oleh: M. Iksan Syahlan. S.Ip, M.Si
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang adalah forum partisipatif yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah untuk berdiskusi mengenai program prioritas yang akan dijalankan dalam tahun anggaran selanjutnya.
Melalui Musrenbang, diharapkan tercipta kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Dengan demikian, Musrenbang menjadi wadah yang efektif untuk memastikan bahwa RKPD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.
Dimana saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sedang melaksanakan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Tahun Anggaran 2025. sebagai wujud implementasi dan merealisasikan Perda No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD 2021-2026) yang memuat Visi Misi Sula Bahagia yang salah satu sasaran prioritas pembangunan kali ini adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Lokal.
Namun tentunya dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan suatu proses perencanaan yang begitu kompleks, harus diawali dengan sebuah pendekatan perencanaan yang matang. dimana Perencanaan yang matang merupakan kunci keberhasilan dalam penyusunan RKPD karena akan memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.
Dengan pendekatan perencanaan yang matang, diharapkan bahwa RKPD yang disusun dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mencari model pendekatan perencanaan yang terbaik, yang juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dalam proses penyusunan RKPD guna mencapai hasil yang optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.
Jika kita melihat kondisi fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun anggaran berjalan 2024, serta Proyeksi Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya tahun 2025, yang dapat di deskripsikan sebagai berikut; Tahun 2024 Pendapatan sebesar Rp 935.340.814.688 yang dirinci berdasarkan PAD sebesar Rp 26.778.131.672 dan Dana Transfer sebesar Rp 907.562.683.016, serta Asumsi kenaikan pendapatan untuk tahun 2025 sebesar 4 %, yang di proyeksikan sebesar Rp 972.754.447.275. ( data keuangan ).
Data di atas menunjukkan bahwa kemampuan daerah didalam menaikkan PAD belumlah terlalu maksimal untuk mencari simpul-simpul ekonomi baru yang dapat menambah kontrubusi bagi peningkatan PAD kabupaten Kepulauan Sula, dan dilain sisi kita masih berharap banyak terhadap dana transfer pusat untuk membiayai kebutuhan daerah.
Atas pertimbangan kondisi fiskal yang digambarkan di atas, tentunya sulit bagi Pemerintah daerah untuk dapat menuntaskan secara maksimal sasaran dan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2025. karena pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan aspek Geografis dan Demografis atau kondisi daerah, dimana Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki luas sebesar 3.304.32 km2, yang terdiri dari 2 pulau Besar (Pulau Sulabesi & Pulau Mangoli), yang didalamnya terdapat 12 Kecamatan, 78 desa defenitif dan 2 desa persiapan, yang dihuni oleh 131.713 jiwa dari 31.323 kk, serta Permasalahan yang menjadi isu sentral didalam RPJMD Tahun 2021-2026. yang membutuhkan penanganan serius oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.
Atas dasar pertimbangan itulah, maka gagasan konstruktif yang dapat ditawarkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam mencari mpdel perencanaan terbaik didalam menyusun RKPD Tahun 2025, adalah, sebuah pendekatan perencanaan yang lebih terfokus pada bentuk kolabotasi untuk dapat menggunakan Pendekatan Perencanaan Holistik Tematik dalam menyusun RKPD Tahun 2025.
Dimana pendekatan Perencanaan Holistik Tematik merupakan suatu pendekatan yang dapat menjadi solusi cerdas saat kemampuan fiskal daerah masih belum maksimal dalam membiayai program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Pendekatan ini menggabungkan aspek-aspek berbeda dari berbagai sektor, mempertimbangkan berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam perencanaan pembangunan.
Dengan pendekatan Holistik Tematik, tata kelola program dan kegiatan dapat lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa Pemerintah Daerah dapat merumuskan RKPD yang lebih berdaya dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, meskipun dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki.
Salah satu Program Prioritas Nasional yakni Pelaksanaan Program Konvergensi stunting yang juga telah di praktekkan oleh Pemerintah Daerah saat ini, mungkin dapat dijadikan sebagai suatu model pembelajaran, dimana dengan adanya kolaborasi program dan kegiatan lintas OPD dalam pelaksanaan program konvergensi stunting, maka dapat kita lihat bagaimana progres yang dapat dicapai. Namun tentunya pengawasan ketat/Monev harus diperhatikan sehingga hasil yang dicapai dapatlah maksimal.
Dalam kesimpulannya, perencanaan pembangunan holistik tematik sangat efektif dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Kepulauan Sula. Pendekatan holistik tematik ini memungkinkan semua sektor pembangunan diintegrasikan dengan baik dan memastikan adanya sinergi antar sektor dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. **
