Kebijakan Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula yang melarang penyelenggaraan pesta rakyat atau ronggeng pada malam hari memicu diskursus hangat di tengah masyarakat. Tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor: B/185/XI/YAN.2.1/2026 tertanggal 16 November 2026, aturan tersebut mendapat apresiasi dari sebagian warga yang mendambakan ketenangan, namun di sisi lain menuai kritik tajam karena dinilai berdampak luas pada aspek sosial, budaya, hingga hukum.
JScom | KEPULAUAN SULA — Salah satu suara kritis datang dari pemerhati dan pengamat sosial Kepulauan Sula, Munir Banapon. Mantan Ketua HPMS dan Sekjen PP HPMS ini mendesak Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Handres, S.H., S.I.K., untuk meninjau ulang, merevisi, bahkan mencabut surat pemberitahuan tersebut—terutama terkait klausul ancaman pemrosesan hukum bagi tuan rumah maupun penanggung jawab acara.
“Kami mengapresiasi niat Polres Kepulauan Sula dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Namun, pelarangan menyeluruh terhadap ruang ekspresi hiburan dan budaya warga merupakan langkah mundur yang keliru secara logika hukum, sosiologis, maupun tata kelola keamanan publik,” ujar Munir dalam keterangannya.
Dalam bedah kebijakannya, Munir memaparkan lima catatan kritis dan edukatif mengenai dampak pelarangan pesta malam terhadap tatanan masyarakat Sula:
1. Menolak Stigma dan Kesesatan Berpikir (Logical Fallacy)
Munir menilai, mengaitkan secara mutlak antara pesta ronggeng malam hari dengan tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, maupun penikaman adalah bentuk generalisasi yang keliru (logical fallacy). Fakta di lapangan menunjukkan puluhan hajatan pernikahan maupun syukuran warga yang diiringi ronggeng justru berlangsung aman, damai, dan penuh kekeluargaan.
Menurutnya, kericuhan yang kerap terjadi di beberapa titik bukan dipicu oleh musik atau tariannya, melainkan oleh perilaku segelintir oknum di bawah pengaruh minuman keras (miras) serta lemahnya pengawasan. “Menghukum seluruh masyarakat dengan mencabut izin keramaian akibat ulah segelintir oknum adalah bentuk ketidakadilan,” tegas pria yang juga menjabat Ketua DPC Partai Bulan Bintang ini.
2. Akar Masalah Ada pada Peredaran Miras, Bukan Jam Pesta
Pelarangan pesta malam dinilai sebagai jalan pintas yang justru mengaburkan akar persoalan. Munir menekankan bahwa pemicu utama keributan di keramaian malam adalah peredaran miras ilegal dan kepemilikan senjata tajam.
“Melarang pesta ronggeng malam hari tanpa memberantas tuntas mata rantai distribusi miras hingga ke akarnya hanyalah memindahkan potensi masalah ke ruang-ruang lain yang lebih sulit terpantau,” jelasnya. Tugas utama penegak hukum, lanjut Munir, adalah menindak tegas pelaku kriminal dan memutus peredaran miras, bukan mematikan aktivitas sosial warga demi menghindari tugas pengamanan.
3. Ruang Silaturahmi dan Realitas Waktu Kerja Warga
Bagi masyarakat Kepulauan Sula, pesta ronggeng bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari tradisi sosial untuk merawat silaturahmi, merayakan pernikahan, dan menguatkan gotong royong antarwarga desa.
Opsi mengalihkan seluruh kegiatan pesta ke siang hari dinilai kurang relevan dengan realitas sosiologis masyarakat Sula yang mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pekerja harian. Pada pagi hingga sore hari, warga disibukkan dengan kewajiban ekonomi. Malam hari menjadi satu-satunya ruang waktu luang bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersosialisasi.
4. Ancaman bagi Rantai Ekonomi Mikro Desa
Dampak pelarangan ini juga merembet langsung ke dapur masyarakat kecil. Pesta rakyat di desa-desa selama ini menjadi penggerak roda ekonomi mikro di tingkat akar rumput.
Kebijakan sepihak tersebut berpotensi melumpuhkan mata pencaharian para pelaku usaha penyewaan alat musik (sound system), musisi lokal, penyedia tenda, hingga pedagang kaki lima yang menggantungkan tambahan penghasilan dari hajatan malam warga.
5. Potensi Kriminalisasi dan Asas Personalitas Hukum
Dari sudut pandang hukum pidana, Munir menyoroti ancaman pemrosesan hukum terhadap tuan rumah apabila tetap menggelar acara malam hari. Ia mengingatkan bahwa tuan rumah adalah warga yang sedang menggelar hajat keluarga, bukan pelaku kejahatan.
“Jika terjadi keributan yang dipicu oleh tamu atau pihak luar di luar kendali tuan rumah, tanggung jawab pidana harus tetap melekat pada individu pelaku tindak pidana sesuai asas personalitas, bukan dibebankan secara kolektif kepada penyelenggara hajatan,” papar Munir.
Solusi Kolaboratif Pengganti Pelarangan
Alih-alih menerapkan larangan total, Munir mendorong Polres Kepulauan Sula mengedepankan pendekatan regulasi ketat berbasis kolaborasi. Beberapa langkah konkret yang ditawarkan meliputi: Pengamanan Swakarsa, Pembatasan Jam Operasional, dan Razia Preventif.
Munir berharap Kapolres Kepulauan Sula membuka ruang dialog bersama Pemerintah Daerah, DPRD, 78 Kepala Desa, tokoh adat, tokoh pemuda, serta pelaku seni. Langkah musyawarah ini dinilai krusial agar kebijakan publik yang lahir tetap menjaga keamanan daerah tanpa mengorbankan hak budaya dan ekonomi masyarakat.(RedJScom)




















