HUKUMKepulauan SulaMaluku Utara

Skandal Korupsi Jalan Saniahaya Modapia, Penyidik Dalami Bupati Sula dan Oknum Polisi | Jaksa Sita Rekening Bank Terafiliasi OM CAK  

×

Skandal Korupsi Jalan Saniahaya Modapia, Penyidik Dalami Bupati Sula dan Oknum Polisi | Jaksa Sita Rekening Bank Terafiliasi OM CAK  

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI by www.jurnalsara.com

Langkah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula kini kian mendekati lingkaran kekuasaan tertinggi di kabupaten, menyusul pemeriksaan intensif terhadap Izack Titaria alias Om Cak—figur yang selama ini dikenal sebagai orang dekat pemegang kendali daerah. Dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Sentra Pertanian Saniahaya–Modapuhi senilai Rp15 miliar ini menyimpan karut-marut perjanjian bawah tangan, setoran fee fantastis, hingga jejak aliran dana yang menyeret nama-nama elit dan Sewa Rumah Mewah di Jakarta.

JScom | KEPULAUAN SULA — Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Fauzan Iqbal, secara tegas membenarkan bahwa penyidiknya telah memeriksa Om Cak dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Yopi alias YS dan MR.

Meski detail BAP (Berita Acara Pemeriksaan) masih dikunci rapat sebagai materi pokok perkara, pihak kejaksaan tak tinggal diam. Langkah taktis langsung diambil: penyidik resmi menyita rekening bank yang terafiliasi dengan Om Cak guna merunut ke mana saja pundi-pundi rupiah tersebut bermuara.

“Mengenai rekening saksi yang bersangkutan, dapat saya sampaikan bahwa tim penyidik berdasarkan laporan kepada saya telah melakukan penyitaan,” tegas Kajari Juli Antoro.

Bacaan Sahabat JS  Disangka Melanggar Undang-Undang PILKADA, Nai Bas Makian Taat & Patuh Proses Hukum

Penyidik berjanji seluruh tabir rahasia ini akan dibuka seterang-terangnya tanpa ditutup-tutupi saat persidangan terbuka untuk umum digelar di Pengadilan Negeri Ternate.

Drama hukum ini bermula pada semester pertama tahun 2023. Saat itu, pengusaha Yopi alias YS didatangi oleh Om Cak yang menjanjikan paket proyek jumbo senilai Rp15 miliar. Syaratnya klise namun mematikan: perusahaan YS akan langsung diketok sebagai pemenang asal bersedia menyetor fee di muka sebesar 10 persen atau setara Rp1,5 miliar.

Urusan lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP)? Om Cak disebut-sebut menjaminnya sebagai formalitas belaka.

Tergiur janji tersebut, YS mulai menyicil setoran melalui transfer dari rekening PT DSM ke rekening PT Gaksel Mandiri—perusahaan yang diduga kuat milik Om Cak—dengan rincian:

  • Transfer pertama: Rp430 juta
  • Transfer kedua: Rp195 juta
  • Transfer ketiga: Rp430 juta
  • Cicilan berikutnya: Hingga akumulasi menyentuh angka Rp1,5 miliar, ditambah setoran Rp50 juta ke ULP berkedok biaya operasional.
Bacaan Sahabat JS  Rugikan Negara Rp. 1,8 Trilyun, MA Perberat Hukuman Eks Dirut Pertamina Jadi 13 Tahun

Namun, janji tinggal janji. Alih-alih proyek digarap, hingga September 2023 proyek tersebut justru dialihkan pengerjaannya kepada pihak lain oleh Dinas PUPR Kepulauan Sula.

Petaka kian menjadi ketika pengakuan mengejutkan dari kuasa hukum tersangka YS, Abdullah Ismail. Berdasarkan aliran dana yang ditelusuri, uang setoran muka miliaran rupiah tersebut diduga kuat mengalir untuk membiayai berbagai kepentingan elite—termasuk ongkos sewa rumah kediaman mewah milik Bupati Kepulauan Sula di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, aroma intervensi kian pekat ketika pada September 2023, tiga orang—masing-masing pejabat ULP berinisial RB, seorang oknum aparat kepolisian berinisial Hi.AS yang disebut-sebut sebagai ajudan non-aktif sekaligus orang dekat pengurus proyek bupati, serta perwakilan PT Gaksel Mandiri—mendatangi YS di Manado untuk meminta pencairan cek proyek.

Menolak dijadikan sapi perah, YS bergeming. Yopi tidak menikmati sepeser pun uang haram tersebut. Dana pencairan termin awal 30 persen senilai Rp1,32 miliar yang masuk ke CV Sumber Berkat Utara (SBU) justru ditarik kembali oleh YS ke rekening pribadinya sebagai bentuk refund atas kerugian fee Rp1,5 miliar yang telanjur disetor ke Om Cak.

Bacaan Sahabat JS  Bicara Netralitas ASN, Pegiat Medos Tantang Wa Zaharia, Beranikah Menindak Sesama Alumni STPDN?

Lantas, bagaimana dengan posisi Bupati Kepulauan Sula dan sejumlah nama besar seperti oknum pejabat ULP (RB) serta oknum polisi (AS)?

Hingga saat ini, Kejari Kepulauan Sula menyatakan belum memiliki cukup alasan dan alat bukti untuk memanggil sang bupati. Menurut Kasie Intelijen Kejari Kepulauan Sula, Fauzan Iqbal pemanggilan seseorang sebagai saksi mutlak harus didukung oleh kesesuaian keterangan saksi lain serta barang bukti sah yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam objek penyidikan.

Dengan disitanya rekening bank Om Cak dan pemeriksaan maraton yang terus didalami tim penyidik, kotak pandora korupsi pembangunan infrastruktur di Sula diyakini perlahan-lahan bakal terbuka lebar. Pengadilan Negeri Ternate, pada gilirannya nanti, akan menjadi panggung di mana seluruh tabir kebenaran hukum diuji secara terbuka di hadapan publik.(RisJScom)