Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional 2025 (Rakornas ABPEDNAS) akan digelar di Jakarta. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) bakal menjadikan rakornas sebagai momentum konsolidasi, memperkuat posisi BPD dalam pelibatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public di desa. ABPEDMAS Maluku Utara menyerukan keikutsertaan BPD, terutama BPD Se-Kepulauan Sula di momen nasional tersebut.
JScom, JAKARTA – Kornas ABPEDMAbpednas 2025 akan digelar di Jakarta, dan akan dihadiri oleh seluruh pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia, termasuk delegasi dari Maluku Utara. Agenda utamanya antara lain adalah evaluasi peran BPD pasca-revisi UU Desa serta pembahasan strategi memperkuat kapasitas lembaga BPD di tengah tantangan otonomi desa dan transparansi anggaran.
Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Maluku Utara, Arid Fokaya, menyerukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sula agar mendukung kegiatan resmi ABPEDNAS dimaksud. Pasalnya, Rapat Koordinasi Nasional memiliki peran penting bagi kolaborasi pemerintah desa dan BPD dalam implementasi proram tahun berjalan.
Dalam pernyataan pers-nya, Arid menegaskan bahwa Rakornas bukan sekadar forum seremonial, melainkan momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat posisi BPD sebagai lembaga demokrasi desa. Karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui Dinas PMD menjadi sangat penting.
Apakah pejabat pemerintah daerah tidak respek terhadap kegiatan dan agenda nasional ini? “Kami menekankan kepada Kadis PMD Kepulauan Sula agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pemberdayaan BPD. Sudah saatnya ruang koordinasi, dukungan, dan penguatan kapasitas diberikan secara sistematis dan terbuka,” tegas Arid saat diwawancarai.
BPD sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi warga desa kerap berada dalam posisi yang dilemahkan oleh minimnya dukungan anggaran, akses informasi, maupun ruang dialog strategis dengan pemerintah daerah. Ia menyebut Rakornas mendatang harus dimanfaatkan untuk mempertegas arah kebijakan yang berpihak pada penguatan desa, bukan hanya kepala desa semata.
Hasil amatan media www.jurnalswara.com, peran BPD di Kepulauan Sula tak maksimal. Selain kurangnya pelibatan dalam kebijakan pemerintah desa, BPD juga tidak mendapat support dana yang memadai. Padahal, sesuai ketentuan perundang-undangan, BPD memiliki fungsi dan peran signifikan, baik sebagai mitra maupun eksistensi partisipatifnya.
“ABPEDNAS bukan lawan pemerintah desa atau PMD, justru kami adalah mitra strategis. Kami ingin agar PMD membuka ruang dialog setara, agar perencanaan pembangunan benar-benar inklusif dari level desa,” ujar Arid.
Rakornas ABPEDNAS 2025 akan digelardan dihadiri oleh seluruh pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia, termasuk delegasi dari Maluku Utara. Agenda utamanya antara lain adalah evaluasi peran BPD pasca-revisi UU Desa serta pembahasan strategi memperkuat kapasitas lembaga BPD di tengah tantangan otonomi desa dan transparansi anggaran.
Karenanya Arid mengajak seluruh anggota BPD di Kabupaten Kepulauan Sula untuk tetap solid dan aktif mengikuti proses penguatan kelembagaan melalui ABPEDNAS. Ia juga berharap Rakornas menjadi titik balik bagi hubungan sinergis antara BPD, kepala desa, dan pemerintah daerah.(JS-SEK)
