Isu “Asmara Terlarang” yang diduga melibatkan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mulai meluas hingga ke ruang para legislator propinsi ini. Cerita seputar investigasi media menemukan jejak seseorang di sekitar perumahan elit Puspita Loka, Tangerang Selatan, kini jadi isu di Gedung DPRD Banten, soal pelanggaran etika pejabat dan Sanksi hukum. Alarm tanda bahaya pun mengarah ke Wakil Gubernur, jika terbukti punya wanita simpanan.
BANTEN — Isu dugaan “asmara terlarang” yang menyeret nama Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, kini tidak lagi sekadar rumor di media sosial. Isu ini mulai menggelombang dan masuk ke ranah para legislator di Gedung DPRD Provinsi Banten, memicu sorotan tajam terkait etika dan integritas seorang pejabat publik.
Dari penelusuran media di kantor DPRD Banten, hari ini Senin (31/8/2026), dinamika seputar kabar burung ini terkonfirmasi telah menjadi perbincangan internal di lingkungan dewan.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPRD Banten membenarkan bahwa isu tersebut memang sudah berembus di area kantor dewan, meski status kebenarannya masih perlu dibuktikan oleh pihak yang berwenang. Kekhawatiran pun menyeruak di kalangan pegawai dan legislator, mengingat dampaknya yang bisa memperburuk citra kepemimpinan di Banten jika terbukti memiliki bukti kuat.
Dalam tata kelola pemerintahan, dugaan pelanggaran norma susila oleh pejabat publik membawa konsekuensi serius. Jika seorang wakil kepala daerah terbukti melanggar kode etik, memiliki wanita simpanan, atau menikah kembali tanpa izin istri sah, sanksi tegas menanti—mulai dari sanksi etik, administratif, hingga potensi pemberhentian berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, DPRD Banten memiliki hak pengawasan untuk melayangkan rekomendasi sanksi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Isu ini sendiri merebak berawal dari investigasi media di kawasan perumahan elit Puspita Loka, Tangerang Selatan. Pada Sabtu sore, 15 Agustus 2026, pergerakan sosok yang diduga sang Wagub terpantau di dekat SD Al-Azhar BSD menggunakan mobil GWM Tank berwarna putih gading. Pria berkemeja putih, bertopi, dan bermasker tersebut terlihat terburu-buru masuk ke dalam mobil yang telah disiagakan sopir.
Kejadian serupa terulang pada Minggu, 16 Agustus 2026. Kendaraan yang sama kembali terlihat di perumahan tersebut. Sosok diduga sang pejabat tampak mengemudikan sendiri mobilnya menuju sebuah rumah dua lantai di sudut Jalan T, lalu keluar membawa seorang anak laki-laki. Saat dihampiri wartawan untuk dimintai konfirmasi, ia enggan merespons salam dan langsung tancap gas meninggalkan lokasi tanpa sempat mengunci pagar.
Teranyar, penelusuran pada Ahad, 30 Agustus 2026, menemukan indikasi bahwa subjek kini mulai berganti-ganti jenis kendaraan saat berkunjung ke lokasi. “Orang itu berganti-ganti mobil kalau datang ke sini,” ujar ibu muda di komplek, sambil mengatakan tidak mengenal pria yang kerap datang ke rumah tersebut.
Bersamaan dengan itu, mekanisme pengawasan di pos jaga komplek perumahan mewah tersebut juga dilaporkan mendadak jauh lebih ketat dari biasanya. Wartawan media ini sempat dimintai kartu identitas dan menyebut tujuan kedatangan di perumahan tersebut.
Sebelumnya, Achmad Dimyati Natakusumah pernah membantah keras isu yang mengarah pada kehidupan pribadinya tersebut. Ia berkali-kali menyebut bahwa keberadaannya di sana adalah untuk mengunjungi saudara, atau bahkan mengaitkan aktivitas di lokasi elit tersebut dengan urusan ajudan pribadinya yang memang warga Tangerang Selatan.
“Nggak tahu ya, itu bukan saya. Oh, itu saudara saya, saudara saya daerah sana,” ujarnya santai sebelum berlalu saat ditemui di sela-sela Upacara Peringatan HUT Proklamasi RI 17 Agustus lalu.
Siapa pemilik rumah itu? “Saya tidak tahu, ajudan saya (mungkin). Ajudan saya orang sana (Tangerang Selatan),” demikian Wagub seraya mengarahkan kepemilikan atau aktivitas di lokasi tersebut kepada staf pengawal pribadinya.
Hingga kini, media ini belum berhasil mengkonfirmasi pimpinan DPRD Banten untuk memberikan pernyataan resmi mengenai langkah klarifikasi yang akan diambil terkait “aktifitas pejabat di Puspita Loka tersebut. (Tim JScom / RI)
