Gelisahkan Fakta Pilu, Ini Surat “Cinta” Ekonom Boboti APBD 2026 Malut

Dugaan saling gesek kepentingan Pemprov vs DPRD Malut, Ekonom Unkhair Ternate, menyapa pejabat terkait. Surat Cinta yang mengungkap fakta empiris Maluku Utara. Berharap postur APBD Malut 2026 sentuh prinsip dasar pembangunan dan kebutuhan publik. Konsep Halmahera sebagai Pulau Ketahanan Pangan Nasional membuka tabir potensi bangsa yang setidaknya wajib dilirik. Ini Surat Terbuka Doktor Mukhtar A. Adam.

SURAT TERBUKA

Kepada Yth.

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Maluku Utara

Masing-masing di Tempat

Salam Kebangsaan

Saat ini Saudara-saudara tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Bagi kami, rakyat Maluku Utara yang berjumlah 1,3 juta jiwa, pembahasan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan penentuan arah masa depan Moloku Kie Raha, bagaimana kita mengelola sumber daya yang terbatas, di tengah pembatasan dana transfer pusat, untuk menghasilkan manfaat yang seluas-luasnya bagi rakyat.

Keterbatasan fiskal justru menuntut kecerdasan, keberanian, dan inovasi kebijakan dari Saudara-saudara yang terhormat, agar setiap rupiah APBD menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar pembiayaan rutin birokrasi.

I. Fakta Strategis Ekonomi Maluku Utara. Berikut beberapa data dan kondisi lapangan yang perlu menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan anggaran:

1. Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Nasional Dalam 5 tahun terakhir, ekonomi Maluku Utara tumbuh rata-rata 28,57% per tahun, tertinggi di Indonesia. Namun, pertumbuhan ini bersifat eksklusif, tidak mencerminkan kesejahteraan mayoritas penduduk.
2. Perubahan Struktur Ekonomi yang Ekstrem. Sejak 2022, perekonomian Malut bergeser tajam dari sektor pertanian ke pertambangan dan industri hilir nikel. Pertumbuhan tinggi justru dinikmati oleh industri ekspor ke Tiongkok, bukan oleh masyarakat lokal.
3. Ketahanan Pangan Lemah. Berdasarkan data nasional, Maluku Utara menempati peringkat ke-31 dari 38 provinsi dalam Indeks Kerawanan Pangan.
4. Disparitas Harga dan Daya Beli Menurun Hingga Kuartal III 2025, harga barang konsumsi meningkat tajam, menekan daya beli dan menggerus tabungan masyarakat.
5. Keterputusan Rantai Nilai Tambah. Kebutuhan konsumsi industri tambang masih didatangkan dari Sulawesi dan Jawa, sementara petani lokal tidak menjadi bagian dari rantai pasok.
6. Ancaman Alih Fungsi Lahan Petani. Banyak petani di Halmahera mulai menjual lahannya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Lahan produktif perlu diselamatkan dengan kebijakan pemanfaatan produktif.
7. Lahan Tidur Sepanjang Halmahera. Banyak lahan milik rakyat yang menganggur karena keterbatasan modal, teknologi, dan akses pembiayaan.
8. Pengangguran Sarjana Terpusat di Kota. Terjadi penumpukan pengangguran di Ternate dan Tobelo, terutama lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.
9. Keterbatasan Keterampilan Petani. Rata-rata tingkat pendidikan petani hanya tamat SMP, dengan kemampuan teknologi rendah.
10. Potensi Lahan Perhutanan Sosial. Masih tersedia lahan potensial milik negara yang dapat dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.
11. Sektor Perikanan Kurang Terkelola. Belum tersedia industri pengolahan hasil laut yang mampu menyerap hasil tangkap dan budidaya perikanan rakyat.
12. Sektor Peternakan Belum Mandiri. Kebutuhan ayam, telur, dan daging masih dipasok dari luar provinsi.
13. Program Pemerintah Kurang Menyentuh Pasar. Banyak program bantuan tidak memastikan keberlanjutan pasar bagi hasil masyarakat.
14. Pertanian Tradisional Tidak Kompetitif. Pola usaha tani konvensional menyebabkan produktivitas rendah.
15. Komoditas Kelapa Menahan Daya Beli Lokal. Hanya Halmahera Utara yang mulai menikmati efek positif dari peningkatan kapasitas industri kelapa di Tobelo (PT NICO).

II. Arah Kebijakan yang Diperlukan. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, kami mengusulkan agar APBD 2026 menjadi instrumen sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi rakyat, dan ekonomi koperasi. Usulan kebijakan berikut disusun sebagai program prioritas rakyat, realistis, dan berbasis sumber daya lokal:

1. Ketahanan Pangan Halmahera Raya. Membuka dan mengoptimalkan 150.000 hektar lahan nganggur dengan penyediaan alat, bibit, pupuk, dan teknologi pertanian modern. Target: Halmahera menjadi “Pulau Ketahanan Pangan Nasional”, menopang kebutuhan 64 pulau berpenghuni.
2. Pemasaran Hasil Komoditi. Menjamin pasar tetap (off-take) bagi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan industri tambang dan pasar lokal.
   Langkah: integrasi rantai pasok antar-SKPD dan Koperasi Merah Putih (KMP).
3. Kawasan Industri Komoditi Rakyat di Sidangoli. Membangun kawasan pengolahan terpadu hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk memasok kebutuhan industri tambang di Halmahera Tengah.
4. Asuransi Usaha Pertanian Menjamin petani dari risiko gagal panen atau gagal pasar melalui skema Asuransi Pertanian Daerah.
5. Pembiayaan Produktif Koperasi. Menggerakkan pembiayaan LPDP/Perbankan dengan penjaminan Pemerintah Daerah melalui Koperasi Merah Putih.
6. Rekrutmen Sarjana Muda sebagai Penggerak KMP. Merekrut sarjana baru untuk menjadi manajer koperasi di seluruh desa, membentuk KMP Induk Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pusat rantai pasok.
7. KMP sebagai Mitra Pengadaan Pemerintah. Menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai mitra wajib dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi dominasi rekanan besar.

III. Estimasi dan Rasionalisasi Anggaran

Perkiraan kebutuhan: Rp 80 miliar, dapat dialihkan dari pos yang kurang produktif:

Program ini akan menjadi Pilot Project Tahun 2026, dan dapat diajukan sebagai proposal kolaboratif ke Pemerintah Pusat serta disinergikan dengan program kabupaten/kota.

Kami percaya, pembangunan sejati bukan diukur dari banyaknya proyek, melainkan dari berapa banyak rakyat yang berdaya dan berdaulat. Kita tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri ketika tambang kita makmur, namun petani kita lapar.

“Saatnya Maluku Utara berdiri tegak sebagai provinsi pangan, perikanan, dan koperasi rakyat di bawah semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.”

Dengan segala hormat, kami titipkan harapan ini untuk dibahas dengan nurani yang jernih, demi masa depan anak-anak di pulau-pulau kecil, dan kemandirian ekonomi rakyat Maluku Utara.

Ternate, Oktober 2025

Mukhtar A. Adam