Fenomena cuaca ekstrem El Niño yang dikombinasikan dengan musim kemarau panjang kembali menyulut bencana klasik Indonesia: kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kabut asap pekat tidak hanya mengepung wilayah tengah dan barat Nusantara, tetapi juga mulai menyebar hingga ke negara tetangga, Malaysia. Menanggapi situasi yang memprihatinkan ini, pemerintah mulai mengambil langkah tegas melalui penegakan hukum.
JScom | JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) saat ini tengah memproses hukum 42 kasus karhutla.
Langkah hukum ini berjalan sejajar dengan kepolisian yang sebelumnya telah menangkap 72 tersangka dari 89 kasus serupa di Sumatra dan Kalimantan. Pemerintah menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang bertanggung jawab atas kehancuran lingkungan ini.
Pada Rabu (26/8), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikit peningkatan jumlah titik panas di Kalimantan dibandingkan sehari sebelumnya.
Pemantauan satelit antara pukul 00.00 dan 10.00 WIB mendeteksi 3.533 titik panas di Kalimantan, 142 titik lebih banyak dibandingkan 3.391 titik yang dilaporkan pada Selasa.
Kalimantan menyumbang hampir delapan dari 10, atau sekitar 78 persen, dari 4.508 titik panas yang terdeteksi di seluruh Indonesia selama periode pemantauan tersebut.
Di luar Kalimantan, BMKG mendeteksi 687 titik panas di Sumatra, 194 di Sulawesi, 85 di Jawa, 57 di Papua dan Maluku, serta 33 di Kepulauan Nusa Tenggara.
BMKG mengatakan kondisi atmosfer akan tetap relatif kering dalam sepekan ke depan akibat El Niño kategori sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.
Curah hujan rendah diperkirakan terjadi di sebagian besar Kalimantan dari akhir Agustus hingga pertengahan September, kondisi yang menurut BMKG akan meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap kekeringan dan karhutla.
Kabut asap akibat karhutla juga mengganggu kegiatan belajar mengajar di sejumlah wilayah.
Di Berau, Kalimantan Timur, siswa diminta belajar dari rumah pada 24–26 Agustus setelah kualitas udara memburuk. Pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada pekan yang sama akibat memburuknya kualitas udara.
Di Provinsi Jambi, Sumatra, pembelajaran tatap muka dari PAUD hingga SMA dihentikan sementara mulai Senin seiring semakin pekatnya kabut asap. Sementara di Rokan Hulu, Provinsi Riau, pembelajaran dialihkan menjadi daring pada 26–28 Agustus akibat kabut asap.
Sanksi Bagi Perusahaan yang Lalai
Penindakan tidak berhenti pada jalur pidana. Kemenhut juga melayangkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Keenam perusahaan tersebut—PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat; PT NES di Kalimantan Tengah; serta PT PSR di Kalimantan Timur—dinilai lalai dalam menjaga konsesi mereka hingga memicu kebakaran seluas lebih dari 1.500 hektare.
Akibat kelalaian ini:
- Satu perusahaan dibekukan izin usahanya (PT MPK) karena areal konsesinya mengalami kebakaran hebat yang berulang.
- Lima perusahaan lainnya diwajibkan melakukan perbaikan mendasar, mulai dari melengkapi sarana tanggap darurat (menara pantau, sekat kanal, regu pemadam) hingga memulihkan fungsi hidrologis gambut yang rusak.
Kalimantan Jadi Pusat Titik Panas
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Data pemantauan satelit BMKG mencatat situasi yang kian mengkhawatirkan dengan ditemukannya 4.508 titik panas (hotspot) di seluruh Indonesia.
Wilayah Jumlah Titik Panas Porsi dari Total Nasional Kalimantan 3.533 ~78% Sumatra 687 ~15% Sulawesi 194 ~4% Jawa, Papua, Maluku, & Nusa Tenggara 175 ~3%
BMKG memperingatkan bahwa kondisi atmosfer akan tetap kering akibat El Niño kategori sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Curah hujan yang amat minim diperkirakan berlanjut hingga pertengahan September, membuat Kalimantan sangat rentan terhadap kekeringan ekstrem.
Dampak buruknya langsung dirasakan oleh anak-anak sekolah. Kualitas udara yang memburuk memaksa aktivitas belajar-mengajar tatap muka dihentikan sementara dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (online) di berbagai daerah, seperti Berau, Kalimantan Barat, Jambi, hingga Rokan Hulu.
Instruksi Langsung Presiden Prabowo
Melihat skala bencana yang kian meluas, Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dan menginstruksikan jajarannya untuk memperketat langkah pencegahan. Dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Prabowo menegaskan bahwa karhutla adalah bencana nasional yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menyiapkan strategi jangka pendek dan panjang:
Pengerahan personel: Sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri disiapisagakan untuk membantu edukasi serta penanganan di lapangan.
Infrastruktur air: Memperbanyak pembuatan sumur bor, embung, dan sekat kanal di kawasan gambut untuk membasahi lahan yang rawan terbakar.
Inovasi ekonomi: Mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memanfaatkaan embung dan kanal gambut untuk kegiatan produktif seperti budi daya ikan, sehingga infrastruktur pemadam kebakaran juga memberi nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar.
Pemerintah berjanji akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan penanganan kabut asap menjadi prioritas utama demi keselamatan warga. (timredjscom)
