Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Maluku Utara bergeser dari jadwal awal, dan akan digelar 8 – 15 Juni 2026. Anggaran hibah olahraga (KONI) yang belum jelas, bikin sejumlah Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) kelimpungan mencari uang untuk helat akbar tingkat propinsi ini. Pengurus Cabor dipaksa patungan, katanya. Benarkah alasan anggaran, Porprov V ditunda?
JScom | SOFIFI – Ada denyut nadi yang mendadak berpacu lebih kencang di dada para atlet Maluku Utara belakangan ini. Di sudut-sudut sasana, di lapangan terbuka, hingga di atas matras latih yang mulai usang, keringat mereka menetes demi satu tujuan: mengharumkan nama daerah di pentas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Maluku Utara.
Bagi seorang atlet, Porprov bukan sekadar ajang kumpul-kumpul. Ini adalah panggung pembuktian atas latihan militan bertahun-tahun, sekaligus jembatan emas menuju prestasi nasional. Namun, menjelang helat akbar yang dijadwalkan berlangsung di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ini, riak kecemasan justru lebih nyaring terdengar ketimbang sorak kemenangan.
Ada kabut tebal yang sedang menyelimuti persiapan mereka. Kabut itu bernama: ketidakpastian anggaran.
Secara resmi, genderang perang olahraga se-Maluku Utara ini memang mengalami pergeseran waktu. Melalui surat nomor 015/PB-PORPROV.V/V/2026, Panitia Besar mengumumkan bahwa jadwal yang semula dinanti pada 1–8 Juni 2026, hdigeser ke tanggal 8–15 Juni 2026.
Ketua Panitia Besar Porprov V, Makmur Gamgulu, dalam keterangannya kepada media pada Kamis (21/5) lalu, menyampaikan alasan yang sangat logis dan simpatik. Perubahan ini dilakukan demi menghormati Hari Raya Iduladha 1447 H, sekaligus mematangkan kesiapan teknis.
“Penundaan ini dilakukan demi mendukung kesiapan teknis serta menjamin kenyamanan dan kelancaran seluruh rangkaian pelaksanaan PORPROV V Maluku Utara 2026,” ujar Makmur.
Namun, di balik penjelasan normatif tersebut, publik dan para pengurus Cabang Olahraga (Cabor) tidak bisa menutup mata dari aroma lain yang menyengat: dana hibah yang belum juga semerbak.
Di warung-warung kopi hingga ruang diskusi digital para pengurus Cabor, kegelisahan ini nyata. Mereka kelimpungan. Bagaimana mungkin sebuah pesta olahraga tingkat provinsi bisa berjalan maksimal jika dapur finansialnya belum mengepul?
Bahkan, sempat muncul sebuah wacana mengejutkan yang membuat para pengurus Cabor mengelus dada. Ada tawaran untuk menanggung beban pendanaan secara mandiri alias fifty-fifty—setengah ditanggung Pemda/KONI, setengahnya lagi dicari sendiri oleh Pengprov Cabor.
“Kami sempat bingung juga saat beban pendanaan ditawari untuk tanggung bersama. Fifty-fifty. Pemda dan KONI tanggung setengah, dan Pengprov Cabor tanggung setengah. Wah, kami mau dapat uang dari mana?” keluh salah satu pengurus cabor dengan nada getir.
Pertanyaan ini begitu polos, namun menohok. Sumpah setia atlet adalah bertanding di lapangan, bukan memutar otak mencari dana talangan.
Secara regulasi, tata kelola keuangan olahraga ini sudah sangat benderang. Anggaran Porprov bersumber dari APBD Pemerintah Daerah yang disalurkan sebagai Dana Hibah kepada KONI Maluku Utara selaku induk organisasi.
KONI-lah yang memegang mandat sebagai “juru bayar” sekaligus dirigen yang mendistribusikan dana tersebut ke cabor-cabor berdasarkan skala prioritas: untuk pemusatan latihan, akomodasi, hingga peralatan bertanding.
Karena ini uang negara, seluruh penggunaannya pun wajib dilaporkan secara transparan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Berkasnya jelas, jalurnya legal.
“Aturan Dana Hibah untuk Cabor melalui KONI Maluku Utara ini sudah jelas. Tapi mengapa harus kabur di tingkat eksekusi?” seloroh seorang aktivis olahraga setempat sembari tersenyum kecut.
Mengelola olahraga di tingkat provinsi bukan perkara mudah. Butuh energi ekstra dan koordinasi birokrasi yang melelahkan. Namun, publik juga perlu tahu bahwa KONI bukan sekadar lembaga administratif, melainkan rumah pelindung bagi impian para atlet.
Ketika proses eksekusi dana hibah terkesan lambat dan penuh teka-teki, wajar jika muncul rasa curiga dan mosi tidak percaya dari bawah. Cabor-cabor membutuhkan kepastian, bukan janji-janji di menit-menit akhir (injury time) yang justru bisa merusak fokus mental bertanding para atlet.
Mari kita ketuk nurani bersama. Olahraga adalah harga diri daerah. Melalui olahraga, nama Maluku Utara bisa berkibar sejajar dengan provinsi besar lainnya di Indonesia. Porprov V di Tobelo harus menjadi panggung perayaan prestasi, bukan panggung ratapan keterbatasan dana.
Kini, bola panas ada di tangan KONI Maluku Utara. Publik menanti aksi nyata, transparansi, dan tanggung jawab penuh. Jangan biarkan peluh dan air mata para atlet yang telah berlatih siang malam, menguap sia-sia hanya karena urusan birokrasi anggaran yang tersendat.(SK-JScom)
