Walikota Ternate Muhammad Taufid Soleman singgung keseharian Gubernur Maluku Utara dan AksiTiktok Sherly Tjoanda. Di forum resmi Rapat Koordinasi Kepala Daerah Se-Maluku Utara, Tauhid lontarkan kritik keras mirip orasi publik, bisa juga seperti penyampaian materi kuliah 4 SKS. Sherly diminta tidak ber-selebrasi tunggal, karena kerja kolektif antar kepala daerah tentu lebih baik.
JScom, TERNATE – Walikota Ternate M. Tauhid Soleman secara terbuka mengritisi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Maluku Utara di Sahid Bela Hotel, Kamis (17/12/2025).
Setidaknya dengan nada “maraju” namun tegas, Tauhid paparkan minimnya kunjungan kerja Gubernur ke pemerintah kabupaten/kota, khususnya ke Pemerintah Kota Ternate.
Gubernur Sherly terecatat miskin kunjungan ke Pemkot Ternate, bahkan belum pernah melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Ternate, meski berdomisili di daerah tersebut.
“Keberhasilan Pemerintah Provinsi itu ditentukan oleh keberhasilan kabupaten/kota. Kita tidak sedang berada dalam konteks stigma atau pencitraan. Kita bekerja semata-mata untuk melayani masyarakat Maluku Utara,” tegas Walikota.
Tauhid juga mengatakan pentingnya membangun legacy bersama, bukan legacy personal. Pembangunan, menurutnya, harus berorientasi pada kerja kolektif antara Gubernur, bupati, dan walikota.
“Legacy itu bukan legacy saya, tapi legacy kita. Kami itu siapa? Kami Gubernur, kami Wali Kota, kami Bupati. Kalau legacy dipahami sebagai legacy pribadi, yang dikejar itu apa? Citra,” tambahnya, sebagaimana dilansir gomrc.id hari ini.
Walikota lantas meminta Gubernur menjadwalkan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, usulan inii disepakati oleh para bupati dan wali kota dalam Rakor.
Koordinasi yang dinilai lemah juga disinggung, terutama karena sejumlah kegiatan Pemerintah Provinsi di Kota Ternate kerap tidak diketahui pemerintah kota. “Kadang saya tahu kegiatan itu justru dari media, dari berita atau TikTok. Padahal koordinasi itu sederhana, tapi paling sulit dilakukan,” ungkapnya.
Walikota juga bercerita, saat ibu Gubernur datang ke Sulamadaha, itu wilayah jabatan Tauhid sebagai walikota. Ketika Gubernur masuk ke kantor lurah, itu bukan wilayah kerja Gubernur. “Ini harus dipahami agar sinergi bisa terbangun dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.
Prinsipnya. koordinasi lintas OPD antara provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat, termasuk program strategis seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Jangan sampai tiba-tiba ada kegiatan di wilayah kami, tapi kepala daerah tidak tahu. Minimal OPD Provinsi berkoordinasi dengan OPD kabupaten/kota,” katanya lagi. (RI-Js)
