Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri di ufuk timur Desa Buli, Selasa pagi pekan lalu. Namun, ketenangan di depan gerbang PT Feni Haltim (FHT) sudah pecah. Jarum jam baru menunjukkan pukul 04.30 WIT ketika massa dari Karang Taruna Buli Karya dan Karang Taruna Teluk Buli memutuskan untuk memblokade jalan. Bukan tanpa alasan, aksi “boikot” dini hari itu adalah puncak dari kegelisahan warga atas rusaknya lingkungan yang mereka tinggali.
JScom, HALMAHERA TIMUR – Warna air Kali Kukuba yang dulunya bening, kini berganti rupa menjadi cokelat pekat. Lumpur dan sedimen tebal dilaporkan mengalir bebas, mencemari pesisir Teluk Buli hingga mengancam biota laut yang menjadi tumpuan hidup para nelayan lokal.
Direktur Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (Latamla), Drs. Zyed Faiz Albaar, tak bisa menyembunyikan rasa geramnya. Baginya, kasus ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan bentuk pengabaian sistematis.
“Kami tak habis pikir, perusahaan sekelas PT Feni Haltim bisa abai terhadap tata kelola lingkungan di Halmahera Timur. Ada yang salah dalam pelaksanaan dokumen AMDAL yang mereka ikrarkan,” tegas Faiz dengan nada bicara yang berat.
Hasil investigasi sementara mengungkap penyebab yang memprihatinkan: check dam atau tanggul penahan milik PT FHT diduga mengalami over kapasitas. Alih-alih menahan erosi, tanggul tersebut justru meluap saat hujan deras mengguyur, mengirimkan ribuan ton sedimen lumpur dan pasir langsung ke nadi kehidupan warga: Kali Kukuba.
Desakan dari Berbagai Lini
Tak hanya Latamla, gelombang protes juga datang dari WALHI Maluku Utara. Lembaga lingkungan ini mencatat bahwa pencemaran di wilayah grup ANTAM ini bukanlah cerita baru. Rekam jejak menunjukkan masalah serupa telah berulang kali terjadi sejak Agustus 2025.
Pemerintah Daerah Halmahera Timur pun mulai menunjukkan “taringnya”. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH), Ardiyansyah Masjid, SH, bergerak cepat dengan menerjunkan tim investigasi ke lapangan. Senin lalu, pihak PT FHT dan perusahaan terkait telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
“Masalah ini diduga kuat akibat meluapnya Check Dam. Tim kami sudah melakukan investigasi langsung ke lokasi sejak kemarin,” ungkap Ardiyansyah. Meski demikian, hingga kini masyarakat masih menanti rilis resmi mengenai sanksi atau hasil evaluasi teknis dari pertemuan tersebut.
Masa Depan di Ujung Boikot
Aksi boikot jalan yang dilakukan pemuda karang taruna akhirnya berbuah dialog. Di bawah tekanan massa, pihak perusahaan terpaksa duduk bersama dan menyepakati lima poin krusial. Salah satunya yang paling mendesak adalah penghentian sementara aktivitas operasional yang berpotensi menambah pencemaran.
Nanang Abubakar, Ketua Karang Taruna Teluk Buli, menegaskan bahwa kesepakatan ini adalah harga mati. “Jika janji penanganan ini tidak segera direalisasikan, operasional perusahaan harus dihentikan sepenuhnya,” ancamnya.
Poin-poin kesepakatan tersebut mencakup:
- Transparansi hasil uji lingkungan kepada publik.
- Tanggung jawab penuh atas polusi debu dan lumpur di jalan lintas Halmahera.
- Audit independen oleh pihak ketiga yang kredibel.
- Pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan lingkungan.
Bisik-Bisik Kerusakan Parah
Kabar dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara kian menambah kekhawatiran. Seorang sumber dari tim investigasi yang baru saja kembali dari lapangan memberikan sinyal yang mengkhawatirkan.
“Segera kami umumkan hasilnya, namun…” ia terhenti sejenak, lalu berbisik, “telah terjadi kerusakan yang cukup parah di Kali Kukuba.”
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah dan pihak perusahaan. Akankah Kali Kukuba kembali jernih, ataukah ia akan menjadi monumen kelam bagi industri baterai kendaraan listrik (EV) di Bumi Halmahera? Warga Buli hanya bisa menunggu bukti, bukan sekadar janji di atas kertas. ***
– Tim JurnalSWARA –
