Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dalam mendorong kemajuan olahraga dan pembinaan atlet daerah kini berada di ujung tanduk. Alokasi Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku Utara yang dinanti-nanti puluhan pengurus cabang olahraga (cabor) tak kunjung menunjukkan hilalnya.Demikianlah janji pencairan Dana Hibah KONI Maluku Utara berujung penantian. Padahal, ajang bergengsi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V di Tobelo, Halmahera Utara, telah resmi berakhir sejak sebulan lalu. Publik dan praktisi olahraga pun mulai bertanya-tanya: Ke manakah alokasi anggaran tersebut? Apakah masih mengendap di Kas Daerah, atau tersangkut dalam jaring birokrasi?
JScom | TERNATE – Sinyal ketidakpastian ini berawal dari Rapat Program Pembinaan yang digelar di Ruang VIP Pemda Bandara Sultan Babullah, Ternate, pada Kamis, 7 April 2026. Pertemuan khusus yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Malut—yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara—Sarbin Sehe, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Malut Husni Bopeng serta jajaran pengurus cabor se-Maluku Utara.
Dalam rapat tersebut, Sarbin menekankan bahwa anggaran pembinaan sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Pertemuan diselenggarakan untuk menyamakan persepsi mengenai teknis pencairan agar berjalan transparan dan akuntabel secara administratif.
“Ke depan kita akan bertransisi dari sistem manual ke digital agar pengelolaan lebih tertib dan akuntabel,” janji Sarbin saat itu, sembari mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola organisasi serta penyelesaian catatan administrasi tahun 2025.
Namun, memasuki bulan keempat pasca-pertemuan tersebut, janji itu dinilai tak lebih dari angin lalu. Bendahara Umum KONI Malut memang telah memaparkan seluruh kelengkapan dokumen, legalitas Pengprov, hingga teknis rekening pencairan. Seluruh syarat administratif pun telah dipenuhi oleh masing-masing cabor, tetapi eksekusinya tetap nihil.
Akibat mandeknya pencairan, para pengurus cabor terpaksa gigit jari. Tak sedikit dari mereka yang harus memutar otak demi menjaga agar pembinaan atlet dan jalannya roda organisasi tetap bernapas.
“Semua dokumen telah disiapkan, tapi sudah kurang lebih empat bulan kami menunggu tanpa ada kepastian. Kami bingung, untuk pembinaan atlet dan operasional organisasi, kami terpaksa pakai uang pribadi pengurus,” celetuk salah satu pengurus cabor yang enggan disebutkan namanya.
“Porprov ke-5 di Tobelo sudah usai, tapi tanda-tanda pencairan belum juga terlihat. Manajemen seperti apa ini?” lanjutnya tajam.
Kondisi senada diungkapkan Ketua FORKI Maluku Utara, Ahmad Assagaf, ST. Ia menegaskan bahwa dana hibah tersebut sangat krusial bagi penguatan kelembagaan cabor dan penyiapan atlet menghadapi agenda olahraga berskala lokal, nasional, hingga internasional.
FORKI Malut sendiri tetap aktif mengirimkan atlet terbaiknya di berbagai ajang bergengsi, seperti Kejurnas PB FORKI di Bandung hingga Kejurnas KAPOLRI Cup. Namun, beban finansial yang dipikul mandiri kian menumpuk.
“Saya mendapat kabar, kawan-kawan cabor lain terpaksa harus patungan demi bisa memberangkatkan atlet bertanding di dalam maupun luar daerah,” cerita Ahmad.
“Terkait syarat pencairan yang disampaikan pada rapat April lalu di Bandara Babullah, kami sudah menyiapkan dan menyerahkannya ke KONI Malut. Tapi sampai sekarang belum tereksekusi. Kami sangat berharap kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur agar Dana Hibah 2026 ini segera dicairkan,” tambahnya.
Rp11 Miliar yang Tak Kunjung Menetes
Ketimpangan ini terasa kian menyolok jika mengingat kembali komitmen kepala daerah di hadapan publik.
Pada peluncuran logo dan maskot Porprov V Malut 2026 di Landmark Ternate, Minggu (12/4/2026) lalu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp11 miliar untuk membina 35 cabang olahraga.
Saat itu, Gubernur menitipkan pesan agar dana belasan miliar tersebut digunakan secara tepat sasaran demi mencetak atlet berprestasi, alih-alih habis untuk kegiatan seremonial semata.
Namun realita di lapangan menunjukkan paradoks: acara seremonial seperti Porprov V telah sukses digelar, tetapi dana vital pembinaan atlet justru masih terkunci rapat. Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan jajaran pengurus KONI. Komitmen nyata dinantikan agar asa para atlet Maluku Utara tidak padam di tengah jalan hanya karena kelalaian tata kelola anggaran. (Ri-JS)





















