Kondisi ekonomi bangsa yang sengsara, kebijakan pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang bikin kurus postur APBD Pemda Se-Indonesia, terkuak anggaran rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur Malut yang bikin geleng kepala. Tak cuma itu, anggaran kesehatan pejabat utama Malut ini pun fantastis. Konon, DPRD Propinsi Maluku Utara bakal ketok palu APBD Malut 2026.
JScom, SOFIFI – Screenshoot dan data Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara tahun 2026 Anggaran rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur ramai beredar di media sosial. Beberapa pos anggaran, diantara Anggaran Rumah Tangga Pejabat, Anggaran Kesehatan, hingga uang kunjungan pejabat, kini jadi sorotan, termasuk anggaran komunikasi pejabat.
Data yang diperoleh media ini, total alokasi Anggaran Rumah Tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Maluku Utara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 Rp 23,4 miliar per tahun, atau sekitar Rp 65 juta per hari hanya untuk membiayai kebutuhan rumah tangga ketiga dimaksud.
Sebagian pihak menilai anggaran ini bukan hanya tidak proporsional, tetapi juga mencederai rasa keadilan publik di tengah kondisi fiskal daerah dan keterbatasan layanan dasar bagi masyarakat di pulau-pulau.
“Anggaran sebesar ini adalah bentuk kemewahan di atas penderitaan rakyat. Ini bukan soal hukum semata, tapi soal kepatutan dan moral fiskal,” tegas Said Alkatiri, Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Utara, dalam wawancara eksklusif, mengutip pikiranmalut.com edisi tayang 22 Oktober 2025.
Dalam dokumen RAPBD 2026 yang diajukan ke DPRD, rincian anggaran rumah tangga tersebut adalah, masing-masing : Gubernur 14 miliar rupiah, Wakil Gubernur 8,5 miliar rupiah, dan Sekretaris Daerah senilaii 824 juta ripah,
Jika DPRD Malut menyetujui dan mengesahkan, maka setiap hari di tahun 2026, Gubernur Sherly tersedia anggaran rumah tangga sebesar Rp 39.035.000,
Wakil Gubernur Rp 23.716.667 dan Sekda Maluku Utara Anggaran Rumah Tangga sebesar Rp 2.288.889. Atau total Anggaran Rumah Tangga untuk ketiga pejabat ini mencapai 65 juta rupiah dalam sehari.
Jika iuran perorangan BPJS Kesehatan kelas III (Rp 420.000/tahun), anggaran ini setara dengan jaminan kesehatan bagi 55.748 jiwa selama setahun. Itu artinya, satu dapur pemimpin menyedot anggaran kesehatan hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.
“Anggaran ini lebih besar dari total biaya operasional 50 Puskesmas di daerah terpencil dalam sebulan. Ini sangat tidak efisien dan tidak adil,” ujar Hardisyamsi, SH, praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik.
Menurut Hardisyamsi, PP No. 109 Tahun 2000 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 suudah mengatur besaran biaya rumah tangga kepala daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara hanya berkisar Rp 700–800 miliar. Artinya, alokasi ini menghabiskan lebih dari 3,3% PAD hanya untuk tiga rumah tangga.
“Ini seperti membakar solar di tengah kelangkaan minyak tanah. Hukum memberi ruang, tapi bukan tanpa batas. Ada asas kepatutan dan efisiensi yang dilanggar di sini,” lanjut Hardisyamsi.
Dengan UMP 2025 Maluku Utara diproyeksikan Rp 3,4 juta/bulan, atau sekitar Rp 113 ribu/hari, maka hanya satu hari dapur gubernur bisa menggaji buruh selama hampir satu tahun.
Ketika RAPBD 2026 masuk meja DPRD, rakyat berharap bukan hanya para legislator menanyakan item demi item, tapi juga menguji moralitas anggaran ini. Apakah kita sedang membiayai pelayanan publik atau mempertahankan istana pribadi? “Transparansi itu penting, tapi keberpihakan jauh lebih penting. Anggaran bukan sekadar angka, tapi cermin empati negara kepada rakyatnya,” tutup Hardisyamsi.
Ketua DPRD Propisi Maluku Utara, Ikbar Ruray belum berhasil dikonfirmasi soal kebenaran dokumen usulan RAPBD 2026 yang diajukan Gubernur Maluku Utara.
Said Alkatiri juga menambahkan, “Setiap hari, Rp 39 juta hanya untuk meja makan pemimpin, sementara di pulau seberang, ada anak sekolah yang sarapan dengan teh tanpa gula. Mungkin di Maluku Utara, rumah pejabat lebih suci daripada rumah rakyat yang mereka janjikan untuk lindungi”. (HAS-js)
