JScom, JAKARTA – Penghitungan dan Rekapitulasi suara Partai Solidaritas Indonesia yang naik fantastis, bikin heran banyak kalangan. Dugaan Penggelembungan pun jadi wacana sinis. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal membawa dugaan penggelembungan suara pada Pemilu 2024, sebagai materi hak angket yang diusulkan di DPR RI.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy alias Rommy menyebutkan, dugaan penggelembungan suara itu ditengarai terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lantaran mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu belakangan.
“PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket,” ujar Rommy dalam keterangan tertulis, Senin (4/3). Rommy juga mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang diduga terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.
“Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil,” tegasnya.
Mengenai laporan kecurangan kepada Bawaslu, Rommy berharap bisa diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Namun secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket.
Rommy mengungkapkan, pihaknya sudah mendengar sejak sebelum Pemilu, bahwa ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan target PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupaten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa.
“Sejak sebelum Pemilu saya mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat,” tandas Rommy, lewat keterangan resminya, di Jakarta, Senin (4/3). Praktik itu dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring Ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar.
“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivis, yang diberi pembiayaan langsung oleh aparat, sebelum Pemilu. Tapi sepertinya tak berjalan mulus, sehingga perolehan berdasarkan quick count jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),” urai Rommy.
Dia juga mengatakan, akurasi quick count menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka quick count lebih dari 3 persen.
Maka, jika sebuah partai mendapat quick count 3 persen, dalam riil count dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya, bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen. Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, quick count PSI tertinggi kurang dari 2,95 persen.
Belakangan, usai pencoblosan, Rommy mendapat informasi ada upaya meloloskan PSI ke parlemen dengan 2 modus, yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai itu, dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai itu.
“Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir beberapa surveyor, seperti Prof Burhanuddin Muhtadi dan Yunarto Wijaya,” katanya.
Lebih lanjut Rommy menyebut kenaikan suara PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Burhanuddin Muhtadi, terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trendline. Bahkan ada yang input Sirekap dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19.000 suara, yang berarti 173 suara per TPS.
Ia menjelaskan, jika partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen.
“Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal, mengingat PSI partai baru tanpa infrastruktur mengakar, dan kebanyakan Caleg RI-nya minim sosialisasi ke pemilih,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rommy mengatakan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.
Penggelembungan suara PSI diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI.
“(Ini) jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu lainnya,” tandasnya.
