Memanfaatkan para Imam Mushallah se-kota Ternate untuk memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 4 Sherly – Sarbin adalah cara berpolitik yang tidak sehat. Apalagi kehadiran para imam tersebut diiming-iming dengan uang. Mendagri Tito Karnavian kembali disebut-sebut terlibat dalam upaya memenangkan Isteri mendiang Benny Laos ini di Pilkada Gubernur Maluku Utara.
JScom, JAKARTA – Mufti Kesultanan Moloku Kie Raha Habib Abubakar Bin Hasan Azzabidi Alatas menyesalkan pelibatan Imam-Imam Mushallah Se-Kota Ternate dalam gerbong pemenangan Paslon Pilkada Maluku Utara Nomor Urut 04, Sherly – Sarbin. Pelibatan tokoh agama seperti ini adalah cara-cara yang tidak sehat, dan cenderung beraroma money politik.
Habib Abubakar mengatakan hal ini melalui sebuah video pendek berdurasi 6 menit dan 53 detik yang kini viral di berbagai platform media sosial. “Saya inginkan dalam perosoalan ini Mbak Sherly juga jangan memanfaatkan imam-imam palsu di kampung-kampung, itu imam mushallah untuk diberikan iming-iming uang ya, diajak ke hotelnya ya, duduk bersama mereka, ini sudah tidak sehat. Cara yang dibawa Mbak Sherly tidak sehat,” ujar Habib Abubakar.
Pimpinan Pengajian Kitab Al Manhaj As Sawi Syarh Ushul Thariqah Al Saadah Al Ba’alawi juga meminta Mendagri Tito Karnavian untuk tidak tinggal diam tegas bertindak. Sebagai pejabat pemerintah, dan juga sahabat dekat Mendiang Benny Laos, Tito Karnavian harus bijak dan mengambil tindakan seperlunya untuk memastikan pilkada Maluku Utara bebas cawe-cawe.
Habib Abubakar dalam video itu mengaku sedih melihat kaum muslim, emak-emak di bawa ke hotel, diiming-iming dengan uang. Kondisi ini tentu sangat tidak bersesuaian dengan tujuan demokrasi pilkada yang semestinya. “Ya, saya sangat sedih melihat kaum muslimin, emak emak, semua muslimat dibawa ke hotel lalu diiming iming dengan uang. Ya, mereka tidak tahu apa-apa,” sesalnya.
Sebelumnya, Tokoh Politik dan Pengusaha Maluku Utara, Habib Ahmad Assagaf, juga menyesalkan sikap Mendagri melakukan “cawe-cawe” Pilkada. “Jika pernyataan dan peringatan keras Mufti Kesultanan ini benar, maka sebagai masyarakat Maluku Utara, saya sangat menyesalkan tindakan seperti ini,” ujar Habib Ahmad kepada www.jurnal.swara.com.
Menurut Habib, Mendagri adalah instrumen penting dalam mendorong demokrasi damai dan berkeadilan. Tidak seharusnya melibatkan diri sebagai “tim sukses” kontestan pilkada tertentu. Mendagri harus memberi jaminan terselenggaranya proses politik pilkada sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami juga meminta Bawaslu dapat mengusut tindakan bagi-bagi uang kepada para imam, tokoh agama, dan mesyarakat yang diduga dilakukan di salah satu hotel itu. Sekali lagi, hal ini dimaksudkan agar Bawaslu dan juga KPU bersikap profesional dan bertindak sesuai kewenangan dan tugas kelembagaan,” harap Habib Ahmad. (red)
