Malam itu, Jumat (8/5), suasana Kota Ternate Tengah biasa-biasa saja, aktifitas lancar dan selalu menghangatkan. Di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, belasan pasang mata telah dan siap menyimak sebuah narasi visual. Harum kopi, air guraka dan gumam diskusi kecil menjadi pembuka agenda yang digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate.
JScom | TERNATE – Agenda SIEJ dan AJI Ternate malam itu edukatif sederhana: menonton film dokumenter bertajuk “Pesta Babi” dan mendiskusikannya. Sebuah dokumen betapa saudara di Papua berjuang mempertahankan tanah adat-nya.
Namun, belum sempat layar menuntaskan seluruh kisahnya, suasana hangat itu mendadak beku. Kehadiran sejumlah anggota TNI yang dipimpin langsung oleh Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, memecah konsentrasi peserta. Bukan tepuk tangan yang mengakhiri sesi, melainkan instruksi untuk menghentikan aktivitas.
Antara Judul dan Ketakutan
Film “Pesta Babi” bukanlah sekadar tontonan biasa. Karya kolaboratif Watchdoc, Media Jubi, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru ini adalah sebuah potret tajam.
Di balik lensanya, Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale membingkai isu deforestasi dan dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat di Papua Selatan.
Namun, bagi otoritas setempat (TNI), film ini dipandang dengan kacamata yang berbeda.
“Kami memonitor kegiatan ini. Kami melihat di media sosial, banyak penolakan karena film ini dinilai provokatif dari judulnya,” ujar Letkol Inf Jani Setiadi malam itu.
Jani juga menegaskan bahwa penilaian negatif tersebut bukan berasal dari opini pribadinya, melainkan suara masyarakat di jagat maya alias medsos. Dandim ini berdalih, isu SARA di Maluku Utara sangat sensitif dan mudah dipolitisasi. Atas dasar keamanan itulah, ia mengambil langkah tegas: layer film harus mati malam itu, meski diskusi—secara ironis—tetap dipersila berlanjut.
Intimidasi di Balik Lensa
Bagi penyelenggara, kehadiran aparat bukan sekadar interupsi, melainkan luka bagi demokrasi. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengungkapkan bahwa aroma pengawasan sudah tercium sejak awal. Aparat diduga telah berada di lokasi sebelum acara dimulai. Bahkan ada dugaan apparat mendokumentasikan wajah-wajah panitia dan peserta.
“Ini bentuk nyata intimidasi terhadap ruang kebebasan berekspresi. Aparat tidak seharusnya menjadi kurator yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Aktifis ini menambahkan bahwa tekanan psikologis yang muncul malam itu membangkitkan ingatan kolektif pada praktik pembungkaman masa lalu. Baginya, jika setiap kritik dianggap sebagai ancaman keamanan, maka kesehatan demokrasi Indonesia perlu ke ruang ICU, sedang dalam kondisi gawat darurat.
Pro dan Kontra di Tanah Rempah
Pembubaran ini segera memicu gelombang perdebatan. Di satu sisi, ada yang menganggap langkah TNI sebagai tindakan preventif untuk menjaga kondusivitas wilayah. Di sisi lain, kritikan tajam mengalir deras.
Banyak pihak menilai tindakan tersebut berlebihan dan melampaui tugas pokok TNI dalam skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“Pesta Babi”, film yang seharusnya menjadi jendela informasi mengenai nasib hutan dan adat di Papua, justru berakhir menjadi simbol baru tentang bagaimana sebuah diskusi publik masih menjadi hal yang “menakutkan” bagi negara.
Malam itu di Benteng Oranje, layar memang menjadi gelap. Namun, sebuah pertanyaan besar tertinggal di benak para peserta: Jika negara takut pada sebuah film dokumenter, seberapa rapuh sebenarnya fondasi keterbukaan kita?
(Ry-JScom)
