Hello Bu Fifian, Tebar Ancaman dan Pecat Guru Honorer itu Bukan Bikin Romantis

Memindahkan dan pemecatan. Dua kata berimbuhan yang kini gemar digunakan untuk mengamputasi seseorang ASN dan atau honorer yang berbeda politik dengan “Tuannya”. Pimpinan instansi tidak segan-segan bertindak brutal karena takut jagoannya kalah Pilkada. Adapula ASN dimutasi jelang pilkada. Bawaslu dan aparat diam, cenderung merestui brutalisme politik di depan biji matanya.

JScom, KEPULAUAN SULA – Dugaan brutalisme politik hampir disaksikan di setiap saat di Kepulauan Sula. Pihak yang diduga “brutal” ini adalah kelompok yang tidak kontrol ambisi, takut kalah dan kekanak-kanakan. Tindakan mereka pun jauh dari sanksi hukum, mereka mungkin sangat perkasa.

Awal pekan ini, Senin (14/9), di desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, seorang guru honorer jadi korban brutalisme politik. Guru ini dipecat gara-gara orang tuanya mengikuti rapat tim pasangan calon bupati dan wakil bupati di pilkada 2024 Hendrata Thes-Muhammad Natsir Sangadji alias HTManis.

Ceritanya begini. RS adalah seorang guru honorer di SD Negeri 1 Buya Mangoli Selatan. Dia diberhentikan dari pekerjaannya itu karena orang tuanya tidak mendukung Calon Petahana di pilkada, yaitu Fifian Adeningsih Mus – Saleh Marasabessy (FAM SAH). Kok Bisa?
Informasi yang diperoleh www.jurnalswara.com, bahwa seseorang berinisial KT, Ketua Srikandi Desa Buya punya peran penting dalam pemecatan honorer RS ini.

Kelompok Srikandi ini adalah salah satu mesin pemenang FAM SAH di pilkada. Oknum Srikandi inilah yang mendesak dan mengancam Kepala Sekolah SD Buya Sarfudin Umamit jika tidak memecat RS. Bagi Kalasum, tindakan RS tidak bisa dibenarkan. Tindakan apa?

Ayah RS diduga ikut rapat tim HTManis, salah satu Paslon terkuat Pilkada Sula saat ini. Rapat itu dilaksanakan di salah satu rumah di Desa Buya, Senin lalu sekira ba’da Isya. Menurut sejumlah sumber, ayah RS kebetulan lewat di lokasi rapat dan iseng menghadiri.

Kehadiran ayah RS di rapat itu diketahui Tim Srikandi, “panah-panah wayar”-nya FAMSAH. Tim kemudian mendatangi Kepala Sekolah tempat RS bekerja. Melaporkan keikut-sertaan Ayah RS di forum rapat HTManis.b

“Kalau tidak salah sekitar pukul 23:00 kepala sekolah datang di rumah bangunkan orang tua saya yang sudah tidur. Di situ kepala sekolah bilang dia hanya datang tegur saja kenapa sampai orang tua saya ikut rapat,” kata RS, Selasa, (17/9/24) kepada media.

Kedatangan kepala sekolah di rumah mereka malam malam itu karena ada laporan dan teguran dari ketua srikandi Buya. Kepala sekolah takut dimarahi oleh Bupati Sula (FAM). Karenanya, Pemberhentian RS adalah solusi terbaik untuk selamatkan jabatan Kepala Sekolah-nya itu.

“Pagi harinya saya dipanggil oleh salah seorang guru, dia sampaikan kalau kepala sekolah minta untuk saya berhenti dari sekolah ini, karena ada laporan kalau orang tua saya ikut rapat dengan tim Pak Heng (HTManis),” cerita RS sebagaimana dirilis sejumlah media.

Kepanikan FAMSAH di pilkada kali ini cukup beralasan. Fakta elektabilitas yang lemah membuat FAMSAH dan timnya diduga gunakan segala cara, termasuk tindakan melanggar undang undang dan etika bermasyarakat.

“Kalau memang ini menyangkut dengan politik, bukankah setiap warga negara punya hak untuk memilih, sehingga kalau saya dipecat karena masalah sepele ini saya rasa tidak masuk akal. Karena itu orang tua saya yang ikut rapat bukan saya,” protes RS.

RS mengaku, pekan lalu ada seorang guru meminta kepada mereka untuk mencari 10 suara demi memenangkan Bupati dan Wakil Kepualauan Sula, Fifian Adeningsih Mus dan Muhammad Saleh Marasabessy sebagai calon petahana.

Pekan lalu, tambah RS, kepala sekolahnya menyuruh seorang guru meminta mencari 10 suara untuk menangkan Bupati Sula dan Wakil Bupati Sula. “Satu orang dibebankan harus cari 10 suara,” ungkap RS.

Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, Marini Nur Ali, belum berhasil dikonfirmasi kemungkinan sikap kepala sekolah ini sebagai dampak instruksi berantai dari pimpinan.

Asal tau saja, dugaan brutalisme politik seperti ini bukanlah barang baru di internal FAMSAH. Sejumlah Mutasi ASN secara mendadak juga adalah siasat pemberian sanksi kepada ASN yang dinilai kepala batu.

Beberapa waktu lalu, juga dihebohkan dengan sebuah video rekaman viral yang mengungkap upaya penjegalan Paslon Independen Ihsan Umaternate – Darwis Gorontalo.

Kasus ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, namun Bawaslu dan gakumdu tidak menemukan unsur pelanggaran pilkada. Bawaslu merekomendasikan pelanggaran undang undang lain. Sikap Bawaslu dinilai membingungkan, tapi demikianlah fakta penanganan yang sudah dilakukan.

Laporan yang sama juga disampaikan ke Polres Kepulauan Sula. Namun hingga kini belum belum ada titik terang. Mungkin polisi masih fokus sosialisasi bermedsos yang baik jelang pilkada. (Red)