JScom | TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat merespons darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pulau Taliabu. Menyusul penetapan status tanggap darurat, Pemprov Maluku Utara dijadwalkan segera menurunkan logistik bantuan kemanusiaan serta tambahan personel pada Rabu (14/10) mendatang.
Laporan resmi penanganan darurat mencatat luas kawasan hutan dan perkebunan yang dilalap si jago merah telah meluas hingga mencapai 135,5 hektare.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan V (Sula – Taliabu), Yusran Pauwah, menegaskan bahwa penanganan cepat terhadap Karhutla ini merupakan sebuah keharusan mendesak, mengingat dampaknya yang telah meluluhlantakkan lebih dari 100 hektar kebun produktif warga.
“Alhamdulillah, konfirmasi terakhir kami dengan Pemerintah Provinsi, pada Rabu pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan mengirimkan logistik bantuan kemanusiaan dan petugas,” ujar Yusran kepada awak media, Sabtu (10/10).
Menurut Yusran, pengiriman bantuan tersebut didasarkan atas surat dan permintaan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Ia berharap pasokan logistik ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi harian ratusan petugas dan relawan yang hingga kini masih berjibaku di garis depan pemadaman.
Amukan api di Pulau Taliabu tidak hanya melahap lahan kosong, tetapi juga menghantam sektor perkebunan rakyat yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Tercatat sebanyak 8.381 pohon cengkih siap panen milik petani di Taliabu musnah terbakar.
Selain sektor perkebunan, bencana ini turut merusak infrastruktur vital. Jaringan pipa air bersih milik PDAM dilaporkan terputus akibat ikut terbakar, sehingga mengganggu suplai air bersih ke permukiman warga.
Fokus penanganan darurat saat ini dikonsentrasikan di sejumlah wilayah terdampak parah, terutama di Kecamatan Taliabu Barat Laut yang meliputi: Desa Salati, Desa Nggele, Desa Onemay dan Desa Beringin Jaya
Di lapangan, Satpol PP Damkar, BPBD, jajaran Polres Pulau Taliabu, TNI, serta masyarakat setempat terus bergotong royong memadamkan api, baik secara manual maupun menggunakan peralatan pendukung seperti tangki semprot dan mesin pemadam portabel (senso mini) di posko darurat.
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, bersama unsur Forkopimda telah memimpin rapat koordinasi intensif untuk memantau laporan penanganan langsung di lapangan.
“Masyarakat diimbau untuk tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar serta menghindari pembakaran sampah sembarangan demi mencegah meluasnya titik api baru,” tegas Bupati Sashabila.
Sementara itu, Yusran Pauwah mendesak agar Dokumen Analisa Risiko Bencana tahun 2026 segera rampung, dan dijadikan landasan kebijakan strategis bagi kepala daerah guna memastikan mitigasi bencana yang berkelanjutan ke depannya.
Menanggapi opsi penanggulangan alternatif, legislator Partai Hanura ini mengungkapkan bahwa BPBD Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan beberapa alternatif penanganan tercepat, termasuk skenario simulasi cuaca. “Mudah-mudahan dokumennya segera diteken Gubernur,” harap Yusran. (Jscom)
