Sebuah rekaman video lama kembali beredar dan menyita perhatian publik. Di ruang panas dinamika politik Indonesia, tampak sosok ulama kharismatik, DR. (HC) Abuya Al Habib Abubakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, menyampaikan pesan yang sarat akan kekhawatiran mendalam. Mufti Kesultanan Ternate yang juga pernah menjadi penasihat spiritual Presiden Joko Widodo ini bukan sedang mencari panggung; ia sedang mencurahkan rasa sayangnya lewat sebuah peringatan keras yang kini terasa begitu presetik.
JScom | JAKARTA – Dua tahun lalu, tepatnya pada pusaran Pilpres 2024, Habib Abubakar dengan tegas meminta agar Jokowi tidak memaksakan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Kala itu, sang ulama—yang telah setia mendukung Jokowi selama dua periode—melihat ada risiko politik yang amat besar mengintai.
Bahkan, dengan blak-blakan, dalam video yang diviralkan kembali sejumlah akun media sosial, ia menyebut bahwa langkah tersebut berisiko mengorbankan masa depan sang putra mahkota demi ambisi politik, termasuk demi mengamankan keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tolong Pak Jokowi, dengarkan nasihat saya, jangan memaksa Gibran,” ucapnya penuh keprihatinan dalam video yang sempat viral di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan YouTube.
Lebih dari sekadar peringatan, Habib Abubakar juga menyoroti bagaimana konstelasi politik saat itu dipenuhi intrik.
Ia mengingatkan bahwa banyak elite politik yang seolah tersandera, menunggu momentum untuk berbalik arah ketika kekuasaan meredup. Alih-alih mendengar, nasihat itu berlalu begitu saja, hingga akhirnya keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi—yang turut menyeret nama mantan Ketua MK Anwar Usman—membuka jalan mulus bagi Gibran ke kursi kekuasaan.
Waktu berjalan, dan roda sejarah membuktikan bahwa kekhawatiran sang ulama bukanlah isapan jempol belaka. Kepemimpinan Prabowo-Gibran diwarnai berbagai badai persoalan yang terus memanaskan suhu politik tanah air.
Puncaknya terjadi pada Kamis siang, 12 November 2026. Di tengah tekanan gelombang politik yang kian pekat, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI.
Dalam pernyataan singkatnya, Gibran menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas kesadaran pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang sempat menerpanya. Kendati demikian, langkah mundurnya ini praktis menciptakan kekosongan kursi orang nomor dua di negeri ini, memaksa MPR bergerak cepat memproses langkah konstitusional dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 hari ke depan.
Sekilas membalik ke belakang, pesan Habib Abubakar terasa bagaikan gema nurani yang diabaikan. Kritik yang dulu sempat membuat sang ulama memilih menarik diri sebagai penasihat spiritual kini menjelma menjadi kenyataan pahit.
Tokoh muda dan pelaku ekonomi kreatif Maluku Utara, Ahmad Assagaf mengaku pernyataan Abuya Habib Abubakar adalah sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana kecintaan sejati seorang ulama kadang kala harus disampaikan lewat teguran keras, yang sayangnya baru disadari arti pentingnya setelah badai benar-benar menerjang.
Peristiwa mundurnya Wakil Presiden, timpal Ahmad, dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi dan administrasi pemerintahan di Indonesia. “Sistem demokrasi perlu ditata lebih baik agar setiap proses pemerintahan memiliki kepastian. Kita berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik. Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian,” demikian Ahmad.(redJScom)
