Visi Besar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos membangun Jalan Trans Kieraha setidaknya bukan rencana sim-salabim. Sejak kampanye, gagasan besar ini digelinding Sherly-Sarbin ke ruang-ruang publik Maluku Utara. TransKieraha bakal jadi koloni baru Mancia Kieraha dari Tanjung Waka Pulau Sulabesi, hingga Tanjung Sopi di utara Pulau Morotai. Ekonom Unkhair DR. Mohtar Adam membubuhi; TransKieraha menjanjikan ekslusifisme ekonomi akan terbangun di Maluku Utara.
JScom, TERNATE – Pembangunan Jalan TransKieraha kini jadi sorotan dan peduli. Awal pelaksanaan salah satu visi pemerintah Maluku Utara ini, tak sedikit komentar dan pendapat mengemuka. Terakhir, Gubernur Sherly dianggap tak siap konsep diskusi tentang rencana TransKieraha, lantaran tak hadir di diskusi yang diprakarsai KW KAHMI Maluku Utara, Sabtu malam, 6 Desember lalu.
Ekonom Unkhair, Dr. Mokhtar Adam, kepada www.jurnalswara.com, menghargai pendapat dan kepedulian KW KAHMI Maluku Utara soal Pembangunan Jalan TransKieraha. Menjawab keberadaan dokumen Feasibility Studi (FS), kata Mokhtar, sudah rampung. Apalagi dokumen lingkungan untuk ruas jalan ini sudah diterbitkan pada tahun 2023.
Kesiapan dokumen ini, senada dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar yang telah memastikan pembangunan Jalan Trans Kieraha telah dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan atau Feasibility Study (FS).
Tak cuma itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos pun menanggapi kritikan KAHMI Malut yang meminta Pemprov meninjau kembali rencana pembangunan Jalan Trans Kie Raha. Sherly meminta seluruh pihak harus membaca Feasibility Study (FS) terlebih dahulu sebelum mengkritisi proyek tersebut.
“Suruh mereka (KAHMI) baca FS dulu. Mereka sudah baca FS belum? Kalau sudah baca baru dialog dengan saya,” tegas Sherly kepada wartawan di Sofifi, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, FS merupakan dasar profesional dalam menentukan kelayakan pembangunan sehingga perdebatan seharusnya bertumpu pada data, bukan asumsi. “Itulah gunanya FS, studi kelayakan yang disusun profesional. Setelah baca FS, barulah kita berdebat dengan data, bukan dengan perasaan,” ujarnya.
Pembangunan Jalan Trans Kieraha Untuk Masyarakat
Pandangan sederhana Dr. Mukhtar Adam, bahwa Pembangunan Jalan Transkieraha memiliki daapak signifikan terhadap geliat ekonomi Maluku Utara. Filosofi Pembangunan sebuah jalan, akan tumbuh ‘koloni’ sosial kemasyarakatan baru sebagai simbol Mancia Kieraha. “Dengan begitu, pembangunan ekonomi akan bergerak naik dengan sendirinya,” kata Mukhtar.
Lahan sepanjang Jalan TransKieraha adalah Masyarakat, bukan oknum pejabat yang selama ini kita lihat di Sofifi dan sekitarnya, bukan mula milik perusahaan atau koorporasi tertentu. “Sedapat mungkin lahan diperuntukan seluruh Masyarakat Maluku Utara tanpa ada sekat suku dan sebagainya. Ada mancia Sula, Taliabu, Bacan Tidore, Ternate, Jailolo, Tobelo, hingga Mancia Morotai di sana,” terang Mukhtar.
Saat ini, tambah Mokhtar, sedang didiskusikan tentang manfaat yang harus diterima oleh masyarakat Maluku Utara pasca Pembangunan Jalan TransKieraha ini.
Mokhtar juga memastikan, bahwa menuju ekonomi eksklusif Maluku Utara, salah satunya melalui manfaat Jalan TransKieraha ini. Seluruh perwakilan Mancia Kieraha akan hadir di Halmahera, menggerak potensi ekonomi secara Bersama, membentuk kekuatan Ekonomi Kieraha, Maluku Utara.
“Jadi manfaat proyek Pemerintah ini untuk Masyarakat, dari Tanjung Waka Sulabesi hingga Tanjung Sopi Morotai, bukan dimanfaatkan oleh oknum tertentu atau perusahaan tertentu, atau kelompok oligarki. Sekali lagi untuk Masyarakat,” kata Mukhtar.
Gubernur Sherly Minta BPKP Analisis Standar Biaya Jalan TransKieraha
Untuk memastikan standar biaya Pembangunan Jalan TransKieraha, Gubernur Malut Sherly, akhir November lalu meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara meminta BPKP menganalisis seluruh standar biaya, termasuk HPS, baik untuk APBD-P maupun APBD Induk 2026.
Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Tri Wibowo Aji Tri kepada wartawan menyebutkan hasil evaluasi BPKP sejauh ini menunjukkan analisis standar biaya (ASB) untuk APBD 2026 berada pada angka Rp 153,10 miliar, sementara efisiensi pada APBD-P 2025 mencapai Rp 11,32 miliar.
Menurut BPKP, perencanaan dua paket Jalan TransKieraha berdasarkan dokumen feasibility study (FS) telah memiliki perkiraan biaya yang pada akhirnya dapat ditekan secara signifikan.
“Dari evaluasi sementara, terdapat efisiensi sekitar Rp 390,61 miliar untuk APBD 2026. Semua temuan ini sudah kami sampaikan kepada Gubernur,” ujar Tri kepada TribunTernate.
Tri menambahkan, awalnya anggaran yang direncanakan untuk Jalan Trans Kieraha mencapai Rp600 miliar untuk ruas Ekor–Kobe, dan dua ruas lainnya sekitar Rp400 miliar, sehingga totalnya menembus Rp1 triliun lebih.
“Setelah dikoreksi, terjadi efisiensi lebih dari Rp390 miliar atau sekitar 41 persen. Angka ini sangat besar dan bisa dialokasikan untuk pembangunan prioritas lainnya,” kata Tri.
Karena proyek dikerjakan dengan skema multiyears, anggarannya akan dibagi ke beberapa tahun ke depan. Dengan adanya efisiensi lanjutan, total anggaran pada APBD Induk 2026 ikut turun dari Rp 90 miliar lebih menjadi Rp 66 miliar.(NAD-JS)
