BUKAN Joko Widodo jika tak sanggup mencuri perhatian publik. Di Bandung, Jawa Barat, presiden ketujuh itu mengumumkan hal penting. Bandung adalah kota di mana Soekarno bertumbuh dan mendirikan Persatuan Nasional Indonesia. Organisasi ini berubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang mengilhami PDI Perjuangan.
Penulis : Moh Samsul Arifin
Editor : Sandro Gatra (KOMPAS)
Menurut Jokowi, ia telah menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia sejak 14 Oktober 2025. Dia lalu menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) berikut nomornya di depan kader PSI yang berkumpul di salah satu hotel di Bandung, Sabtu, 26 September lalu.
Mungkin tidak salah jika sebagian orang menyebut ia sedang merawat drama dalam satu tahun terakhir. Bukan hal yang salah, sebab politik makin penuh dengan sampiran.
Channel siniar “Mencintai Indonesia” di Youtube pernah mengunggah wawancara bareng salah satu ketua DPP PSI pada 24 Oktober 2025, sepuluh hari selepas Jokowi mengantongi KTA. Namun, sang narsum masih menutup rapat keberadaan Jokowi di PSI.
Saat itu, di website PSI tertulis inisial “J” di posisi ketua Dewan Pembina. Teka-teki yang jarang dilakukan parpol lain.
Dan dalam setahun terakhir, PSI dan Jokowi ‘menggantung’ cerita ihwal Jokowi di partai gajah itu. Sudah lama tercium bahwa Jokowi mendukung partai ini, termasuk dalam Pemilu 2024.
Arus besarnya terbaca ketika putra bungsunya, Kaesang Pangarep, didapuk jadi ketua umum PSI pada September 2023. Walhasil, pertautan Jokowi dengan PSI kian lengket. PSI tak pelak menggeser orientasi; dari sangat kritis pada Prabowo Subianto menjadi pendukung barisan koalisi di bawah payung Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024.
Saya kira, Jokowi adalah penarik gerbong PSI itu sehingga berlayar dari posisi ‘lawan’ menjadi ‘kawan’ Prabowo.
Sebuah pergeseran, dari sisi politik praktis, yang cemerlang. Sudah dimaklum, Prabowo sukses menggaet kakak Kaesang, yakni Gibran Rakabuming Raka, jadi cawapresnya dan lalu menang Pilpres 2024.
PSI ikut masuk kabinet dengan diberi jatah menteri dan wakil menteri di kabinet. Jika ada satu parpol, kecil dan tak ada di gedung DPR, yang disegani oleh Presiden Prabowo, partai itu pastilah PSI.
Sebab, di belakang PSI ada Jokowi, sang mentor yang harus diakui sangat membantu kemenangan putra Sumitro Djojohadikusumo tersebut. Meski mengumumkan telah punya KTA, apa posisi Jokowi di PSI, masih belum dibuka. Kaesang menyebut agar menanyakan hal itu pada Grace Natalie.
Namun, yang bersangkutan berkilah biar Jokowi saja nanti yang mengumumkan (Tirto.id, 28/9/2026). Kapan itu, lagi-lagi ditutup rapat. Mungkin hingga struktur PSI menjangkau desa-desa rampung. Hal ini mirip drama berseri yang ujungnya diserahkan pada sutradara. Dan sutradara itu adalah Jokowi sendiri.
Begitulah kemewahan yang dimiliki Jokowi, mantan politisi PDI Perjuangan yang tenar dengan gaya blusukan—sejak wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Sulit untuk membantah bahwa arsitek PSI itu sebenarnya adalah Jokowi. Dalam soal ambang batas masuk DPR, Parliamentary Threshold, misalnya, Jokowi amat cair. Dia sebut berapa pun ambang batas yang ditetapkan, PSI siap.
Di depan kader PSI di Bandung, Jokowi berseloroh, “Karena meskipun PSI ini partai baru, sekarang ini sudah banyak yang ketakutan.” Adakah ini gertakan kepada partai-partai di Senayan? Bisa saja “iya”.
Faktanya saat ini PSI menjadi partai yang paling aktif merekrut kader dari partai lain, terutama Nasdem. Dan Nasdem mengisyaratkan menaikkan ambang batas DPR, dari 4 persen menjadi 7 persen. Analisis spekulatif menyatakan langkah itu membidik PSI agar tidak masuk Senayan di tahun 2029.
