Transparansi Pemilihan Umum (TransPEMILU) memberi apresiasi kepada Sekretaris Daerah Kepulauan Sula Muhlis Soamole yang secara tegas mengimplementasikan Surat Edaran Bupati tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pilkada 2024. TransPEMILU juga menantang Sekda Sula untuk memeriksa atau meminta keterangan dua oknum pejabatnya yang diduga terlibat rapat sebagaimana relkaman yang terlanjur viral melalui medsos. Siap terima Tantangan?
JScom, JAKARTA – Surat Edaran Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsih Mus tentang Netralitas ASN di Pilkada Bupati kepulauan Sula dan Pilgub Malut 2024 sudah diteken. Demikian keterangan resmi Sekda Muhlis Soamole yang dihimpun dari beberapa media cetak dan media online, hari ini, Jumat (9/8).
Pasca Video/Rekaman Viral tentang Rapat Oknum Pejabat dan Kepala Desa, TransPEMILU gencar mengumpulkan sejumlah data dan bukti yang mengarah kepada bocornya data KPUD Kepulauan Sula. Selain itu, Ketua TransPEMILU Muhammad Akbar juga memberi apresiasi kepada Sekda Kepulauan Sula soal sikap tegas netralitas ASN di tahun politik.
“Kami sangat mengparesiasi sikap pemerintah daerah. Dan alangkah bahagianya kami, juga pihak yang dirugikan dalam rekaman itu, jika Pak Sekda juga secara elegan dan aktif mengungkap peran Oknum Pejabat Pemda yang diduga terlibat dalam rapat yang rekamannya sempat viral itu,” tantang Muhammad Akbar.
Aktifnya Sekretaris Daerah dalam proses dugaan Rekaman Rapat ini, menurut Muhammad Akbar, sangat membantu pihak berwenang lain, Bawaslu dan Polisi, untuk percepatan proses hukum dan segera menemukan titik terangnya.
“Para Oknum Pejabat ini ‘kan bawahannya Pak Sekda, jadi kami piker ini hal yang mudah bagi pemerintah daerah untuk membuktikan netralitas secara kolektifitas,” tambah Muhammad Akbar.
Selain itu, kata Akbar, dugaan bocornya datya Verifikasi Faktual KPUD Kepulauan Sula akan ditemukan titiknya. Karena dalam rekaman tersebut sangat jelas terdengar bahwa pimpinan rapat membacakan hasil verfak per desa. “Kita berrharap, Pemda kepulauan Sula dan Pak Sekda bisa berperan aktif membuka seterang-terangnya untuk public. Maka, minimal public akan menilai netralitas ASN kepulauan Sula bukan sekadar slogan,” kunci Muhammad Akbar.
Sebagaimana dirilis malutpos,com (https://www.malutpost.com/2024/08/09/sekda-minta-asn-di-kepulauan-sula-tidak-terlibat-politik-praktis/) Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Muhlis Soamole menegaskan kepada seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis.
“Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi ASN di Kepulauan Sula untuk tidak terlibat dalam politik praktis. ASN harus tahu tugas pokok dan fungsinya sebagai sebagai pelayan masyarakat,” kata Muhlis, Jumat (9/8/2024).(red)
