Tepat pada 31 Mei 2026 nanti, Kabupaten Kepulauan Sula resmi menginjak usia 23 tahun. Sebuah usia yang dalam analogi manusia adalah masa transisi menuju kematangan penuh—fase di mana energi muda berpadu dengan kebijakan dalam melangkah.
JScom | KEPULAUAN SULA – Menjelang penghujung Mei 2026 ini, seperti biasa, sebuah perayaan Tengah disiapkan. Denyut kehidupan masyarakat Kepulauan Sula menjemput Hari Jadi ke 23 mulai terasa. Bukan sekadar pesta pora, melainkan penanda kedewasaan bagi daerah yang bersemangat Dad Hia Ted Sua ini.
Alih-alih menggelar kemewahan yang berlebihan, panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 memilih jalan yang lebih menyentuh akar rumput dalam kesederhanaan. Menurut Sekretaris Panitia Basiludin Labesi, yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo, semangat gotong royong dan kebersamaan di kabupaten ini terus dihidupkan.
“Kami telah menyiapkan beberapa agenda yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pelajar. Titik beratnya ada pada bakti sosial,” ujar Basiludin saat ditemui di sela kesibukannya, Rabu (13/5).
Wajah Sanana dan sekitarnya akan dipoles melalui aksi bersih-bersih di pekuburan Mangon, Waibau, dan Fatce, hingga kawasan vital seperti pasar Fogi dan bantaran Kali Belanda. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Dengan momen HUT yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha, panitia ingin memastikan warga yang berziarah dan berbelanja merasa nyaman.
“Ini adalah momen milik kita bersama. Kami mengundang ASN, TNI, Polri, hingga rekan-rekan wartawan untuk ikut turun tangan. Ini adalah bakti untuk tanah lahir,” tambahnya dengan nada penuh harap.
Gema “Singosari Agreement” dan Resolusi 1972
Membicarakan Kepulauan Sula hari ini tak lengkap tanpa memutar kembali jarum jam ke masa silam. Sejarah mencatat bahwa kemandirian daerah ini tidak jatuh dari langit, melainkan hasil dari napas panjang perjuangan yang dimulai sejak tahun 1953.
Kisah heroik itu bermula dari tokoh-tokoh masyarakat di perantauan—Surabaya, Ambon, Makassar, dan Jakarta—yang melahirkan Singosari Agreement. Semangat ini kemudian mengkristal dalam wadah Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) di Makassar pada tahun 1959.
Puncaknya terjadi pada tahun 1972 di Sanana. Dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan “Resolusi Rakyat Sula”, berbagai elemen politik saat itu, mulai dari Masyumi hingga Golongan Karya, memberikan mandat penuh kepada HPMS untuk terus memperjuangkan pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Sula Kepulauan.
Setelah puluhan tahun berjuang, doa-doa dari Pulau Sulabesi, Mangoli, dan Taliabu akhirnya terjawab. Pada 31 Mei 2003, di Lapangan Ngaralamo, Ternate, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Kepulauan Sula sebagai kabupaten baru yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Peresmian ini di dasarkan pada Undang Undang RI No. 1. Tahun 2003.
Dad Hia Ted Sua: Sebuah Janji Abadi
Hingga kini, semangat perjuangan para mahasiswa dan rakyat Sula itu tidak pernah luntur. Ia “diabadikan” secara sakral dalam logo daerah melalui semboyan “Dad Hia Ted Sua”. Sebuah kalimat keramat yang terus mengingatkan setiap pemimpin dan warga Sula tentang arti persatuan dan tujuan bersama.
Kini, di usia ke-23, Kabupaten Kepulauan Sula tidak hanya sekadar merayakan angka. Momentum ini menjadi ruang refleksi yang dalam: Sejauh mana mandat dari Resolusi 1972 telah ditunaikan?
Sambil menunggu hari puncak di akhir Mei nanti, kesederhanaan bakti sosial di desa-desa menjadi simbol bahwa di Kepulauan Sula, membangun daerah selalu dimulai dari hati yang bersih dan tangan yang mau bekerja bersama.***
-Tim JurnalSWARA-
