepulauan Sula, bahwa dua sosok pejabat ini adalah rekan dekat Bupati Fifian Adeningsih Mus. Meski begitu, Muhammad Akbar berharap agar Sekretaris Daerah dan pejabat Pembina kepegawaian di tingkatan masing-masing bisa melaksanakan surat edaran netralitas secara profesional.

Diketahui, Rekomendasi Bawaslu ke Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut berkenaan hasil pemeriksaan dan penanganan laporan yang dilakukan Bawaslu Kepulauan Sula dan Gakumdu setempat. Bahwa Oknum ASN, Kamarudin Mahdi (Inspektur Kepulauan Sula) dan Suwandi H Gani (Kabag Pemerintahan Setda Kepulauan Sula), terlibat dan memimpin rapat bersama kepala desa di Kepulauan Sula.

Agenda Rapat tersebut, sesuai bukti video rekaman suara, dua Oknum ASN yang juga Oknum pejabat ini nyata-nyata telah merencanakan penjegalan atau menggagalkan bakal Pasangan Calon Independen Ihsan Umaternate – Darwis Gorontalo di tahapan Verifikasi Faktual yang digelar oleh KPUD Kepulauan Sula. Hasil penanganan oleh Bawaslu dan Gakumdu, terbukti adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang lainnya.

Pelanggaran Undang-Undang apa? Bawaslu belum menjelaskan secara detail. Namun tujuan rekomendasi tersebut adalah ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Atau bisa diduga Pelanggaran Undang Undang tentang Apartur Sipil Negara. Bawaslu tidak menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum lantaran terlapor tidak mengetahui kapan dan dimana lokasi kejadian.

Kamarudin dan Suwandi saat ini berstatus Pelanggar Undang-Undang sebagaimana surat Bawaslu Kepulauan Sula No. 0201/PP.00.02/K.MU.05/08/2024 tentang Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran. Bawaslu juga suda merekomndasikan pelanggaran dimaksud ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 14 Agustus 2024 lalu.

Laporan Pengaduan masalah ini juga telah disampaikan kepada Kepolisian Resort Kepulauan Sula. Polisi kemudian mengeluarkan surat No : P2SHP/145/VIII/2024/Reskrim tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan kepada Yusri Bermawi sebagai Pelapor, dan Tamra Ticualo – Fahmi Al Hamid sebagai Saksi.

Redaksi www.jurnalswara.com mencoba menyambangi Kantor KASN Jakarta, Kamis (26/9). “Rekomendasi Bawaslu Kepulauan Sula sudah diterima. Untuk informasi selanjutnya, Bapak bisa langsung ke Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian,” ujar seorang petugas persuratan KASN sambil mengatakan KASN sudah mau bubar. Petugas ini juga memberikan nomor registrasi penerusan kasus untuk dikonfirmasi ke DitWasdal BKN.

Munandar Franky Silayar juga mendesak Pjs Bupati Wa Zaharia untuk segera mengambil langkah dan tindakan tegas, menindak ASN berpolitik praktis tersebut. Pemerintah Daerah terutama Bupati dan Sekretaris Daerah harus menjadi contoh, teladan bagi ASN, pejabat hingga staf paling bawah.

“Pjs Bupati Wa Zaharia harus buktikan kalimatnya itu, jangan hanya sebatas berikan angin syurga di momen pilkada. Kita lihat dalam minggu-minggu awal ini, seperti apa tindakan Pjs Bupati terhadap Kamarudin dan Suwandi yang sesama alumni STPDN itu,” tantang Frangky menutup bincang-bincang ringan.(red)