Soal Jabatan ASN, MenPANRB Bantah Hidupkan Dwifungsi ABRI, “Kami akan Bahas Bersama Pak Kapolri dan Panglima TNI”

JScom, JAKARTA – Jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya. Tapi bukan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, demikian MenPANRB Republik Indonesia.

Terkait dengan TNI-Polri, masih selaras dengan PP Nomor 11 Tahun 2017. Dimana TNI ada batasan untuk menempati posisi di jabatan ASN, begitu juga dengan Polri itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan instansi pusat tertentu.

“Cuma sekarang, ASN boleh menempati posisi di TNI Polri, itu yang tak diatur sebelumnya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas.

Azwar menepis adanya anggapan menghidupkan dwifungsi ABRI melalui aturan itu. Bahkan Menteri mengungkit UU TNI yang juga telah mengatur soal pembatasan penempatan prajurit di jabatan ASN.

“Iya nggak ada (dwifungsi ABRI), nanti karena itu akan kita uraikan, ini kan (Rancangan PP) belum selesai. Tetapi yang pasti ini justru menata selaras dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, UU TNI dan Polri karena mereka juga punya UU masing-masing. Jadi TNI sudah jelas di mana yang bisa ditempati di mana yang tidak bisa ditempati,” jelas Azwar.

“Jadi TNI sudah jelas ada di 10 tempat, ya. Di Polri itu di instansi tertentu untuk jabatan tertentu. Ada macam-macam, ya. Kira-kira gitu ya. Di UU TNI kan udah jelas, diatur,” imbuhnya.

Azwar menerangkan, ketentuan soal penempatan ASN di TNI-Polri masih akan dibicarakan lebih lanjut. Dia mengatakan pihaknya akan menggelar rapat bersama Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Inilah karena baru ini sedang disusun. Dalam waktu dekat, kami akan bertemu dengan Pak Kapolri dan Panglima TNI untuk jabatan mana yang memungkinkan ASN bisa di situ. Karena tidak mungkin semua jabatan bisa ditempati ASN,” katanya.(BT)