Catatan Babatopa
Siang ini, suasana agak rame, tapi ada tenang, nampak hati enjoi. Sebuah tulisan inspiratif Sahabat Doktor Mochtar Umasugi (DRMU) berjudul Ekonomi Stagnan, Bupati Kepulauan Sula Diam, menantang beta untuk lebih realistis membaca Kepulauan Sula lebih dalam dan masuk. Frasa keprihatinan yang ditunjukan oleh DRMU, rupanya sebetulnya biasa saja. Mengalir hingga ke lalulintas ekonomi yang butuh sentuhan, juga kalesang dari mereka pemangku amanah.
DRMU yang guru dan dosen di STAI Babussalam ini seolah melepas fakta yang bikin sesak ruang ajar para mahasiswanya. Sahabatku ini memberontak di alamnya yang bukan fiksi. Beliau mengawalinya dengan amatan “Perputaran ekonomi nyaris stagnan, aktivitas pasar melemah, dan daya beli masyarakat terus menurun secara signifikan”.
Dan dengan kalimat yang hati-hati, beliau menulis “Ironisnya, di tengah situasi tersebut, harga kebutuhan pokok justru terus mengalami kenaikan yang tidak terkendali. Masyarakat dipaksa bertahan dalam tekanan ekonomi yang kian berat, sementara ruang-ruang produksi lokal tidak tumbuh, lapangan kerja tidak berkembang, dan kebijakan pemerintah daerah belum mampu memberikan stimulus nyata bagi pemulihan ekonomi”.
Menelusuri jejak tulisan ini, beta teringat di suatu waktu, kurang lebi dua tahun lalu di JSCoffe, -sebuah kafe di Fatce – Kota Sanana, percakapan singkat tapi serius dengan seorang pensiunan ASN. “Kondisi bagimana ini Babatopa?”, tanya paman pensiunan ini. Beliau rupanya penasaran dengan pendapat kuli tinta seputar pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Sula.
Saat beta mau jawab, beliau langsung sorong kalimat baru, kali ini bukan pertanyaan, “lebih baik Sanana yang dulu, sekarang macam barang-barang stenga mati,” demikian pensiunan kantor kecamatan ini sambil membawa Babatopa berselancar ke masa-masa indah Bupati Hendrata Thes, masa nyaman Bupati Ahmad Hidayat Mus, hingga jauh ke belakang, masa ke-emas-an Sanana di jaman Kabupaten Maluku Utara kala itu, – jaman indah jembatan dari batang kayu pohon kelapa yang membentang di Kali Belanda, Fagudu.
Beta cuman tersenyum dalam hati, sambil membaca suasana batin Paman Pensiun ini. Dia sebetulnya ingin memastikan seperti apa nuansa kepemimpinan Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsih Mus dan setumpuk dokumen kebijakan dan implementasinya, dibanding para pemimpin terdahulu.
Sebagai Jurnalis dari kampung, beta banyak memilih mendengar dan menikmati pesan-pesan peduli-nya terhadap progres pembangunan dan pelayanan publik yang dia rasakan saat itu. Kota Sanana yang jauh dari bersih, sampah di mana-mana, kawasan kantor pemerintah yang nyaris tertutup semak dan ilalang, hingga kebutuhan air bersih di kota Sanana yang bikin ramai media sosial.
Rupanya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, -bisa jadi- tak punya konsep bekerja lantaran beban kerja ekstra yang dibuatnya sendiri. Seperti puluhan proyek mangkrak, deretan proyek fiktif, hingga “adu-statemen” para pejabat ke media bahwa semua program sudah beres, -demi Hai Sua, katanya.
Sementara fakta sekolah rusak, gedung-gedung mangkrak, (RS. Pratama, Puskesmas, Pembangunan Ruas Jalan, hingga terakhir Pembangunan Laboratorium berbandrol 15 Miliar Rupiah yang entah kapan rampung). Ada lagi progress multi-year Islamic Center yang sudah habiskan lebih dari 9 miliar rupiah tapi jauh dari kata rampung.
