Di langit biru ibu kota, ratusan burung merpati dilepaskan ke udara. Kepakan sayapnya membumbung tinggi, disambut tepuk tangan dan decak kagum para tamu undangan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Secara simbolis, merpati adalah lambang kebebasan, kedamaian, dan harapan. Namun, di balik keindahan kepakan sayap yang melayang sebentar di udara itu, tersimpan duka mendalam dan rasa keprihatinan yang mengiris hati rakyat kecil Indonesia.
JScom | JAKARTA – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tercatat mengalokasikan anggaran tak kurang dari Rp305 juta hanya untuk pengadaan burung-burung merpati tersebut. Angka yang bagi sebagian pejabat mungkin sekadar baris kecil di lembaran DIPA, namun bagi jutaan rakyat yang tengah berjuang bertahan hidup di daerah bencana, nominal itu terasa bagaikan pukulan telak di tengah keputusasaan.
Pemerintah tak henti-hentinya menggaungkan narasi efisiensi anggaran belanja negara. Rakyat diminta memaklumi, memotong ekspektasi, dan ikut mengencangkan ikat pinggang demi menjaga ketahanan fiskal. Namun, penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar ironi yang menyeruak di balik narasi indah tersebut.
Melalui penelusurannya, ICW mendapati bahwa paket pengadaan merpati senilai ratusan juta ini dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya. Sebuah pemandangan yang memantik keprihatinan mendalam: mengapa di tengah kondisi keuangan negara yang sedang “dihemat besar-besaran”, belanja untuk simbolisme seremonial justru lolos tanpa hambatan?
“Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran,” tegas Investigator ICW, Azhim, Kamis (20/8/2026).
Mari sejenak menengok ke luar ruang-ruang pendingin di ibu kota. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), warga masih berjuang mengumpulkan sisa-sisa kehidupan pascabencana. Di belantara Kalimantan, asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mencekat tenggorokan anak-anak. Sementara di Aceh dan Sumatera, proses perbaikan infrastruktur serta pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana berjalan merayap, belum sepenuhnya pulih.
Di tempat-tempat inilah uang negara seharusnya hadir sebagai penawar luka. Satu rupiah yang dikeluarkan untuk mendirikan tenda pengungsian, menyediakan air bersih, atau membeli obat-obatan memiliki arti antara hidup dan mati bagi warga.
Namun, fakta pahit justru terungkap dari penelusuran ICW terhadap realisasi pengadaan tahun anggaran 2026. Saat menyisir data pengadaan di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ICW tidak menemukan satu pun paket pengadaan yang secara khusus tercatat untuk kebutuhan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.
“Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” ungkap Azhim kepada publik.
Isu ini pada akhirnya memicu kemarahan publik bukan semata-mata karena nominal Rp305 juta yang digunakan untuk membeli burung. Dalam skala anggaran negara, Rp305 juta mungkin terlihat kecil. Namun, angka tersebut menjadi cermin besar yang memantulkan krisis empati dan kegagalan pemerintah dalam menyusun skala prioritas.
Bagaimana mungkin sebuah negara yang sedang menghemat anggaran bisa menemukan uang untuk menerbangkan burung selama beberapa menit, namun gagap dan absen dalam menyediakan paket pengadaan penanganan bencana bagi warganya sendiri?
“Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” tegas Azhim sebagaimana dikutip dari Fajar.co.id.
Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menginjak usia 81 tahun seharusnya dirayakan dengan memerdekakan rakyat dari penderitaan, kepungan bencana, dan ketimpangan sosial. Kemewahan seremonial tidak akan pernah bisa menutup fakta bahwa ada warga negara yang tidur beratap langit di tenda pengungsian.
Sorotan keras ICW ini menyisakan satu pertanyaan sederhana yang menagih jawaban jujur dari para pemangku kebijakan: Ketika negara menggaungkan efisiensi anggaran, mengapa belanja untuk kebutuhan seremonial masih bisa mulus berjalan, sementara kebutuhan penanganan bencana justru dipertanyakan?
Burung merpati itu mungkin telah terbang tinggi dan menghilang di balik awan. Namun luka rakyat yang menanti uluran tangan negara di daerah bencana, masih tetap ada di bumi—menagih janji empati dari para pemimpinnya.(re.jscom)
