PJ. Sekda Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah akhirnya terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas ASN di Pilkada 2024. Unggahan Foto Pslon No. Urut 4 di Grup Whatsapp IKA-PMII Maluku Utara oleh Pj Sekda sempat viral, lantaran jabatan Sekda selaku Pembina Kepegawaian Daerah justeru masuk ke wilayah “haram” bagi ASN. Bawaslu Malut berencana merekomendasikan “Pelanggar Undang-undang” dimaksud kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
JScom, JAKARTA – Komunitas Pemerhati Pemilu, Transpemilu, memberi apresiasi kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Maluku Utara atas keputusannya yang memastikan PJ. Sekda Abubakar Abdullah melanggar Undang-Undang Lain, Undang-Undang ASN. Dugaan “permainan kotor” oleh Oknum-oknum ASN di Maluku Utara sebetulnya cukup banyak jika ditelusuri lebih detail.
Demikian Ketua Transpemilu Muhammad Akbar, usai mendengar dan menyaksikan video konperensi pers Bawaslu melalui salah satu akun media berita di platform media sosial. “Maki Merasa senang dan memberi apresiasi kepada Bawaslu Maluku Utara atas penanganan dugaan keterlibatan ASN, yang dalam hal ini Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Utara,” ujar Akbar kepada www.jurnalswara.com, Selasa (3/12).
Divisi Penanganan nPengaduan dan Data Bawaslu Malut, Sumitro Muhammadiyah kepada media menjelaskan pejabat Sekretaris Daerah Abubakar Abdullah terbukti langgar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Bawaslu Malut segera merekomendasikan pelanggaran ini kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,” tegas Sumitro.
Ceritanya, mendekati hari pencoblosan Pilkada 2024, beredar pesan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, di WhatsApp Grup (WAG) IKA PMII Maluku Utara. Abubakar mengirim pesan foto pasangan calon nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe.
Percakapan WAG itu tersebar luas pada Minggu, 24 November 2024. Pesan foto atas nama kontak AKA ABDULLAH itu mendapat empat reaksi dari kontak yang ada di dalam grup tersebut.
“Menangkan. Oba Selatan menang telak,” begitu tanggapan salah satu kontak dalam grup tersebut.
Abubakar saat dikonfirmasi media mengaku pesan tersebut salah kirim. “Iya saya salah kirim itu, tapi saya langsung hapus,” singkatnya.
Meski begitu, Abubakar menyebut jika dirinya sama sekali tidak mengintervensi pilkada. Apalagi, baginya ini adalah masa tenang.
“Sampai sekarang saya masih menjaga posisi, apalagi ini masa-masa tenang. Itu saya teruskan saja,” katanya.
Pernyataan SALAH KIRIM Abubakar ternyata tidak sesuai fakta. Dalam chat grup tersebut, terlihat Abubakar bukan meneruskan pesan, melainkan ia sendiri yang mengunggahnya pada pukul 23.35 WIT dan direspons kontak lain pukul 23.39 WIT.
Diketahui, tidak netralnya oknum pejabat di Maluku Utara sudah disinyalkan oleh Anggota DPD RI, Hasbi Yusup kepada media sejak awal November 2024 lalu. Diantaranya dugaan PJ Gubernur Malut dan Sekda yang cenderung “bermain” memenangkan Paslon Sherly-Sarbin di Pilkada 2024 ini.
Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasbi Yusuf, juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) agar tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2024.
Permintaan ini disampaikan senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara itu, menyusul adanya sinyalemen keperpihakan penjabat gubernur dan sekretaris daerah kepada salah satu pasangan calon yang berhembus kuat di tengah masyarakat belakangan ini.
“Saya mendapat laporan banyak sekali, bahwa penjabat gubernur, sekprov dan jajarannya diduga berpihak kepada salah satu paslon tertentu. Karena itu, saya ingatkan kepada mereka agar tetap netral,” tegas Hasbi Yusuf kepada Porostimur.com di Ternate, Minggu (3/11/2024).(red)
