Usai Gubernur Malut menyatakan kesediaan memastikan pembangunan Gedung RS Pratama Dofa, giliran kementerian kesehatan akan melakukan monitoring langsung penggunaan DAK Kesehatan 2023 dan 2024 Kabupaten Kepulauan Sula, yang katanya sudah rampung 100 persen. Mungkinkah kepedulian gubernur dan Kementerian Kesehatan, RS Pratama Dofa segera buka pelayanan kesehatan?
JScom, JAKARTA – Kementerian Kesehatan RI akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) realisasi DAK 2023 dan DAK 2024 secara faktual di Kabupaten Kepulauan Sula. Pasalnya laporan pelaksanaan dikabarkan tidak berbanding fakta.
“Ya kalau seperti begini ceritanya, sebagaimana pemberitaan media, tentu kami akan turun cek ke lapangan. Memang dalam laporan secara administratif tidak masalah, realisasi keuangan juga tertanggung jawab,” ujar seorang staf kementerian yang perna tergabung dalam Tim Monitoring dan Evaluasi DAK Non-Fisik Kementerian Kesehan RI, pagi tadi, Selasa (25/3).
Kepada www.jurnal.swara.com, Staf Kementerian yang tak ingin namanya ditulis ini mengaku banyak kejadian seputar pengelolaan DAK di Kabupaten Kota. “Realisasi keuangan 100 persen, tapi realisasi fisik di lapangan sangat tidak sebanding,”ujar staf yang baru pulang Monev dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini.
Menurutnya, meski pengelolaan DAK adalah wewenang kepala daerah, tapi Kementerian Kesehatan akan pro-aktif melakukan pendampingan jika ditemukan permasalahan di lapangan. “Bingung liat foto dan video ini. Berarti kondisi bangunan Gedung RS Pratama Dofa tidak seperti yang dilaporkan ke kementerian dong,” ujarnya tersenyum kepada www.jurnalswara.com di gedung Sujudi Kemenkes RI.
Selain DAK 2023, pihak kementerian Kesehatan juga membukan pelaksanaan dan realisasi DAK Kesehatan 2024 di Kepulauan Sula. Informasi yang diperoleh bahwa pelaksanaan DAK Fisik 2024 sudah “necis”100 persen. Padahal faktanya sejumlah Pembangunan Puskesmas di Kepulauan Sula belum selesai dibangun hingga memasuki bulan April 2025. Harusnya proyek DAK 2024 itu selesai pada tahun 2024. Bukan menggantung hingga pertengahan tahun 2025.
Seperti diketahui, empat Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas di Kabupaten kepulauan Sula terancam Tambal Sulam Anggaran. Pasalnya, hingga waktu pelaksanaan kontrak selesai, bahkan sudah memasuki bulan ke-empat tahun 2025, empat bangunan baru puskesmas yang tersebar di Sanana, Fuata, Wai Ipa dan Kabau ini belumlah “necis”. Salah satu penyebabnya, proyek diberikan kepada penyedia jasa yang diduga melampaui sisa kemampuan paket (SKP) sebagaimana syarat Undang-undang.
Sementara kondisi RS Pratama Dofa yang dibangun melalui dukungan anggaran DAK 2024 hingga saat ini memperihatinkan. Proyek pembangunan Gedung RS Pratama Dofa selesai 100 persen pada 14 Desember 2023 yang ditandai dengan berupa bukti Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO nomor 073/BAPHO/DINKES-KS/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 antara perusahaan kontraktor kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.
Pekerjaan proyek Gedung senilai lebih dari 43 Miliar Rupiah pun telah dibayar lunas dengan Nomor SP2D 8859/SP2D-LS/KS/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 oleh pemerintah daerah Kepulauan Sula, melalui Dinas Keuangan setempat.
Sebelum renvana Monev Kementerian Kesehatan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dikabarkan segera meninjau Pembangunan Gedung RS Pratama Dofa. Kunjungan Gubernur ke Kepulauan Sula pada minggu terakhir Maret ini, salah satu agendanya memastikan penyerapan anggaran DAK Fisik Kesehatan Tahun 2023 senilai Rp, 72 miliar rupiah, terutama realisasi pembangunan Gedung dan pengadaan alat kesehatan RS Pratama DOFA.
Gubernur Sherly akan memastikan sinkronisasi pelaksanaan lapangan dengan hasil monitoring dan evaluasi DAK 2023 oleh tim Kementerian Kesehatan dan laporan pelaksanaan dari pihak Pemerintah Daerah Kepulauan Sula. Gubernur Sherly harus memastikan hal tersebut, karena selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, dimana anggaran DAK merupakan support anggaran langsung dari pemerintah pusat (APBN, red).(JS-gh)
