Bupati Halmahera Tengah (Halteng), DR. Ikram Malan Sangadji (IMS) genjot disiplin dan peduli ASN-nya terhadap Kinerja dan Rasa Sosial. Ancaman sanksi secara tegas akan dikenakan kepada ASN Halteng yang terbukti lalai tugas. Pmpinan OPD dan staf harus fokus pada tugas dan pengabdian, di kantor maupun lingkungan sosial. IMS juga mengarahkan ASN-nya membantu secara fisik membantu dan merekonstruksi rumah warga terdampak di Banemo – Sibenpopo.
JScom, HALMAHERA TENGAH – Ketegasan Bupati IMS disampaikan dalam apel pagi, menyusul informasi indisipliner pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. ASN harus memiliki kesadaran sosial tinggi, hadir melayani dengan sepenuh hati, serta memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat. Hal ini melibatkan komunikasi yang empatik, adaptif, dan transparan.
Bupati IMS menyoroti praktik indisipliner yang masih terjadi, terutama kebiasaan pegawai tinggalkan tugas sebelum waktu kerja berakhir. Apalagi saat ini sedang dalam penerapan sistem kerja WFA dan WFO. “Pelanggaran sekecil apa pun tidak akan ditoleransi,” tegasnya.
ASN yang terbukti melanggar akan langsung dipangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 50 persen. Lebih ekstrem lagi, pimpinan OPD yang gagal mengendalikan bawahannya diminta angkat kaki dari jabatan.
“Tak mampu tertibkan pegawai? Mundur atau kami yang copot!” tegas IMS lagi.
Langkah drastis ini diperkuat dengan rencana pakta integritas yang mengikat langsung pimpinan OPD dengan Bupati. Isinya jelas: gagal menjaga disiplin, siap kehilangan jabatan.
ASN Peduli Bencana Sosial
Tak hanya soal internal birokrasi, Bupati juga menyentil keras minimnya kepedulian ASN terhadap bencana di Patani Barat. Saat para kepala desa sudah bergerak membantu, ASN justru dinilai masih pasif dan abai.
Menurut Bupati IMS, ASN dituntut memiliki etos kerja tinggi, jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel untuk menghasilkan kinerja terbaik. Disiplin tidak hanya dinilai dari kehadiran, tetapi dari kontribusi nyata dalam melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
Bupati pun mengeluarkan instruksi tegas, seluruh ASN wajib turun langsung ke lokasi terdampak di Banemo dan Sibenpopo pada akhir pekan. Tak ada alasan untuk menolak. ASN laki-laki diarahkan bekerja di lapangan membawa alat pertukangan, sementara ASN perempuan bertugas menyiapkan logistik dan konsumsi.
Instruksi ini, Kata Bupati IMS, menjadi ujian nyata bukan sekadar formalitas untuk membuktikan apakah ASN benar-benar hadir untuk rakyat atau hanya bekerja di balik meja.
“Birokrasi tidak boleh lemah, ASN tidak boleh abai, dan siapa pun yang tidak siap berubah akan tersingkir,” demikian IMS. (SKH-JS)
