Bupati Halmahera Tengah, DR Ikram Malan Sangadji, memastikan komitmen kelola uang daerah secara transparan dan akutabel. Di hadapan Tim BPK perwakilan Maluku Utara, Bupati tegaskan kesiapannya mendukung setiap tahapan pemeriksaan terhadap Laporan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
JScom | HALMAHERA TENGAH – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan menerima kunjungan entry meeting dari Tim BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Halmahera Tengah bersama Wakil Bupati serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji, menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim pemeriksa di Bumi Fagogoru, seraya menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung seluruh tahapan pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
“Kami mengucapkan selamat datang di Bumi Fagogoru. Pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan ini dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Bupati, pemeriksaan oleh BPK bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, profesional, dan bertanggung jawab.
Ia juga menekankan kepada seluruh OPD agar bersikap kooperatif dan responsif dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam pelaksanaan entry meeting tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang baik dari pemerintah daerah. Terkait pemeriksaan terinci atas LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2025, kami berharap dokumen yang belum lengkap dapat segera dilengkapi guna kelancaran proses pemeriksaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan daerah, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.
Proses pemeriksaan terinci ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan tim pemeriksa BPK RI, diharapkan Halmahera Tengah dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan capaian opini atas laporan keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.(TIM)
