Beranda Daerah Tim Seleksi Anggota KPUD Harus Tutup Pintu Untuk Pelanggar Etika, Begini Pesan “Loa-loa” Praktisi Hukum

Tim Seleksi Anggota KPUD Harus Tutup Pintu Untuk Pelanggar Etika, Begini Pesan “Loa-loa” Praktisi Hukum

7 Maret 20247 Maret 2024

JScom, KEPULAUAN SULA – Harapan Kelima komisoner KPUD Kepulauan Sula yang kembali mengikuti Seleksi Anggota KPUD Periode 2024 – 2029 mulai menuai apresiasi, terkait pernah dijatuhi Sanksi Etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Kelima komisioner ini terbukti melakukan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilihan Umum (PEPP).

Praktisi Hukum Kuswandi Buamona, SH secara tegas menyampaikan pesan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPUD untuk tidak meloloskan komisioner KPUD aktif saat ini yang mengikuti seleksi.

“Pasalnya, kelima komisioner tersebut pernah dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP RI karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, tepatnya pada Pilkada Serentak 2020 lalu. Mereka telah terbukti melakukan pelanggaran yang fatal,” tegas Kuswandi kepada wartawan, Rabu (6/3).

Bacaan Sahabat JS Sisi Gedung RS Pratama Dofa Ambruk, Lantai Amblas : Benarkah Ikan Busuk Dimulai Dari Kepalanya?

Dia menyebut, dalam sidang DKPP RI memutuskan dan menyatakan ketua dan keempat anggota KPU Kepulauan Sula terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik. Kuswandi menyebut putusan yang dibacakan Ketua DKPPRI, Dr. Muhammad, DKPP memutuskan serta mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian dengan menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada kelima anggota komisioner tersebut yakni, Yuni Yunengsih Ayuba, Ramli K Yakub, Ifan Sulabesi Buamona, Samsul Bahri Teapon dan Hamida Umalekhoa dalam perkara nomor 32-PKE-DKPP/I/2021.

Bacaan Sahabat JS Bahlil Adu Media Tempo ke Dewan Pers, Faisal Basri: Padahal Belum Dibuka Semua

“Tidak hanya itu, lima anggota KPU Kepsul juga dijatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Yuni Yunengsih Ayuba beserta keempat anggota KPU Kepulauan Sula lainnya dalam perkara nomor 70-PKE-DKPP/II/2021,” tambah Kuswandi.

Putusan sanksi DKPP tersebut sudah memberi sinyal bahwa kelima anggota KPU Kepulauan Sula ini sudah tidak layak untuk dipilih kembali menjadi penyelenggara Pemilu, sebab pelanggaran yang mereka lakukan itu terbukti dan bahkan diberi sanksi peringatan keras oleh DKPP RI.

Bacaan Sahabat JS Pepesan Kosong Rp. 6 Miliar Tapal Batas Desa Sula, Wakil Bupati dan Kabag Pemerintahan Gemar Sebar HOAKS

“Harusnya timsel melihat itu sebagai sebuah catatan untuk tidak meloloskan mereka, karena dalam tahapan seleksi diminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap profil dan rekam jejak calon KPU,” ujar Kuswandi kepada Malutpos.id.

Karenanya, Kuswandi menegaskan kepada Tim Seleksi KPUD agar memperhatikan jejak rekam peserta calon anggota KPUD. Tahapan seleksi berupa Masukan dan Tanggapan Publik terhadap performance Calon Anggota harus dibuka seluas-luasnya, sehingga Anggota KPUD Terpilih nantinya terbebas dari jejeak rakam para Pelanggar Etika Penyelenggara Pemilu (PEP). (SEK-MID)