HUKUMKepulauan SulaMaluku Utara

Dugaan Korupsi Dana BOK Rp1,54 Miliar di 13 Puskesmas | Bupati Perintah Potong Dana Kesehatan?

×

Dugaan Korupsi Dana BOK Rp1,54 Miliar di 13 Puskesmas | Bupati Perintah Potong Dana Kesehatan?

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI by www.jurnalswara.com

Cerita pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahap II tahun 2026 di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara mulai dilirik Aparat Penagak Hukum (APH). Aksi tidak terpuji ini bukanlah barang atau tabiat baru pejabat, melainkan sudah berulang sejak 2022. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah mendukung operasional pelayanan kesehatan masyarakat—khususnya yang bersifat promotif dan preventif—di puskesmas dan jaringannya agar sesuai dengan prioritas kesehatan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Diduga kuat, pemotongan dana ini atas perintah Bupati Kepulauan Sula. Nah.

JScom | KEPUALAUN SULA – Aparat Penegak Hukum (APH) dikabarkan mulai mengarahkan radar penyelidikan pada dugaan praktik pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahap II Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Dinas Kesehatan Kepulauan Sula.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh jurnalswara.com, praktik pemotongan anggaran yang menyasar 13 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ini ditaksir mencapai nilai fantastis, yakni Rp1,54 miliar.

Menurut keterangan sejumlah sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, praktik pemangkasan dana operasional ini diduga kuat bukan merupakan kejadian baru, melainkan pola yang sudah berulang sejak tahun 2022—tepatnya sejak kepemimpinan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, serta saat jabatan Kepala Dinas Kesehatan dipegang oleh Suryati Abdullah.

Bacaan Sahabat JS  Kades Jalan-Jalan Ke LN, DPRD Kepsul Hilang Fungsi Pengawasan, Syafrin : Itu Wewenang Mereka

Secara regulasi, dana BOK disalurkan pemerintah pusat langsung ke rekening masing-masing puskesmas untuk menopang layanan kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun, alur pencairan di lapangan justru diduga dibelokkan melalui skema setoran wajib.

Salah seorang sumber di internal puskesmas mengungkapkan bahwa pada pencairan BOK Tahap II tahun 2026 ini, setiap puskesmas dipatok nominal setoran yang seragam, kecuali satu puskesmas.

“Dorang (mereka) bilang ini perintah. Jadi setelah dana masuk ke rekening PKM, uangnya langsung ditarik dan disetor sesuai jumlah yang dipatok,” ungkap sumber tersebut kepada jurnalswara.com.

Dari total 13 puskesmas di Kepulauan Sula, rincian dugaan setoran tersebut terbagi sebagai berikut:

  • 12 Puskesmas: Masing-masing menyetor sebesar Rp120 juta (Total Rp1,44 miliar).
  • Puskesmas Sanana: Menyetor sebesar Rp100 juta.
  • Total Keseluruhan: Rp1.540.000.000,-

Kesaksian lain datang dari mantan staf bagian keuangan Dinas Kesehatan pada era kepemimpinan Kadis Suryati Abdullah. Ia membeberkan bahwa mekanisme pengumpulan dana dilakukan secara sistematis melalui seorang koordinator yang berganti-ganti setiap tahunnya. Terkadang peran pengumpul dipegang langsung oleh Kepala Dinas, orang kepercayaan di RSUD Sanana, hingga salah satu Kepala Puskesmas yang ditunjuk.

Bacaan Sahabat JS  Pegiat Medsos Desak Bawaslu Periksa PJ Bupati Wa Zaharia dan Fifian Terkait Kampanye di Akun Medsos Pemda

Alurnya bermula ketika para bendahara dari 13 puskesmas datang ke Sanana untuk mencairkan anggaran yang telah masuk ke rekening program melalui Bank Maluku-Malut. Begitu dana tunai berada di tangan, para bendahara langsung diarahkan untuk menyetorkan nominal yang telah ditentukan kepada koordinator.

Terkait kemana bermuaranya uang miliaran rupiah tersebut, sumber internal itu menyebutkan bahwa dana mengalir ke pucuk pimpinan dinas dan diduga kuat turut mengalir ke level pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Sula. “Uang disetor ke Kadis, tapi ada juga yang langsung ke Bupati Kepulauan Sula. Kami tahu hal ini karena awal informasi pemotongan dana BOK itu katanya perintah dari Bupati,” tuturnya dengan nada pelan.

Mencuatnya dugaan penyelewengan dana publik ini langsung mendapat atensi dari kepolisian setempat. Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Handres, S.H., S.I.K., saat dikonfirmasi oleh sorotpublik.id pada Senin (26/10/2026), menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera menindaklanjuti informasi tersebut sesuai koridor hukum.

Bacaan Sahabat JS  Ketua DPP Golkar Nusron Wahid Disarankan Hengkang ke PSI, Biar Aman Seperti Ahmad Ali

“Pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tentu tidak dibenarkan karena akan memengaruhi pelayanan di puskesmas,” tegas AKBP Handres. Ia memastikan jajaran Polres Kepulauan Sula akan mengambil langkah-langkah penyelidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Diketahui, sesuai petunjuk teknis (juknis) Kementerian Kesehatan, dana BOK memiliki peruntukan yang sangat spesifik dan ketat, sehingga segala bentuk pemotongan atau pengalihan anggaran di luar ketentuan masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Hingga berita ini tayang, pihak Dinas Kesehatan maupun Bupati Kepulauan Sula belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi serta mengawal transparansi penggunaan anggaran publik.(RI-JScom)