Pat-Gulipat data pemilu (Pilkada Kepulauan Sula) yanag diduga bocor ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula bikin geleng-geleng kepala. Adakah aturan Data Verifikasi Faktual Bakal Calon Kepala Daerahdari jalur Perseorangan/Independen jatuh di kantong pemerintah daerah? Ketua KPU selaku pihak yang punya otoritas wajib menjelaskan ke public. Komunitas TransPEMLU segera melaporkan KPUD kepulauan Sula ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
JScom, JAKARTA – Komunitas peduli Pemilu yang bermarkas di Jakarta, Transparansi Pemiluhan Umum (TransPEMILU) sedang menghimpun data terkait dugaan kebocoran data pilkada di kepulauan Sula. Dugaan ini muncul bersamaan dengan viralnya sebuah remakan berdurasi 40 menit dan 20 detik. Dalam rekaman ini terungkap data hasil Verifikasi Faktual (Verfak) Tahap Pertama oleh KPUD Kepulauan Sula terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Independen Ihsan Umaternate – Darwis Gorontalo (ISDA) ke public.
“Kami sedang mengkonfirmasi pihak-pihak terkait tentang kebenaran video atau rekaman tersebut, terutama pihak KPUD Kepulauan Sula dan Bawaslu setempat. Beberapa informasi dari media cetak dan online yang kami terima, akan jadi pintu masuk untuk mengungkap kebocoran data dimaksud,” ujar Ketua TransPEMILU Muhammad Akbar kepada www.jurnalswara,com.
TransPEMILU tidak mempermasalahkan siapa-siapa dalam rekaman tersebut, apakah ASN, Pejabat dan sejenisnya. Karena soal netralitas ASN itu ada Lembaga berwenang yang menangani, semisal Bawaslu dan Lembaga pemerintah lainnya. “Makanya kami masih menunggu konfirmasi resmi dari KPUD Kabupaten Kepulauan Sula.
TransPEMILU juga menegaskan setelah data rampung, pihaknya segera mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kami berharap Pilkada tahun 2024 ini berjalan secara baik, demokratis, aman dan sukses,” kata Muhammad Akbar.
Sebelumnya, Muhammad Akbar mengaku kaget, ada pihak yang diduga Pejabat Pemerintah Daerah Kepulauan Sula membahas data hasil Verfak Tahap Pertama secara telanjang di forum rapat, sebagaimana dalam rekaman itu.
“Makanya kami akan terus memantau proses penyelesaian yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kepulauan Sula. Kami juga berharap Bawaslu setempat bertindak cepat menyelesaian laporan yang sudah diajukan oleh Pelapor,” demikian Muhammad Akbar.(red)
