Hutan Halmahera semestinya adalah ibu yang ramah. Di bawah rimbun tajuknya, para petani menggantungkan hidup, memetik dan menikmati hasil ‘kabong’, hingga merawat harapan demi asap dapur yang tetap mengepul. Namun sejak Kamis kelam, 2 April 2026, hutan itu berubah rupa menjadi belantara yang mencekam. Hijau dedaunan kini dibayangi trauma, dan tanah subur Patani Halmahera, mendadak berbau amis darah?
Oleh : Babatopa, Jurnalis Kampung
Di sanalah, langkah hidup Ustad Ali Daud terhenti secara tragis. Mantan Kepala Desa Bobane Jaya yang dikenal luas sebagai figur panutan, ulama yang teduh. Petani bersahaja itu ditemukan meninggal tak wajar di area perkebunan. Tubuhnya dipenuhi luka sayat—sebuah pesan visual yang amat keji.
Kematian sang Ustad seketika menyulut api kemarahan. Rasa curiga yang tak terarah menjalar cepat, membakar akal sehat, hingga berujung pada bentrokan massal dan aksi pembakaran antara dua desa serumpun: Banemo dan Sibenpopo di Kecamatan Patani Barat.
Saling serang tak terhindarkan, memutus urat silaturahmi, dan merenggut satu lagi nyawa tak berdosa—seorang warga Sibenpopo tewas dalam badai amuk massa tersebut. Dua nyawa melayang, meninggalkan luka menganga yang belum juga mengering hingga hari ini.
*****
Pasca-tragedi itu, hiruk-pikuk kedatangan para pejabat segera memenuhi ruang publik. Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, jajaran Pemkab Halmahera Tengah, hingga aparat keamanan TNI dan Polri turun ke lapangan. Ritus-ritus rekonsiliasi digelar. Logistik bantuan mengalir, foto-foto penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menghiasi halaman media, dan seruan damai bahwa ini “bukan konflik SARA” menggema dari segala penjuru.
Semua orang sepakat menginginkan damai. Namun, di balik panggung seremonial bagi-bagi bantuan itu, ada ruang sunyi yang menuntut jawaban: Siapa eksekutor di balik hilangnya nyawa sang Ustad?
Bagi keluarga korban dan masyarakat Patani, tumpukan sembako dan lembaran uang BLT dari pemerintah tidak akan pernah bisa menjadi obat penenang untuk membungkam krisis keadilan. Kehilangan nyawa tidak bisa ditukar dengan angka-angka nominal.
Ketika rakyat kehilangan rasa aman di tanah kelahiran mereka sendiri, bansos yang dipamerkan di depan kamera justru terasa seperti tameng politik untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama.
Kepedulian sejati seorang pemimpin tidak sedang diuji saat mereka membagikan uang, melainkan ketika mereka berani berdiri tegak bersama rakyat, menantang ketidakadilan, dan mengikis ketakutan.
Pemimpin daerah tidak boleh bersembunyi di balik angka statistik penerima bantuan, sementara para petani masuk ke kebun dengan lutut yang gemetar karena waswas.
*****
Misteri yang belum terungkap ini adalah alarm keras bagi eksistensi negara di Halmahera. Jika kelompok tak dikenal (OTK) dibiarkan bebas berkeliaran setelah mencabut nyawa seorang tokoh masyarakat, pesan yang sampai ke telinga rakyat kecil sangatlah pahit: mereka bisa mati kapan saja tanpa pernah mendapatkan keadilan hukum.
Di koran-koran lokal hingga media nasional, suara miring mulai berisik. Keluarga korban, aktivis, hingga khalayak umum mulai menggugat kelambatan penegakan hukum. Mengapa kasus kekerasan di wilayah konflik agraria dan kawasan hutan Halmahera Tengah kerap berjalan merayap seperti siput?
Negara, dengan seluruh instrumen kekuasaannya, tidak boleh kalah—bahkan tidak boleh terlihat ragu—di hadapan kelompok misterius. Jika rasa takut warga lebih kuat ketimbang wibawa hukum, maka runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tinggal menunggu waktu.
Sorotan serupa juga mengarah ke gedung wakil rakyat. Anggota DPRD yang seharusnya menjadi penyambung lidah masyarakat kecil dinilai kehilangan keberanian politiknya. Mereka tampak lebih sibuk merawat konstituen -relasi kekuasaan dan stabilitas semu ketimbang memperjuangkan keselamatan jiwa konstituennya.
Memang, pihak kepolisian melalui pernyataan resminya terus meminta masyarakat untuk bersabar, menjaga diri agar tidak mudah terprovokasi oleh isu liar, dan menegaskan bahwa kasus penghilangan nyawa Ustad Ali Daud ini telah menjadi atensi utama yang sedang intensif diselidiki. Publik ingin memercayai komitmen itu. Namun, kepercayaan membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar diksi “dalam proses” yang tak berujung.
Mengembalikan Kedamaian Hakiki Bumi Halmahera
Tragedi Patani adalah cermin retak bagi kita semua. Ia memperlihatkan wajah daerah yang sedang diuji keberpihakannya. Sudah saatnya pemerintah daerah, legislatif, dan aparat penegak hukum berhenti menjadikan seremonial kedamaian dan bantuan sosial sebagai plester tipis di atas luka borok yang terus berdarah.
Fokus utama harus dikembalikan pada khitahnya: bongkar motifnya, tangkap pelakunya, dan adili aktor di balik kekerasan ini secara transparan.
Masyarakat Halmahera Tengah tidak meminta hal yang muluk-muluk. Mereka hanya merindukan fajar di mana para ibu bisa melepas suaminya ke hutan tanpa rasa cemas, dan para petani bisa memanen hasil bumi dengan senyuman.
Damai yang hakiki tidak akan pernah lahir dari selembar kertas pakta integritas atau sekeranjang bantuan sosial, melainkan dari tegaknya keadilan yang menyentuh nurani terkecil rakyatnya.
Sungguh, tanpa keadilan, kedamaian hanyalah sebuah ilusi yang menanti waktu untuk kembali pecah. Semoga Tidak. ***
Jurnalis Kampung, Cipulir, Momen Idul Adha 1447 Hijriah
