Tabiat aneh pejabat Jaman NOW kian menggila. Bantuan milik pemerintah dicaplok jadi barang partai. Barang bantuan yang sudah diserahkan, ditarik Kembali gegara penerima bukan “orang” Partai Golkar. . Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara naik darah, mengecam anggota DPRRI Komisi IV asal Partai Golkar, Alien Mus, atas sikap membelokkan tujuan bantuan ke partainya. Tenaga Ahli Alien Mus pasang badang, “Ibu Alien tidak tahu menahu hal tersebut,” kata Joni Pora. Bahkan, jika memungkinkan, Joni mau lapor ke pihak berwenang.
JScom, SANANA – Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) tahun 2024 yang telah diserahkan kepada kelompok nelayan di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, hanya bertahan 3 hari. Bantuan kemudian ditarik oleh Dinas Perikanan dan Kepulauan Sula.
Alasan penarikan 5 (lima) unit mesin tempel 15 PK itu, bukan diduga karena persoalan administrasi atau teknis, melainkan karena faktor politik. Kepala DKP Kepulauan Sula, Sahlan Norau, secara terbuka mengakui adanya perintah untuk menarik kembali seluruh mesin bantuan tersebut.
“Beta disuru ambil semua, cuma beta malu hati jadi bilang kasi pulang tiga saja. Masalahnya dari sana yang suru ambil semua karena bukan orang Golkar,” ujar Sahlan, mengutip www.potretone.com.
Sahlan bilang bahwa perintah penarikan berasal dari Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus. Komisi ini merupakan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di parlemen.
Saat proses verifikasi proposal bantuan, kelompok nelayan tersebut awalnya dikira berafiliasi dengan Partai Golkar. Namun belakangan diketahui bahwa penerima bantuan disebut merupakan simpatisan Partai Demokrat.
“Waktu verifikasi proposal itu ternyata orang Demokrat punya, bukan dari Golkar. Jadi dorang kasi masuk proposal itu, ternyata dong Haji itu simpatisan Demokrat. Itu yang jadi masalah besar, kita sampai dapat teror,” beber Kadis Sahlan kepada potretone.com.
Kok hari gini ada teror? Hm, Jika pernyataan kadis ini akurat, maka dugaan politisasi bantuan pemerintah menjadi persoalan serius yang menyentuh prinsip netralitas birokrasi dan keadilan distribusi bantuan negara.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS) Maluku Utara, Usman Mansur, mengecam keras dugaan intervensi yang melibatkan anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya, Alien Mus.
Usman menilai tindakan Alien Adalah bentuk penyalahgunaan pengaruh kekuasaan, tidak bermoral, tidak terhormat, dan sangat melukai hati masyarakat nelayan yang seharusnya dilindungi oleh negara.
“Kami mengecam keras dugaan tindakan saudari Alien Mus. Jika benar ada perintah penarikan bantuan kepada nelayan, maka itu merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, karena bantuan pemerintah bukan milik pribadi atau kelompok politik tertentu, melainkan hak masyarakat yang bersumber dari uang rakyat, bukan anggaran Partai Golkar tapi anggaran Negara yang mestinya harus dinikmati Masyarakat tanpa membedakan dari partai mana,” Usman, sebagaimana dilansir www.detikindonesia.co.id.
Perlu diketahui Alien Mus (Politisi Golkar), diduga dengan alasan pilitis, memerintah bahkan mengancam Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Sula untuk menarik kembali bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada ‘orang-orang Partai Demokrat Kepulauan Sula.
Menurut Usman, nelayan adalah kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan sarana produksi untuk bertahan hidup. Penarikan bantuan secara sepihak bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa takut dan tekanan sosial di tengah masyarakat.
Tenaga Ahli Anggota DPR RI, Alien Mus, membantah terkait pernyataan Kadis Perikanan Kepulauan Sula Sahlan Norau soal alasan penarikan bantuan kepada nelayan di Desa Waiboga tersebut.
Kepada awak media, selasa (24/2/2026), sebagaimana dilansir lokomalut.com, Tenaga Ahli DPR RI Bernama Joni Pora, menyatakan bahwa Ibu Alien secara pribadi dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Maluku Utara.
Joni menegaskan, apapun bentuk usulan aspirasi yang di sampaikan oleh kelompok ke Alien Mus melalui Tenaga Ahli, atas persetujuan Dinas terkait.
“Jadi ibu Alien Mus tidak mungkin, dan tidak pernah memerintahkan Kadis atau siapapun untuk melakukan penarikan bantuan yang telah diberikan. Selama beliau menjabat sebagai anggota DPR RI, kami memastikan beliau tidak pernah melakukan hal sebagaimana dimaksud,” demikian Joni berklarifikasi.
Bahkan, lanjut Joni, beliau selalu mengarahkan untuk terus berkoordinasi dengan masyarakat terutama konstituen untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan untuk sebisa mungkin memberikan bantuan kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara.
Atas kejadian ini, tambah Joni, bahwa terkait pemberitaan penarikan bantuan oleh Alien Mus sedang dijejaki. “Jika dimungkinkan, kami akan laporkan ke pihak berwenang,” ujar Joni datar. (js-RI))