“Naturalisasi” kader partai lain menjadi penggawa PSI adalah cara instan yang diadaptasi dari tradisi industri sepak bola di Spanyol, Inggris, Italia, dan Jerman. Salah satu faktor penarik mengapa kader dari partai lain mau bergabung ke PSI, siapa lagi jika bukan Jokowi.
Ahmad Ali direkrut dari Nasdem dan kini menaiki puncak struktur PSI dengan atribusi ketua harian. Belakangan, Ali membocorkan bahwa “J” akan diumumkan menjadi ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026 (Antara.com, 26/9/2026).
Sebelum menjadi kenyataan, publik sebaiknya belum menganggap hal itu sebagai final. Gerakan PSI menuju 2029 akan sangat ditentukan langkah Jokowi. Bahkan spekulasinya, Jokowi nanti bakal mengemudikan PSI sebagai ketua umum–menggantikan putra bungsunya.
Dalam real politik yang dinamis dan cair, segala sesuatu bisa terjadi–khususnya ketika situasi memaksa PSI dan Jokowi. Publik tak perlu heran. Bahkan, PDI Perjuangan mempertahankan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum sejak 1998 sampai saat ini. Alasannya, Mega adalah pemersatu banteng dari lapisan elite hingga wong cilik.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera mampu melakukan suksesi internal secara berkala tanpa takut suara mereka ambles di pemilihan umum. Saya kurang yakin PSI telah sematang PKS. Kaesang diberi tandem ketua harian adalah isyarat bahwa PSI bisa mengubah struktur puncak, secara smart atau mendadak seturut kebutuhan politik.
Jokowi memang telah kembali ke Solo selepas lengser dari presiden, 20 Oktober 2024. Namun, dia adalah Jokowi. Dan Jokowi adalah Jokowi. Sebagian dari kita percaya Jokowi di Solo akan tetap menjadi poros politik, sebagaimana Mega di Teuku Umar, atau Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.
Dalam siniar “Akbar Faizal Uncensored”, 3 September 2026, Akbar Faizal menyebut dia memperoleh informasi mengenai hasil survei sejumlah lembaga yang belum dipublikasikan.
“Kalau (Jokowi) ketua umum (PSI) itu akan meledak… antara 13 sampai 16. Sebuah survei itu bisa sampai 17 sampai 20,” kata Akbar sebagaimana dikutip WartaEkonomi.co.id (10/9/2026).
Angka ini sangat tinggi. Untuk percaya kita mesti tahu siapa lembaga yang melakukan survei tersebut. Lembaga itu memiliki rekam jejak, kredibilitas, dan reputasi atau tidak? Dan waktu akan menjadi bukti betulkah daya tarik atau “Jokowi Effect” sedahsyat itu jika menjadi ketua umum PSI?
Angka prediksi itu setara suara parpol pemilik kursi terbesar di DPR: PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Infrastruktur PSI tidak sekuat dan seluas tiga partai itu. Golkar sudah membangun sejak Orde Baru. PDI Perjuangan mewarisi PDI. Sedangkan Gerindra telah hadir dalam gelanggang sejak 2009.
Dengan status sebagai the rulling party, Gerindra memiliki sumberdaya politik dan uang untuk berbicara banyak pada Pemilu mendatang. Apakah Jokowi sanggup menyulap suara PSI dalam waktu sesingkat-singkatnya? Benarkah sebagian rakyat kita rindu masa Jokowi, sekuat rindu sebagian masyarakat kita atas kepemimpinan Soeharto dalam ungkapan “enak jamanku to?”
Terus terang saya ragu. Kecuali ada keajaiban besar dalam politik nasional. Dan sejauh ini belum ada tanda bakal muncul dentuman besar itu. Terlebih poin-poin penting revisi UU 7/2017 tentang Pemilu dikuasai oleh delapan partai politik di DPR.
Sikap Jokowi dan PSI, yang tidak masalah dengan angka parliamentary threshold sebesar apapun, dapat menjadi bumerang. Bukan hanya buat parpol non-Senayan dan partai anyar, tapi mungkin saja dapat ‘menelan’ (baca: merugikan) PSI. Terlalu percaya diri dan euforia berlebihan atas bergabungnya Jokowi ke PSI itu berbahaya, terutama ketika suara rakyat belum dalam genggaman dan pentas politik masih 2 tahun 5 bulan lagi. ***
Penulis adalah Broadcaster Journalist
Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
