Jaksa Diduga Lindungi Pejabat Terduga Korupsi di Kepulauan Sula, Begini Nyanyian Bimbi Dari Bilik Penjara

JScom, KEPULAUAN SULA – Luka terbuka bisa diamati dalam proses hukum dugaan Korupsi BTT Kepulauan Sula tahun 2021. Anggaran miliaran rupiah milik Negara dan Daerah diduga diselewengkan oleh se-komplotan orang orang hebat. Rupanya Jaksa ketakutan menyentuh mereka yang punya jabatan, dan hanya Muhammad Bimbi, si-Pejabat Pembuat Komitmen, jadi Tersangka. Mungkinkah seorang Bimbi punya kekuatan menggelontorkan dana  miliar rupiah dari kas daerah Kepulauan Sula?

Dalam hitungan beberapa hari ke depan, Muhammad Bimbi akan jadi terdakwa di pengadilan atas kasus dugaan korupsi BTT Kepulauan Sula 2021. Bimbi yang ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan di Lapas Kelas II B Sanana lebih dari seratus hari, sejak 20 Desember 2023 hingga kini. Penahanan Bimbi diperpanjang sebanyak 4 kali oleh Jaksa dan Pengadilan untuk keperluan hukum dan penyidikan tentunya.

Kini penahanan Bimbi telah berpindah dari Lapas Kelas IIB Sanana ke Rutan Ternate. Konon kabarnya, perpindahan Bimbi ke Rutan Ternate untuk persiapan persidangan. Benarkah hanya Bimbi seorang? Jawabnya pun tak sederhana karena ini soal hukum. Tapi pengakuan Bimbi di video singkat berdurasi 6 menit 50 detik yang viral di media sosial saat ini, setidaknya bisa membuka kotak pandora lemahnya Jaksa mengusut perkara korupsi.

Video singkat yang diproduksi oleh Berita Lima TV ini memuat pengakuan Bimbi yang datar, polos dan faktual. Bimbi seolah menyesalkan pihak penyidik yang memberatkan dirinya dalam perkara korupsi tersebut. Padahal, Bimbi mengaku, bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dirinya tidak pernah membuat surat permohonan pembayaran proyek Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) senilai  miliaran rupiah tersebut.

Dalam video, sejumlah nama di lingkup pemerintah daerah, khususnya di Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah terungkap. Bahkan, Bimbi yang mengantongi Rekomendasi Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula terkait review rencana pencairan, jadi terheran-heran. Pasalnya, dalam surat Inspektorat tertanggal 20 Desember 2021, yang isinya adalah tanggapan surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepuluan Sula No. 909/219/XII/DINKES-KS/2021 tanggal 1 Desember 2021, sangat jelas. Yaitu, Inspektorat menyatakan Tim Review Tidak Melihat Langsung Keberadaan Barang Pengadaan dimaksud.

Bisa dipastikan, Inspektur Inspektorat melalui Tim Review-nya, menyatakan pembayaran proyek pengadaan dimaksud belum bisa dilaksanakan karena barang pengadaan tidak ada. Namun, pembayaran tetap dilakukan oleh Dinas Keuangan, dan dana tersebut dicairkan ke rekening Dinas Keuangan, selanjutnya dimutasikan atau ditransfer ke rekening perusahaan (pihak ketiga). Mengapa uangnya diparkir dulu di rekening dinas? ini masih mesteri dan butu penjelasan pihak berkepentingan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Muhammad Bimbi yang ditetapkan sebagai Tersangka, sementara proses pembayaran dan pencairan uang bukanlah kuasa Bimbi. Apakah Jaksa melindungi oknum-oknum tertentu di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, termasuk pihak perusahaan yang menikmati transferan miliran rupiah itu?

Cerita Fakta tak akan berhenti disini. Jejak digital media cetak dan media online adalah historical truth yang bakal segar jika diungkap kembali. Sebab di sana ada pernyataan Jaksa soal keterlibatan sejumlah pihak yang terlibat dan terperiksa, ada oknum pejabat pemda, ada oknum anggota dan pimpinan DPRD, hingga ada pula kontraktor alias pihak perusahaan yang menguasai uang proyek bermasalah ini.

Hingga berita ini tayang, sejak pagi tadi www.jurnalswara.com belum berhasil mengkonformasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Febrie Adriansyah dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) Ali Mukartono. Kedua Jaksa Agung Muda ini setidaknya akan memberi penjelasan soal sengkarut proses hukum Dugaan Korupsi BTT Kepoulauan Sula senilai milyaran rupiah, bahkan termasuk penjelasan proses internal terkait Dugaan Suap dan Grativikasi yang melibatkan Jaksa di Kepulauan Sula. (BBT)