Selain Apresiasi, Pelapor Minta Bawaslu Periksa Secara In-Absentia Jika Terlapor Video Rekaman Tak Penuhi Panggilan

Pelapor Video Rekaman Viral Dugaan Pelanggaran Pilkada memberi apresiasi kepada Bawaslu Kepulauan Sula atas kinerja awalnya yang telah menemukan dugaan pelanggaran yang bersifat pidana. Pelapor berharap proses tahan berikut berjalan lancar. Jika para terlapor tidak hadir, Bawaslu bisa gunakan proses pemeriksaan secara In-absentia.

JScom, KEPULAUAN SULA – Penanganan laporan berupa temuan Video Rekaman Viral yang diduga melibatkan oknum Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah telah terproses di Bawaslu kepulauan Sula. Pelapor atas nama Tamra Ticualo – Yusri Bermawi dan kawan-kawan berharap proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tamra Ticualo menyambut baik proses awal laporan di Bawaslu yang menemukan adanya unsur pidana dalam video rekaman tersebut.

“Memang seperti dugaan kami sebelumnya. Dugaan perbuatan pidana sangat kentara, baik pelanggaran undang-undang pemilihan umum / pemilukada, juga pelangaran undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang tentang ASN,” jelas Tamra kepada www.jurnalswara.com di kantor Bawaslu kepulauan Sula, Selasa (13/8).

Meski proses awal yang sudah bagus, Bawaslu diharapkan mengantisipasi limit waktu penanganan jika para terlapor sengaja atau berhalangan hadir dalam klarifikasi.

Yusri Bermawi meminta Bawaslu menggunakan mekanisme pemeriksaan secara in-absentia jika para Terlapor tidak memenuhi panggilan Bawaslu. “Kami harap para terlapor tertib dan akomodatif dalam pemeriksaan. Bawaslu bisa saja gunakan pemeriksaan tanpa kehadiran para terlapor,” kata Yusri.

Harapan Tamra dan Yusri rupanya sesuai regulasi yang berlaku.  Badan Pengawas Pemilihan Umum pun melaksanakan pengaturan ‘in absentia’ (pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak terlapor) dalam perkara pelanggaran pemilu dan pemilihan.

Harapan dan permintaan Yusri senada dan regulatif seperti yang disampaikan Anggota Bawaslu RI, Puadi, kepada media, “Jadi kita (Bawaslu) itu dibatasi oleh regulasi dan waktu dalam melakukan pemeriksaan,” kata Puadi.

Puadi mencontohkan suatu kasus, semisal ada salah satu calon peserta kepala daerah diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilihan, namun dalam proses pemanggilan oleh Bawaslu yang bersangkutan berkali-kali tidak hadir, maka yang bersangkutan akan terdiskualifikasi dengan sendirinya tanpa harus dilakukan pemeriksaan kembali.

Puadi menambahkan, dalam regulasi pemilu, pemeriksaan in-absentia sangat berpengaruh terhadap status si terlapor dengan dapat dijadikannya tersangka bila si terlapor diduga melakukan pidana pemilu dan tidak pernah hadir dalam pemanggilan pemeriksaan.

Untuk itu, kandidat Doktoral tersebut meminta seluruh pihak berkepentingan memanfaatkan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu jika menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Diketahui, laporan dugaan pelanggaran atas ditemukannya sebuah video rekaman berdurasi 40 menit dan 20 detik. Dalam rekaman ini diduga melibatkan dua oknum pejabat Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, masing-masing terduga Kabag Pemerintahan dan Inspektur Kepulauan Sula.

Rapat digelar, diduga bersama sejumlah kepala desa bertempat di Comando Centre Kantor Bupati secara zoom/online. Sesuai rekaman, rapat tersebut membahas hasil verifikasi factual calon bupati independent Ihsan Umaternate – Darwis Gorontalo.

Selain membacakan hasil Verfak KPU, para kades disemprot habis-habisan lantaran banyak pendukung berasal dari desa Kades tersebut. Bahkan, di menit 20-an rekaman tersebut terdapat ucapan yang terkesan mengajak “bakupotong”. Intinya, rapat tersebut patut diduga sebagai Upaya menggagalkan Bakal Calon Independen di Verifikasi Faktual Kedua yang sedang dilaksanakan oleh KPUD Kepulauan Sula. (red)