Penulis : Pengajar STAI BABUSSALAM SULA
Peristiwa pasien yang diangkut menggunakan gerobak di ujung Pulau Mangoli sebagaimana diliput media online Jurnalswara dengan judul “Ironi Pasien Gerobak di Ujung Mangoli: Sula Bahagia Sebatas Slogan” bukan sekadar potret kemiskinan fasilitas kesehatan, melainkan refleksi atas kegagalan paradigma pembangunan daerah dalam membaca kebutuhan riil masyarakat. Di tengah momentum 23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa ini menjadi simbol paling telanjang tentang jurang antara narasi pembangunan dan realitas sosial masyarakat di lapangan. ( jurnalswara.com ).
Secara akademik, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat diukur hanya melalui indikator administratif, pertumbuhan fisik perkotaan, atau laporan serapan anggaran. Pembangunan harus diukur dari kapasitas negara menghadirkan pelayanan dasar yang adil, merata, dan manusiawi bagi seluruh masyarakat. Ketika seorang pasien masih harus diangkut menggunakan gerobak untuk mendapatkan layanan kesehatan, maka sesungguhnya negara sedang mengalami krisis kehadiran di ruang-ruang pinggiran.
Gerobak pasien adalah metafora sosial tentang keterlambatan pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Sula. Ia menandakan bahwa orientasi pembangunan selama ini cenderung lebih berpusat pada pendekatan simbolik dan seremonial ketimbang pembangunan berbasis kebutuhan dasar masyarakat. Akibatnya, ketimpangan pelayanan antara pusat kota dan wilayah terpencil terus melebar tanpa penyelesaian struktural yang serius.
Dalam perspektif teori pembangunan manusia, kesehatan merupakan indikator fundamental dalam menentukan kualitas kemajuan suatu daerah. Artinya, pembangunan kehilangan legitimasi moralnya ketika masyarakat di wilayah terpencil masih kesulitan memperoleh akses kesehatan yang layak. Sebab hakikat pemekaran daerah bukan hanya memperpendek rentang birokrasi kekuasaan, tetapi mempercepat distribusi pelayanan publik kepada rakyat.
Ironinya, di usia ke-23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula, gerobak pasien justru tampil sebagai “hadiah istimewa” bagi masyarakat. Sebuah ironi politik pembangunan yang sangat menyakitkan. Di satu sisi, pemerintah terus memproduksi slogan optimisme pembangunan, namun di sisi lain masyarakat masih berhadapan dengan realitas keterisolasian pelayanan dasar. Kondisi ini memperlihatkan adanya disorientasi kebijakan publik, di mana pencitraan lebih dominan dibanding penyelesaian problem substantif masyarakat.
Lebih jauh, fenomena ini juga menunjukkan adanya krisis sensitivitas sosial dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sebab dalam negara demokrasi modern, penderitaan rakyat seharusnya menjadi alarm etik bagi penguasa untuk melakukan evaluasi total terhadap arah pembangunan. Ketika tragedi kemanusiaan seperti ini terus berulang dan dianggap biasa, maka sesungguhnya birokrasi sedang mengalami normalisasi ketidakadilan sosial.
Kabupaten Kepulauan Sula sebagai daerah kepulauan semestinya memiliki desain pembangunan berbasis geografis. Infrastruktur jalan desa, ambulans laut, transportasi kesehatan antarwilayah, distribusi tenaga medis, dan penguatan fasilitas puskesmas seharusnya menjadi prioritas utama kebijakan daerah. Tanpa keberpihakan serius pada sektor pelayanan dasar, maka pembangunan hanya akan melahirkan pertumbuhan statistik tanpa kesejahteraan substantif.
Momentum 23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula seharusnya tidak lagi dipahami sebatas seremoni tahunan, melainkan ruang refleksi kritis terhadap arah masa depan daerah. Sebab sejarah tidak akan mencatat seberapa megah panggung perayaan dibangun, tetapi sejarah akan mengingat bahwa di usia ke-23 tahun daerah ini, masih ada rakyat yang harus diangkut menggunakan gerobak demi mendapatkan pelayanan kesehatan.
Penulis: Akademisi STAI Babussalam Sula Maluku Utara
