Lembaga riset politik dan kebijakan publik IndexPolitica Indonesia merilis hasil penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Berbeda dari survei opini publik pada umumnya, riset ini menggunakan pendekatan berbasis bukti (Evidence-Based Government Performance Evaluation) dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA).
JScom | JAKARTA – Founder dan Peneliti Senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, menjelaskan bahwa riset ini secara khusus tidak menggunakan metode Multi Stage Random Sampling karena fokus utamanya adalah mengukur kerja nyata, bukan sekadar popularitas pejabat di mata publik.
“Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan belum tentu menteri dengan kinerja terbaik. Sebaliknya, menteri yang tidak terlalu populer dapat memiliki kinerja yang sangat baik apabila mampu menghasilkan output dan outcome kebijakan yang terukur,” ujar Denny.
Popularitas Bukan Ukuran Kinerja
IndexPolitica menilai terdapat perbedaan fundamental antara popularitas politik dan kinerja pemerintahan. Popularitas berkaitan dengan tingkat pengenalan, eksposur, persepsi, dan pemberitaan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kinerja diukur dari kemampuan seorang menteri menjalankan mandat kementeriannya, menghasilkan kebijakan, melaksanakan program, mencapai target, hingga menciptakan dampak yang dapat diverifikasi.
Menurut Denny, mengukur kinerja menteri semata-mata melalui tingkat kepuasan publik berpotensi memicu measurement bias karena persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh eksposur media dan isu politik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab substansi persoalan: apa yang telah dikerjakan kementerian, sejauh mana target dicapai, bagaimana implementasinya, dan apa dampak nyatanya.
Enam Dimensi Penilaian Berbasis Bukti
Pendekatan non-survei yang digunakan IndexPolitica menggabungkan analisis dokumen, data kinerja pemerintah, data statistik resmi, evaluasi implementasi kebijakan, analisis outcome, serta penilaian efektivitas kebijakan.
Bobot penilaian total sebesar 100 persen dibagi ke dalam enam dimensi utama:
- Policy Outcome (25%) — Mengukur perubahan atau hasil substantif yang muncul sebagai konsekuensi kebijakan.
- Policy Output (20%) — Mengukur produk dan hasil langsung yang dihasilkan kementerian.
- Implementation Effectiveness (20%) — Mengukur kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berjalan nyata.
- Public and Economic Impact (15%) — Mengukur dampak terhadap masyarakat, ekonomi, pelayanan publik, dan sektor terkait.
- Policy Innovation (10%) — Mengukur inovasi, reformasi, digitalisasi, simplifikasi, serta pendekatan baru.
- Intergovernmental Coordination (10%) — Mengukur kemampuan koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan institusi terkait.
10 Menteri dengan Kinerja Terbaik
Berdasarkan IndexPolitica Government Performance Assessment, sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi tercatat memiliki program dengan indikator output dan outcome yang relatif jelas serta terverifikasi melalui data sektoral:
- Andi Amran Sulaiman (Pertanian) — 91
- Rosan Perkasa Roeslani (Investasi & Hilirisasi) — 89
- Purbaya Yudhi Sadewa (Keuangan) — 87
- Abdul Mu’ti (Pendidikan Dasar & Menengah) — 86
- Budi Gunadi Sadikin (Kesehatan) — 85
- Agus Harimurti Yudhoyono (Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan) — 83
- Maruarar Sirait (Perumahan & Kawasan Pemukiman) — 82
- Airlangga Hartarto (Perekonomian) — 81
- Yassierli (Ketenagakerjaan) — 79
- Dudy Purwagandhi (Perhubungan) — 77
Sektor-sektor seperti pangan, investasi, fiskal, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan dinilai memiliki parameter yang mudah diverifikasi melalui data produksi, realisasi investasi, hingga cakupan layanan masyarakat.
10 Menteri dengan Performance Gap Terbesar
Selain kelompok dengan skor tertinggi, IndexPolitica juga memetakan sepuluh kementerian yang memiliki performance gap terbesar—yakni selisih antara besarnya mandat serta ekspektasi kebijakan dengan output atau outcome yang dapat diverifikasi hingga periode penelitian:
- Natalius Pigai (Hak Asasi Manusia) — 56
- Dody Hanggodo (Pekerjaan Umum) — 59
- Raja Juli Antoni (Kehutanan) — 61
- Widiyanti Putri Wardhana (Pariwisata) — 62
- Yandri Susanto (Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal) — 63
- Wihaji (Kependudukan & Pembangunan Keluarga) — 64
- Arifatul Choiri Fauzi (Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) — 65
- Maman Abdurrahman (UMKM) — 66
- Teuku Riefky Harsya (Ekonomi Kreatif) — 67
- Ferry Joko Yuliantono (Koperasi) — 68
IndexPolitica menegaskan bahwa masuk dalam kelompok performance gap tidak berarti seorang menteri tidak bekerja atau tidak memiliki program, melainkan menunjukkan tingkat pencapaian mandat dibandingkan hasil yang dapat diverifikasi di lapangan.
Menilai Keberhasilan dari Dampak Nyata
Melalui riset ini, IndexPolitica ingin meluruskan kecenderungan evaluasi pemerintahan yang kerap mengukur keberhasilan hanya dari jumlah program yang dilaksanakan, bukan dari substansi dampaknya.
Sebagai contoh, sektor kesehatan tidak hanya dinilai dari jumlah peserta program, tetapi apakah pemeriksaan tersebut menghasilkan deteksi penyakit dan perbaikan indikator kesehatan masyarakat. Begitu pula sektor perumahan, yang diukur dari kelayakan huni dan kontribusinya dalam mengurangi backlog perumahan.
“Output menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah. Outcome menunjukkan apakah tindakan pemerintah tersebut menghasilkan perubahan. Bagi kami, outcome jauh lebih penting,” tutup Denny Charter. (tim-jscom)
