Kepolisian Resort Kepulauan Sula kini tengah bersiap membuka lembaran baru—atau justru menguji kembali dokumen-dokumen usang yang sempat tenggelam di balik Surat Penghentian Penyelidikan (SP2LID). Meski begitu, untuk membuka kembali proses hukum, penyidik akan meneliti laporan jurnalswara.com yang diajukan pada 28 Oktober 2026 lalu.
JScom | KEPULAUAN SULA – Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres, SH, SIK, melalui Kasat Reskrim IPTU Gustafi F Tabarani, tidak menutup mata atas laporan Jurnalswara. Dengan nada tenang namun tegas, IPTU Gustafi mengakui bahwa pihaknya sedang membedah lembar demi lembar dokumen kasus dugaan korupsi anggaran pengawasan yang sempat mandek.
“Saya sudah membaca surat laporannya, dan bersama penyidik akan mengkaji, meneliti, mencocokkan data dan bukti tambahan yang disampaikan. Nanti kita akan putuskan akan membuka kembali proses hukum, atau tidak melanjutkan perkara yang sudah di-SP2LID tersebut,” tutur IPTU Gustafi saat ditemui di ruang kerjanya.
Bagi publik Sula, pernyataan ini menjadi ujian kredibilitas. Di satu sisi, ada harapan besar agar hukum tidak tumpul ke atas. Di sisi lain, bayang-bayang SP2LID yang lalu masih menyisakan skeptisisme. Namun, sang Kasat Reskrim memastikan bahwa penanganan kali ini akan berjalan transparan sesuai koridor perundang-undangan.
Jika ditarik ke belakang, pusaran masalah ini berpijak pada tahun anggaran 2022. Berdasarkan data dari Financial Management Information System (FMIS) Kabupaten Kepulauan Sula, pos Belanja Penyelenggaraan Pengawasan Internal-Pengawasan Desa tercatat fantastis: Rp1.137.736.028,00 dan diklaim terserap habis 100 persen.
Pada 25 November 2022, Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang (SPP TU) digelontorkan oleh Bendahara Pengeluaran dengan angka jumbo mencapai Rp1.092.736.028,00. Dari sana, alur cerita mulai kehilangan logika hukum:
- Rp460.045.000,00 diklaim terserap untuk Pemeriksaan Investigasi yang disebut berlangsung dari Juni hingga Desember 2022—meski belakangan terendus sarat ketidaksesuaian.
- Rp632.691.028,00 sisanya dialokasikan untuk Pengawasan dan Pemeriksaan Dana Desa (DD) serta ADD TA 2022 yang seharusnya dikerjakan pada 2022, namun baru terealisasi pada Juni hingga Agustus 2023, katanya.
Celakanya, di tengah klaim penyerapan anggaran tersebut, BPK RI dalam audit kepatuhannya menemukan fakta telak: tidak ada LHP pengawasan Inspektorat di 78 desa sepanjang tahun 2022. Selisih angka fiktif ini bahkan mencapai Rp963.345.000,00.
Karut-marut anggaran ini bukan tanpa gesekan di tingkat internal. Ketika tampuk pimpinan Inspektorat berganti dari Pelaksana Tugas Kamarudin Mahdi kepada Sitti Mutiara Neovita, silang pendapat langsung pecah. Regulasi jelas melarang penggunaan anggaran pengawasan 2022 untuk tahun berikutnya, namun Kamarudin—yang saat itu tak lagi menjabat—diduga tetap bersikukuh mengatur skenario melalui lingkaran setianya.
Akibat penolakan tersebut, badai mutasi menghantam 11 orang ASN dari Inspektorat. Nama Bupati Kepulauan Sula hingga mantan Inspektur Kamarudin Mahdi pun santer disebut-sebut dalam percakapan grup WhatsApp, di mana kekuasaan diduga digunakan untuk menekan pegawai yang enggan melaksanakan perintah di luar aturan.
Laporan yang diajukan ke SPKT Polres Kepulauan Sula mendesak aparat untuk memanggil FR, Bendahara Pengeluaran Inspektorat periode Juli 2022 hingga Oktober 2023, sebagai kunci pengurai aliran dana. Tak hanya itu, pemeriksaan terhadap kepala daerah (Bupati Kepulauan Sula) dan pihak-pihak terkait juga dituntut demi menyingkap tabir gelap yang menyelimuti kasus ini.
Selain itu, merujuk pada rekomendasi BPK tentang pegembalian “kelebihan Bayar” senilai kurang lebih 313 juta rupiah, pelaksanaanya dinilai telah keluar dari jalur administratif (Tuntutan Ganti Rugi/TGR 60 hari), melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi: adanya perbuatan melawan hukum, niat jahat (mens rea), serta kerugian nyata keuangan negara.
Pertanyaan lainnya, usai pencairan anggaran pengawasan, siapakah yang menguasai uang kegiatan dimaksud hingga berganti bulan dan tahun. Seperti inikah perlakuan para APIP Inspektorat yang seharusnya menjadi garda pailing depan mencegah dan memberantas korupsi? (RIs-JScom)
