Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) nyatakan fokus penanganan darurat bencana Gempa Bumi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 pada 2 April lalu, sedikitnya berdampak pada 4 kabupaten dan 2 kota dengan 27 kecamatan dan 46 desa/kelurahan. Wilayah terdampak di Maluku Utara, masing-masing Kota Ternate 7 kecamatan, 15 desa/kelurahan. Kota Tidore 7 kecamatan, 15 desa/kelurahan, Kabupaten Halmahera Barat 3 kecamatan, 3 desa. Halmahera Utara 2 kecamatan, 2 desa, Halmahera Tengah 4 kecamatan, 6 desa, dan Halmahera Selatan 4 kecamatan, 4 desa. BNPB akan fokus dalam dua minggu ke depan, diantaranya pemenuhan kebutuhan logistik di wilayah kepulauan terjauh, seperti Pulau Mayau dan Tifure, Kecamatan Batang Dua.
JScom | TERNATE – Pemerintah Maluku Utaramenggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Penanganan Darurat Bencana Alam Gempa Bumi bersama Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Ahad (5/4) di Ruang VIP Pemda, Bandara Baabullah Ternate.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin Rapat rakor ini bersama Direktur Penanganan Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, dihadiri perwakilan Forkopimda Malut, Wali Kota Ternate, serta pejabat dari instansi vertikal lainnya.
Sarbin Sehe menekankan pentingnya langkah cepat dan terintegrasi dalam merespons dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Maluku Utara pada 2 April lalu.
Informasi yang diperoleh, gempa tersebut berdampak pada 4 kabupaten dan 2 kota dengan 27 kecamatan dan 46 desa/kelurahan. Wilayah terdampak di Maluku Utara, Kota Ternate 7 kecamatan, 15 desa/kelurahan. Kota Tidore 7 kecamatan, 15 desa/kelurahan.
Sementara Kabupaten Halmahera Barat 3 kecamatan, 3 desa. Halmahera Utara 2 kecamatan, 2 desa, Halmahera Tengah 4 kecamatan, 6 desa, dan Halmahera Selatan 4 kecamatan, 4 desa.
Wakil Gubernur juga memaparkan data sementara yang terhimpun, masing-masing :
Korban Jiwa : Tidak ada korban meninggal dunia. 1 (satu) orang dilaporkan mengalami luka ringan.
Pengungsi : Sekitar 2.000 jiwa terdampak, dengan 1.107 jiwa atau 113 KK saat ini masih berada di lokasi pengungsian.
Kerusakan Fisik : 99 unit rumah warga Rusak berat, 66 rusak sedang dan 139 rusak ringan. Rumah ibadah 3 unit rusak berat, 3 unit rusak sedang dan 5 unit rusak ringan. Sarana pendidikan 1 unit rusak berat, serta infrastruktur publik 3 unit rusak berat, serta 1 unit tambatan perahu rusak sedang.
“Pemerintah provinsi dan Kota Ternate telah bergerak cepat dengan membentuk posko dan menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak, seperti di Batang Dua. Kami meminta dukungan maksimal dari pemerintah pusat agar penanganan ini berjalan tuntas,” harap Sarbin.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional dalam rakor tersebut menyatakan kesiapan mendukung penuh masa tanggap darurat di Maluku Utara. Fokus utama dalam dua minggu ke depan adalah pemenuhan kebutuhan logistik di wilayah kepulauan terjauh, seperti Pulau Mayau dan Tifure, Kecamatan Batang Dua.
“Kami telah berkoordinasi untuk mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR milik Basarnas guna mendukung distribusi logistik. Selain itu, pendampingan trauma healing bagi warga yang terdampak gempa oleh Dinas Sosial dan dibantu jajaran TNI/Polri,” jelas Agus.
Meski begitu, tambah Agus menegaskan bahwa BPNB tetap berpartisipasi dan mendukung Upaya pembantuan sesuai mekanisme perbaikan rumah rusak akibat bencana alam maupun konflik sosial. Diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (RI-TimJScom)
