Tak semata Bupati dan pejabat eksekutif Kabupaten Kepulauan Sula yang di”rujaki” publik atas fakta pembangunan dan tindak kebijakannya, melainkan “Rengek-kan” DPRD Kepulauan Sula soal hunian dinas pun kena semprot aktivis muda Sula. Kelembagaan DPRD rupanya lebih berhasrat depankan hak dan fasilitas yang wajib dimiliki dibanding barisan masalah kebutuhan publik yang nyaris salah urus oleh mitranya, Bupati Kepulauan Sula. Masihkah Anggota DPRD punya Kepekaan dan Tidak Hilang Rasa?
JScom, JAKARTA – Aktifis muda Maluku Utara, Arid Fokaaya, hanya bisa tersenyum getir terkait keluhan DPRD soal rumah hunian dinas yang terbengkalai, bangunan rusak ringan hingga berat. Sikap DPRD yang adalah Legislator, harusnya “pasang badan” atas keluhan dan pincangnya pembangunan infratsruktur dan beragam pelayanan publik lainnya.
Kepada www.jurnalswara.com, Arid Fokaaya, melontarkan kritik tajam kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yang dinilai lebih sibuk mengeluhkan kondisi rumah dinas ketimbang memperjuangkan kepentingan publik. Menurutnya, sikap legislatif semacam ini mencerminkan kegagalan menempatkan prioritas dalam fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
“Saya bingung dengan sikap dan nurani anggota DPRD yang sangat bernafsu meributkan fasilitas hunian, seperti cat tembok dan genteng bocor, dibanding menyuarakan krisis yang sedang dialami masyarakat, semisal banjir, kerusakan jalan, atau polemik PPPK hingga nyaris gagalnya DPRD di fungsi pengawas pembangunan infrastruktur,” demikian Arid membuka pembicaraannya bersama awak media ini di Jakarta, Kamis (26/6).
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiah Jakarta (UMJ) ini menilai bahwa kenyamanan fasilitas pribadi seorang DPRD memang penting, tetapi tak boleh mengalahkan kepentingan rakyat banyak. Apalagi, hingga kini belum ada inisiatif kuat dari DPRD untuk menekan pemerintah daerah soal penanganan bencana di Mangoli maupun langkah mitigasi terhadap ancaman pertambangan di kawasan pesisir.
“Rumah dinas bisa diperbaiki dengan mekanisme anggaran. Tapi bagaimana dengan sekolah rusak di desa terpencil? Bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang minim? Bagaimana dengan nasib peserta seleksi PPK yang entah rimbanya, Itu yang seharusnya jadi suara DPRD,” kata Arid.
Mahasiswa Pasca Jurusan Administrasi Publik ini juga mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD selama ini berjalan. Bahkan, dngan tidak mengurangi rasa hormatnya, Arid menantang Anggota DPRD Kepulauan Sula untuk membuka data hasil pengawasan terhadap OPD yang bertanggung jawab atas aset, kebencanaan, pembangunan wilayah hingga pelayanan publik.
“Kalau wakil rakyat sibuk urus rumah sendiri, siapa yang urus rumah rakyat?,” tanyanya retoris.
Untuk kepekaan dan tidak hilang rasa, Arid mendesak DPRD segera menyusun agenda legislasi dan pengawasan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. DPRD segera bertanggungjawab atas fungsi budgeting-nya. Menggelar Rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta transparansi anggaran harus diprioritaskan, bukan dikesampingkan. DPRD agar berhenti untuk urusan kosmetik bangunan rumah dinasnya.
Banyak fakta pembangunan dan kebijakan publik Bupati yang seharusnya menjadi incaran DPRD untuk memberi keseimbangan. Misalnya Gaji Dokter yang menggantung, rumah Gedung pelayanan kesehatan RS Pratama Dofa dan Puskesmas yang mati suri.
Terkait hasil seleksi PPPK, Arid justeru menyayangkan Sikap Komisi I DPRD yang ramai-ramai ke Manado (Kantor Regional BKN Manado), padahal bukan berurusan seleksi PPPK Kepulauan Sula, malahan rombongan legislator ke kota Nyiur Melambai hanya untuk memprotes kebijakan pemerintah pusat soal penundaan pengumuman, pemberkasan CPNS dan PPPK secara nasional.
“Ini adalah salah satu sikap DPRD yang boleh dibilang salah sasaran. Apakah DPRD sudah tidak punya simpati atas nasib para peserta Seleksi PPPK yang hingga kini belum jelas?. Jadi, stop sudah urus rumah dinas itu, Bupati dan pejabat terkait pun tidak mungkin mengabaikan Hak Hunian Anggota DPRD. Ataukah jangan-jangan DPRD tak mampu awasi kebijakan dan implementasi program pemerintah daerah?,” tanya Arid lagi.(JS-SK)
