Komisi I DPRD Kepulauan Sula membantah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Kantor BKN Regional XI Manado. Pelisiran Ketua dan Anggota Komisi I ke Manado ini rupanya sekadar konsultasi terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024. Sementara pemberitaan media sebelumnya, RDP dengan BKN Manado adalah inisiatif Komisi I DPRD Kepulauan Sula. Entahlah. Terkait Pengumuman Hasil Seleksi PPPK, Komisi I segera panggil Bupati Kepulauan Sula?
JScom, KEPULAUAN SULA – Ketua Komisi 1 DPRD Kepulauan Sula, H Safrin Gailea membantah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan BKN Manado. Kepada www.jurnalswara.com Safrin mengaku Komisi 1 hanya rapat konsultasi tentang penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK.
“Maaf Komisi 1 bukan RDP dengan BKN Wilayah Xl Manado tapi rapat konsultasi terkait penundaan pengangkatan cpns dan pppk, ternyata diketahui bahwa penundaan untuk penyuaian dengan TMT, itu info yg kita peroleh di BKN Manado,” tulis H Safrin dalam chat balasannya kepada redaksi media ini, Kamis (20/3).
Pernyataan Ketua Komisi I berbeda dengan pemberitaan yang dirilis www.abarce.com, dan dibagikan ke Grup Whatsapp Seputar Pilkada Sula oleh Amanah Upara (Anggota Komisi I DPRD), mengungkap motivasi Komisi I menggelar RDP dengan BKN Manado. Ketua Komisi I bilang RDP dengan BKN Manado adalah inisiatif Komisi I, dimana bahwa kebijakan penundaan sangat merugikan peserta CPNS dan PPK yang sudah lulus.
Dalam klarifikasinya, meski mengabaikan pertanyaan terkait informasi dari BKN Manado soal molornya pengumuman kelulusan PPPK apakah berdampak pada nasib peserta seleksi, Syafrin hanya menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah dan panitia seleksi PPPK Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu Sekretaris Kepala Daerah.
Mengapa tidak menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Bupati Kepulauan Sula? Sebab, sebagaimana informasi yang diperoleh media ini, hasil kelulusan sudah disodorkan oleh Panitia Seleksi PPPK kepada Bupati Fifian. “Hasilnya sudah ada, cuman Ibu (Bupati Kepulauan Sula) belum tanda tangan,” ungkap salah seorang panitia seleksi yang enggan namanya ditulis. (JS-pk)
