Genangan air yang tak kunjung surut, debit curah hujan tinggi yang terus mengancam. Tak ada jalan lain menusuk rasa dan empati pemerintah daerah untuk bangkit bersolusi. Sejumlah warga Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, memagar jalan. Dinas Sosial dan Kepala Desa turun bernegosiasi. Sebab solusi air bah dan rumah terendam bukan dengan sebungkus Mie Instan dan Seliter Beras.
JScom, KEPULAUAN SULA – “Abang, katong bikin begini supaya ada perhatian. Katong sadar bahwa pele jalan mudel bagini mengganggu perjalanan orang, apalagi ini jalan utama. Tapi, pemerintah ini kalu seng bikin bagini, seng ada perhatian,” demikian suara seorang warga pelaku pemagaran kepada www.jurnalswara.com, tadi malam, Kamis (22/5).
Sejumlah warga mengaku gerah dengan diamnya pemerintah daerah Kepulauan Sula. Pasalnya, ujung desa Umaloya, sekitar Wai Ua Pota terbilang sebagai areal langganan banjir dan genangan air sejak dulu. Saban tahun, ketenangan warga selalu terusik saat awan gelap dan musim penghujan tiba.
Kepala Desa Umaloya Heder Kailul mengajak masyarakat bicara darri hati ke hati. ”Saya mau kita berbicara baik-baik sehingga masyarakat dari desa lain bisa lewati jalan ini. Jadi, saya minta kalian sampaikan ke saya dan kadis sosial sehingga soal tuntutan kalian,” ujar Heder, Kamis (22/05).
Yusri Kailul, seorang warga mendesak pemerintah daerah secepatnya merehabilitasi jembatan Wai Uapota, normalisasi kali, bangun drainase. “Dan segera keringkan air yang tergenang,” demikian Yusri.
Pantauan awak media di TKP, Kadis Sosial Umi Kalsum dan Kepala Desa Umaloya menggiring masyarakat ke kantor desa untuk membuat surat pernyataan tertulis dengan mengakomodir beberapa poin yang menjadi tuntutan warga. Aksi memagar jalan langsung dihentikan. Arus transportasi pun normal.
Sebelumnya, sekira pukul 13.00 WIT masyarakat desa memboikot jalan umum akibat hujan deras yang terjadi. Warga protes pemerintah daerah yang tidak peka bahkan hilang peduli atas realitas dan duka yang dialami warga saat hujan dan genangan air terjadi.
“Memang dorang ini klu seng bikin bagini dorang seng peduli deng keadaan ini,” semprot seroang warga usai penandatangan pernyataan.
Mengapa harus ada pernyataan kesepakatan? Bukankah ini salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk hadir bersama masyarakat di tengah kebutuhannya?
Harusnya pemerintah yang memastikan, dan bila perlu bikin pernyataan akan melakukan program penanggulangan banjir dan bencana ikutan pasca hujan. Wallahulálam.(JS-br)