Ada lagi cerita Kapal bernama KMP Sula Bahagia yang hingga kini belum jadi sarana transportasi publik. Padahal, dorang bilang di tahun 2025, Pemda dan DPRD setuju berikan anggaran fantastis untuk operasional-nya. Lalu Mengapa kapal cuma buang jangkar dan Balabu? Katong seng usah membahas lebih jauh, nanti Paman Pensiun tambah pusing.
Lalu apa hubungannya dengan tulisan DRMU di atas? Pasti ada. Sebab stabilitas ekonomi sangat ditentukan oleh kemapanan menunaikan kerja sesuai mekanisme dan peruntukannya. Dampak kerusakan di tingkat makro, akan memaksa hilir untuk menyesuaikan. Ekonomi menjadi satu-satunya aspek yang terdampak.
Di sini, beta seng bisa berdebat dengan DRMU karena beta sehaluan pikiran. DRMU bilang, dalam perspektif kebijakan publik, kondisi Kepulauan Sula menunjukkan adanya kegagalan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai aktor utama dalam mengintervensi kondisi ekonomi yang stagnan ini melalui program-program strategis yang berdampak langsung.
Beta bisa merasakan denyut rasa DRMU yang menyatakan Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkesan tidak memiliki arah kebijakan yang jelas dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Mereka tidak merancang program pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, atau membuka akses distribusi dan pasar, mereka justru lebih sibuk pada kegiatan yang bersifat seremonial dan simbolik. Program-program tersebut mungkin terlihat “aktif” di permukaan, tetapi tidak memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekali lagi, beta sepakat dengan DRMU, cuman sediki berbeda angle kali ini. Bupati dan pemda-nya, bukan sibuk pada proyek seremonial dan simbolik, tapi lantaran kepanikan menata beban kerja akibat banyaknya tanggung jawab proyek mangkrak bernilai uang yang tak sedikit. Jadi, jika ada atau mereka bikin “pesta atau kenduri” biarlah mereka bahagia semalam, sebab Fajar Masalah akan terbit di subuh hari, Mas Bro.
Bukan pula fenomena pencitraan yang dipamerkan di sini, melainkan demikianlah ruang satu-satunya,menjaga wibawa birokrasi, ruang yang menjamin eksistensi pemerintah itu ada dalam ketiadaan.
Jangan ambil contoh jauh-jauh, peresmian RS Pratama Dofa misalnya, eh salah, RS PRATAMA FAM DOFA misalnya. Ketegasan dan kepastian seorang Bupati tentang operasional rumah sakit 24 jam pasca peresmian, kini menjadi lelucon yang tidak lucu. Mau bilang pencitraan, mungkin ya, mau bilang hoaks, ya bisa benar juga. Nah, ketika ada pernyataan pemimpin yang mangkir fakta, maka jangan salahkan publik mendegradasi rasa percaya-nya.
Tulisan DRMU itu, tanpa sadar mengguncang fakta stagnasi ekonomi Kepulauan Sula yang tercermin dari lemahnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal. Sebab beta sampe sekarang belum dapa jawabannya, bahwa mengapa Bupati menjual Madu Bega hingga ke Spanyol dan negara eropa lain, sementara Koka Tif kesulitan madu di Sanggalaf? Apakah seperti ini kebijakan pemasaran produk alam lokal yang ekonomi semestinya?
Memang kata DRMU, pemerintah mesti lebih fokus membangun popularitas ketimbang menyelesaikan persoalan struktural masyarakat. Sebab, teori kebijakan publik, legitimasi kekuasaan tidak hanya dibangun melalui citra, tetapi melalui kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik secara efektif. Ketika kebijakan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, maka kepercayaan publik perlahan akan tergerus.(bbtp)
