Sejak kelar 100 persen per tanggal 14 Desember 2023, RS Pratama DOFA tak kunjung diresmikan. Kondisi sisi bangunan gedung yang ambruk dan longsor makin melebar. Bisa jadi ini dugaan gagal konstruksi. pekerjaan Taman pun belum sempat diselesaikan hingga kurun 200 hari kerja proyek berakhir. Dan, ada info RS Pratama DOFA sudah aktif 13 Januari 2025 lalu, Benarkah? Direktur RSUD Pratama dan Kadis kesehatan ditengarai sebar HOAKS demi pencitraan kinerja. Warga berharap polisi minta klarifikasi dari dua pejabat dimaksud.
JScom, MANGOLI BARAT – Direktur RS Pratama Dofa, dr. Kunarto bungkam terkait informasi peresmian dan pengaktifan RS Pratama di Mangoli Barat ini. Padahal beredar kabar ke publik, bahwa dr. Kunarto membenarkan telah beraktifitas di RS Pratama sejak 13 Januari 2025 lalu.
Info yang dikantongi media www.jurnalswara.com menyebut dr. Kun selaku Plt. Direktur RSP DOFA melaksanakan tugas berdasarkan dengan Surat Pemberitahuan dari Kadis Kesehatan Kepulauan Sula, Nomor: 400.7.4.3/013/DINKES-KS/I/2025 yang disampaikan kepada Direktur, Tenaga Kesehatan, dan Staf TU untuk dapat mengoperasikan pelayanan RS. Pratama FAM Dofa dimulai pada tanggal, 13 Januari 2025
Sementara RS Pratama DOFA ini dinyatakan aktif berdasar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Sula dengan Nomor: 060/702/DINKES-KS/VI/2024 tentang pembentukan struktur operasional Rumah Sakit Pratama Dofa.
Direktur RS Pratama dr. Kun mengabaikan pertanyaan dan konfirmasi media ini melalui ponselnya 08135XXXX48. Diantaranya “Apakah peresmian RS Pratama bersamaan dengan keluarnya Surat Kadinkes tentang pembentukan struktur/komposisi SDM pengelola ya?, Sejak kapan berkantor di RS Pratama Dofa?, Apakah fasilitas gedung dan fasilitas / alat kesehatan lainnya sudah lengkap sebagaimana item pengadaan DAK 2023?”.
www.jurnalswara,com juga mengkonfontir fakta seminggu lalu baru investigasi ke lokasi RS Pratama di Dofa, dan ternyata kondisi Gedung tidak sesuai RAB, ada longsor dan lantai ambruk, apakah kondisi ini tidak mengganggu kerja pa Direktur di sana. Hal ini pun tidak direspon dr. Kun.
Media ini juga dikirimkan kliping berita yang memuat pernyataan Kadis Kesehatan Kepulauan Sula Suryati Abdullah. Bahwa RSP FAM Dofa telah mengoperasikan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis sebanyak 30 orang, namun kita masih menunggu izin operasionalnya. “Jika izin operasional sudah ada maka pelayanan kesehatan dibuka selama 24 jam sekaligus lokus menerimaan ASN untuk tenaga medis RSP FAM Dofa pada tahun 2026 mendatang,” kata Suryati
Klarifikasi dan penjelasan Direktur RS Pratama DOFA tentang peresmian ini sangat penting terkait keberimbangan berita ke khalayak. Pasalnya, kondisi Bagunan Gedung pasca penyerahan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO nomor 073/BAPHO/DINKES-KS/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 sangatlah memperihatinkan. Belum layak untuk operasional dan aktifitas kantor, apalagi sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
Pekerjaan proyek Gedung senilai lebih dari 43 Miliar Rupiah pun telah dibayar lunas dengan Nomor SP2D 8859/SP2D-LS/KS/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 oleh pemerintah daerah Kepulauan Sula, melalui Dinas Keuangan setempat.
Seorang warga Desa Dofa yang dikonfirmasi pagi ini, Rabu (12/3), terkait pengaktifan RS Pratama justeru balik menertawai wartawan. “Abang, bai-bai kamong gila, bangunan ancor bagitu kong mau layani orang sakit?,” sebut ibu muda ini sambil menantang media ini untuk cek kondisi banguinan Gedung RS Pratama.
Sumber lain juga menyebut, sejak 13 Januari 2025 hingga saat ini dirinya belum melihat ada aktifitas kantor di RS PRATAMA DOFA. “Katong pung keluarga juga ada kerja di puskesmas, tapi katong seng pernah dengar orang puskesmas pi kerja di Rumah sakit itu,” kata sumber yang lain.
Dua sember ini sepakat, bahwa kabar pengaktifan RS Pratama adalah hoaks. “Dorang (kadis kesehatan dan direktur RS Pratama) mungkin galau, karena beberapa minggu terakhir ini mahasiswa demontrasi soal RS PRATAMA plus dugaan korupsinya. Dorang bikin bagitu supaya balance, padahal rakyat sekarang seng bodoh,” ujar Ramadhan Ibrahim, warga Kepulauan Sula di Ternate.
Harusnya, tambah Ramadhan, penyebaran informasi hoaks yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ini tidak boleh terjadi. “Kalau boleh, kami usulkan kepada Kapolres kepulauan Sula atau Kapolda untuk minta klarifikasi dari Direktur RS Pratama dan Kadinkes Kepulauan Sula, agar ke depan tidak ada lagi umbar statemen dan kabar bohong seperti ini,” papar Ramadhan.(JS-mk)
