Pasca viralnya Chatingan PJ Sekda Maluku Utara Abubakar Abdulah di WAG IKA PMII MALUKU UTARA, Foto Tulisan warna hijau “SEKDA TITIPAN OLIGARKI, PENGHIANAT DEMOKRASI, TANGKAP DAN ADILI PJ SEKDA” pun jadi santapan dan wacana nitizen melalui beberapa platform media sosial. Sekda dinilai sebagai titipan taipan dan Oligarki yang penuh berani mengkampanye Paslon No. Urut 4 Serly-Sarbin ke grup dan komunitas media lainnya.
JScom, JAKARTA – Komunitas Peduli Demokrasi Indonesia yang menamakan dirinya Tranparansi Pemilihan Umum (TransPEMILU) dikabarkan telah menyiapkan bukti dan fakta, serta narasi dugaan keterlibatan PJ Sekda Maluku Utara dalam Politik Praktis. Menurut rencana, Selasa besok (26/11), Transpemilu melaporkan pelanggaran pilkada dan pelanggaran ASN kepada Bawaslu RI dan Badsan Kepegawaian Negara (BKN).
“Sampai malam ini, Alhamdulillah, Kawan-kawan telah menyiapkan bukti dan narasi fakta yang akan kami laporkan ke BAWASLU RI besok. Kami sangat yakin, dengan fakta dan bukti yang ada, oknum PJ Sekda Malut akan terbukti melanggar ketentuan larangan kampanye, dan melanggar undang-undang ASN,” jelas Muhammad Akbar, Ketua Transpemilu kepada www.jurnalswara.com.
Transpemilu juga melaporkan PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin A. Kadir. Sebab Pj Gubernur dan PJ Sekretaris Daerah selama ini diduga terpantau memberikan peluang dan dukungan kepada paslon tertentu. “Kami punya bukti itu,” tegas Muhammad Akbar.
Banyaknya indikasi kepeberpihakan ASN dan Pejabat Maluku Utara di Pilkada ini, menurut Akbar ibarat Rahasia Umum. Selama ini kita belum memegang bukti-bukti yang cukup. “Insya Allah kami segera memasukan laporan dan sejumlah bukti kepeda Bawaslu RI. Kami sangat berkeyakinan, foto paslon yang dibagikan oleh Pj Sekda Abubakar Abdullah ke grup whatsapp IKA PMII itu adalah pintu masuk membongkar keberpihakan ASN dan Pejabat Maluku Utara di Pilkada kali ini” jelas Muhammad Akbar kepada www.jurnalswara di kantor Bawaslu Ri, Senin (25/11).
Tidak netralnya oknum pejabat ini sudah disinyalkan oleh Anggota DPD RI, Hasbi Yusup kepada media sejak awal November 2024 lalu. Diantaranya dugaan PJ Gubernur Malut dan Sekda yang cenderung “bermain” memenangkan Paslon Sherly-Sarbin di Pilkada 2024 ini.
Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasbi Yusuf, juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) agar tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2024.
Permintaan ini disampaikan senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara itu, menyusul adanya sinyalemen keperpihakan penjabat gubernur dan sekretaris daerah kepada salah satu pasangan calon yang berhembus kuat di tengah masyarakat belakangan ini.
“Saya mendapat laporan banyak sekali, bahwa penjabat gubernur, sekprov dan jajarannya diduga berpihak kepada salah satu paslon tertentu. Karena itu, saya ingatkan kepada mereka agar tetap netral,” tegas Hasbi Yusuf kepada Porostimur.com di Ternate, Minggu (3/11/2024).(red)
