BERITAKepulauan SulaMaluku Utara

Pembentukan Kopdes Merah Putih Kabau Pantai Tabrak Aturan, Warga Minta Tinjau Kembali

×

Pembentukan Kopdes Merah Putih Kabau Pantai Tabrak Aturan, Warga Minta Tinjau Kembali

Sebarkan artikel ini
KABAU PANTAI

JScom, KEPULAUAN SULA – Pembentukan  Koperasi Desa Merah Putih (MP) di desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, 14 Mei 2025, diduga tidak sesuai instruksi Menteri Koperasi Desa.

Informasi yang diterima media www.jurnalswara.com, Kamis, (24/5). Adam Teapon, melalui pesan whatsapp ke redaksi mengatakan Koperasi Desa yang dibentuk pemerintah desa Kabau Pantai tidak sesuai Instruksi Menteri Desa No. 1 tahun 2025 terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP).

Bacaan Sahabat JS  Lagi, Gagal Proyek di Era FAM-SAH, Pembangunan Ruas Jalan Waitina Kou 11 Miliar Rupiah Menanti Kepastian Hukum

Menurut Adam Teapon, pembentukan koperasi tidak melibatkan Dinas Perindagkop dan Pendamping Lokal desa.

“Koperasi Desa yang dibentuk pemerintah Desa Kabau Pantai harus melibatkan Kelompok Nelayan, Kelompok tani, Kelompok Profesi, Kelompok Pendidikan dan Toko Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Keterwakilan masyarakat di setiap dusun,” kata Adam.

Bacaan Sahabat JS  Transpemilu Pertanyakan Proses Hukum Dua Pejabat Kepulauan Sula Terkait Video Rekaman, Kapolres Belum Respon

Yang Terjadi di Kabau Pantai, kepala desa membentuk koperasi mirip pemilihan umum, semua masyarakat ramai-ramai datang dan memberikan hak pilih untuk pemilihan Ketua Koperasi.

Hasilnya, ponakan Kepala Desa Murid Umamit, yang bernama Ahmad Umamit terpilih sebagai Ketua Koperasi. “Ini jelas-jelas melanggar Instrusi Menteri Koperasi, karena di dalam surat edaran Menteri tidak boleh ada hubungan keluarga,” demikian Adam Teapon

Bacaan Sahabat JS  Tim Seleksi Anggota KPUD Harus Tutup Pintu Untuk Pelanggar Etika, Begini Pesan “Loa-loa” Praktisi Hukum

Karena menganggap cacat hukum, Adam mewakila sejumlah masyarakat berharap pemerintah, dalah hal ini Dinas Perindagkop meninjau kembali proses pembentukan dan pemilihan pengurus koperasi yang beraroma KKN itu.(JS-ris)