POLITIKMaluku UtaraMaluku UtaraPILKADA 2024

Tidak Cawe-cawe, Paslon Diminta STOP “Bajual” Nama Presiden Prabowo di Urusan Pilkada Malut

×

Tidak Cawe-cawe, Paslon Diminta STOP “Bajual” Nama Presiden Prabowo di Urusan Pilkada Malut

Sebarkan artikel ini
HABIB AHMAD ASSAGAF, ST

Presiden RI Prabowo Subiyanto menyatakan soal pilkada adalah pilihan masyarakat. Tersirat, presiden menegaskan tidak cawe-cawe urusan pilkada serentak. Sikap presiden ini mendapat apresiasi positif pengamat politik nasional hingga daerah. Tentu menjadi pukulan Paslon dan Tim-nya yang sebelumnya “bernyanyi” bahwa perjuangannya mendapat karpet merah pemerintah, termasuk partai pimpinan presiden tersebut. Stop jual nama Presiden di Pilkada 2024.

JScom, JAKARTA – Pernyataan Prabowo Subianto yang menegaskan tidak akan mengintervensi Pilkada Serentak 2024 kembali ramai dibahas di tengah kekhawatiran publik soal pengaruh Pemerintah Pusat yang baru ke hajatan politik kali ini.

Presiden Ke-8 RI Prabowo terbilang konsisten dengan ucapannya. Agustus lalu, sebelum dilantik sebagai presiden, Prabowo sempat mengungkapkan, urusan Pilkada 2024 jadi ranah juniornya. Ia juga tidak ambil pusing siapa pun calon kepala daerah yang dipilih rakyat.

“Sudahlah, soal Pilkada kita serahkan ke junior-junior itu. Siapa pun yang dipilih enggak ada masalah, enggak ada kita, silakan! Kadang kita bersama, kadang enggak ya monggo,” kata Prabowo saat memberi sambutan di penutupan Kongres VI PAN, Agustus 2024 lalu.

Waganet saat ini kembali mengungkit pernyataan Prabowo di musim kampanye pilkada 2024 yang tinggal sebulan. Pengamat politik hingga Kontestan Pilkada dan Tim di berbagai daerah pun menyambut baik Prabowo yang menjaga komitmennya ini. Di Maluku Utara misalnya, tokoh muda dan pengusaha Habib Ahmad Assagaf ST mengaku pernyataan Presiden Prabowo memberi pendewasaan politik dan edukasi demokrasi yang perlu disambut baik.

Bacaan Sahabat JS  Di Era ELANG-RAHIM, Opini WTP Berurutan tahun, PAD 18M Tembus 300 Miliar Rupiah : “Bukti Mana Lagi Yang Kau Dustakan?”

“Ini pernyataan yang bikin sejuk, dan juga memberi nasihat kepada seluruh Paslon yang didukung oleh parpol tertentu untuk tidak berwacana bahwa presiden cawe-cawe di Pilkada 2024. Sebab, presiden suda menegaskan pilkada adalah urusan masyarakat. Jadi stop bawa-bawa nama presiden dan pemerintahannya dalam urusan Pilkada 2024,” Habib Ahmad mengapresiasi.

Habib Ahmad Assagaf bersama Sultan Tidore saat Kampanye HAS di Bajo Sangkuang, Halmahera Selatan

Amatan Habib Ahmad, di Maluku Utara saat ini ada Paslon Gubernur dan Paslon Bupati Walikota yang asyik gembar-gemborkan keberpihakan “orang-orang kuat” termasuk presiden dalam perjuangan kemenangan. “Masyarakat tidak perlu dibodohi dengan siasat-siasat yang tidak faktual. Sebab Presiden menginginkan pemenang pilkada adalah murni aspirasi masyarakat,” imbuh Habib.

Bacaan Sahabat JS  Bersekutu, PDI Perjuangan - Koalisi Perubahan Siap Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Aktifis Nahdatul Ulama ini juga bilang, Presiden P:rabowo tekah menempatkan posisi dirinya sebagai Kepala Negara untuk mengayomi seluruh partai politik. Otomatis Beliau netral. “Prabowo tidak akan memposisikan sebagai pimpinan partai tapi sebagai seorang negarawan dan pemimpin Bangsa Indonesia,” ujar Habib menambahkan.

Diketahui, pernyataan terbaru Presiden Prabowo dalam orasi pelantikan, Minggu (20/10) di Sidang Paripurna MPR RI, Jakarta, ia melontarkan istilah ‘demokrasi santun.’ Hal ini lagi-lagi dikaitkan dengan komitmen tidak cawe-cawe ini. Parpol di luar pemerintahan seperti PDIP berharap jargon itu bisa dibuktikan Prabowo dengan menjaga Pilkada 2024 yang demokratis tanpa intervensi. Tidak hanya santun dari segi pembawaan, tapi juga santun dalam hal kebijakan, termasuk menjaga netralitas Pemerintah Pusat.

Bacaan Sahabat JS  Sekda Kepulauan Sula Abaikan SE Bupati Tentang Netralitas ASN

Karenanya, sebagai tokoh dan pengusaha muda, Habib Ahmad mengajak tim dan paslon Pilkada, khususnya Tim Pemenangan Sultan Tidore dan Asrul Rasyid Ichsan untuk tidak terpengaruh dengan statemen pihak seberang yang sengaja membawa-bawa nama Presiden RI di urusan Pilkada. (red)