JScom, JAKARTA – Penunjukkan AHY sebagai menteri merupakan bentuk terima kasih Presiden Jokowi atas dukungan Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Demikian Direktur Kajian Hukum Agraria dan Lingkungan, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), MHD Zakiul Fikri, menanggapi soal pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Pertama, kita harus melihat bahwa transisi Menteri ATR/BPN saat ini merupakan langkah politik akomodatif Pak Jokowi ketimbang persoalan kapabilitas individu pengisi jabatan,” ujar Fikri ketika dihubungi Tempo, Kamis lalu.
“Atas dukungan yang barangkali sejalan dengan dukungan Pak Jokowi, sekaligus mengkonfirmasi pilihan keberpihakan Pak Jokowi dalam kontestasi pilpres tahun 2024 ini,” tutur Fikri.
Kedua, jika melihat rekam jejaknya, AHY belum belum pernah mengurusi persoalan yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. “Jadi dengan waktu yang singkat sekitar delapan bulan kerja, akan sangat tidak ideal bagi seorang AHY untuk menempati posisi tersebut. Mohon maaf bukan bermaksud merendahkan, tapi bisa dibilang pengetahuan beliau masih belum cukup memenuhi posisi tersebut.”
Hal ini, kata Fikri, terlihat ketika AHY merespons persoalan bagaimana cara dirinya menangani mafia tanah. Alih-alih menjawab dengan jawaban taktis dan hukum, AHY justru memberikan jawaban dengan kalimat “akan melakukan pendekatan yang humanis”.
Menurut dia, jawaban tersebar merupakan jawaban seseorang ketika dirinya belum mengerti dan belum mengetahui apa yang harus dilakukan dengan posisinya sekarang.
“Jawaban ngeles ala-ala politisi lah. Kata-kata ‘humanis’ itu sebetulnya malah menjadi angin segar bagi para mafia tanah yang notabene jauh lebih paham dari AHY bagaimana memainkan norma-norma hukum pertanahan yang ada di Indonesia supaya kepentingan mereka terwujud.”
AHY saat ini resmi menjabat Menteri ATR/BPN. Presiden Jokowi melantiknya di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024. Dia menggantikan Hadi Tjahjono yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, menggantikan Mahfud Md yang mundur pada 31 Januari 2024.
Di hari pertama menjabat, AHY menyatakan ingin menghadirkan ATR yang humanis. “Yang benar-benar menyentuh masyarakat,” kata AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Rabu sore, 21 Februari 2024.(BT-Kmp)
